- Beranda
- Berita dan Politik
Keuangan Negara 2015 Di Era Jokowi Berpotensi Alami Kerugian
...
TS
hmtambunan
Keuangan Negara 2015 Di Era Jokowi Berpotensi Alami Kerugian
http://obrolanbisnis.com/keuangan-ne...lami-kerugian/
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan, Indonesia mengalami kerugian di paruh kedua 2015 sebesar Rp 2,2 triliun.
Menurut Manager Advokasi Fitra, Apung Widadi, kerugian negara di Semester II 2015 sebesar Rp 2,2 triliun itu, berasal dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Kerugian negara di era Presiden Jokowi bertambah Rp 2,2 triliun, berdasarkan audit BPK semester II tahun 2015. Sementara kerugian negara di semester II tahun 2014 mencapai Rp 1,4 triliun. Jadi, memang ada kenaikan,” ucap Apung di Jakarta, (20/10/2015).
Berdasarkan catatan Fitra, Kementerian Keuangan era pemerintahan Jokowi-JK, menimbulkan kerugian hingga Rp 111,5 miliar, berpotensi mengalami kerugian Rp 248 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
Apung menilai, pengelolaan BUMN masih amburadul, cenderung mengalami kerugian dalam jumlah besar. Beberapa catatan Fitra menyebutkan, bessarnya utang empat bank pelat merah yakni Mandiri, BNI, BRI, BTPN mencapai Rp 40 triliun.
“Selain itu, dalam waktu 7 bulan APBN-P 2015 dan RAPBN 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengalokasikan dana sebesar Rp 63 triliun ditambah Rp 44 triliun, atau total Rp 107 triliun untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN yang tidak transparan dan akuntabel,” papar Apung.
FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan, Indonesia mengalami kerugian di paruh kedua 2015 sebesar Rp 2,2 triliun.
Menurut Manager Advokasi Fitra, Apung Widadi, kerugian negara di Semester II 2015 sebesar Rp 2,2 triliun itu, berasal dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Kerugian negara di era Presiden Jokowi bertambah Rp 2,2 triliun, berdasarkan audit BPK semester II tahun 2015. Sementara kerugian negara di semester II tahun 2014 mencapai Rp 1,4 triliun. Jadi, memang ada kenaikan,” ucap Apung di Jakarta, (20/10/2015).
Berdasarkan catatan Fitra, Kementerian Keuangan era pemerintahan Jokowi-JK, menimbulkan kerugian hingga Rp 111,5 miliar, berpotensi mengalami kerugian Rp 248 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
Apung menilai, pengelolaan BUMN masih amburadul, cenderung mengalami kerugian dalam jumlah besar. Beberapa catatan Fitra menyebutkan, bessarnya utang empat bank pelat merah yakni Mandiri, BNI, BRI, BTPN mencapai Rp 40 triliun.
“Selain itu, dalam waktu 7 bulan APBN-P 2015 dan RAPBN 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengalokasikan dana sebesar Rp 63 triliun ditambah Rp 44 triliun, atau total Rp 107 triliun untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN yang tidak transparan dan akuntabel,” papar Apung.
0
2.6K
33
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.2KThread•40.4KAnggota
Tampilkan semua post
ART7
#8
Quote:
ngak korup ???? klo udah ada kerugian negara pasti indikasinya korupsi . jika sesuai aturan ngak mungkin bpk menganggap negara rugi .
0