- Beranda
- Berita dan Politik
Pemerintah Akan Ambil Alih Blok Mahakam dan Freeport
...
TS
charlies280590
Pemerintah Akan Ambil Alih Blok Mahakam dan Freeport
Spoiler for Tengok blok Mahakam gan!:
Platforms atau anjungan lepas pantai milik TEPI berada di lapangan gas Jempang dan Metulang. Rig pengeboran gas akan masuk ke sini pada 21 April 2015. Jempang dan Metulang merupakan proyek ketiga TEPI di South Mahakam. Anjungan ini terdiri di tengah laut yang jaraknya 35 Km dari Balikpapan.
Sumber gambar: link
Spoiler for Tengok penambangan Freeport di Papua gan!:
Selasa, 26 Mei 2015 | 06:06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengambil alih sepenuhnya pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada Pertamina serta pengelolaan tambang emas di Papua yang saat ini dikuasai oleh PT Freeport Indonesia. "Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa pemerintah telah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam akan diambil alih oleh pemerintah," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin (25/5/2015). Saat ini Blok Mahakam masih dikelola oleh perusahaan migas asal Perancis, Total E&P Indonesie dan Inpex Corp hingga 2017.
"Sedangkan untuk Freeport, karena kontraknya baru habis tahun 2021, maka kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar,"kata Pratikno. Dia mengatakan, mekanisme tersebut juga menjaga agar manfaat fiskal dan ekonomi untuk Indonesia dari Freeport semakin besar.
Menurut dia pemerintah tengah melakukan terobosan pengelolaan sumber daya mineral melalui UU Mineral dan Batubara (Minerba) untuk mengatur hubungan antara negara dengan Freeport. "Hubungan yang semula kontrak karya akan diubah menjadi izin usaha pertambangan sehingga posisi Indonesia sebagai negara lebih kuat," ujar Pratikno.
Dia menjelaskan pemutusan sepihak atas pengelolaan tambang emas dan tembaga di Provinsi Papua tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. "Pemutusan sepihak akan memunculkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan terganggu dan masyarakat akan menderita," kata dia, seraya menambahkan masalah ekonomi akan berdampak pada urusan politik, merusak iklim investasi serta melemahkan posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Editor : Bayu Galih
Sumber : Antara
Link berita bisa klik di sini gan
Kontrak Selesai, Pemerintah Janji Kelola Blok Mahakam dan Freeport
Monday, 25 May 2015, 20:58 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengelola blok Mahakam dan Freeport usai kontrak dengan pihak asing berakhir. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Luhut B Pandjaitan mengaku, pemerintah bersikap menghormati setiap kontrak yang ada.
“Tetapi begitu kontrak itu habis masa berlakunya, blok Mahakam dan Freeport itu akan kembali ke pemerintah Indonesia dan kita yang mengelola. Itu tegas dari presiden Jokowi,” katanya, di Jakarta, Senin (25/5).
Jadi, ia mengklaim komitmen pemerintah mengenai hal ini tidak usah dipertanyakan. Sebelumnya, berbagai elemen mahasiswa menggelar demonstrasi untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5).
Mereka mengajukan beberapa tuntutan, diantaranya penolakan perpanjangan kontrak migas di Blok Mahakam dan Freeport. Selain itu, transparansi pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan menolak harga BBM diserahkan ke pasar. Menanggapi tuntutan kedua, Luhut mengklaim bahwa dana subsidi dikembalikan lagi ke subsidi.
“Kadang-kadang mereka tidak paham bahwa darimana dana untuk bidang kesehatan, infrastruktur. Disatu sisi subsidi BBM akan membebani anggaran belanja kita,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa setelah subsidi BBM dicabut, permintaan minyak yang digunakan nelayan turun 30 persen. Setelah ditelusuri, ternyata saat harga BBM murah, Luhut menyebut nelayan menyelundupkannya. Sekarang setelah harga BBM naik dan margin keuntungan menipis, nelayan akhirnya kembali melaut.
Sumber berita
Berita terkait:
Pemerintah Ambil Alih Blok Mahakam dan Freeport
Freeport Indonesia Siap Pakai Rupiah Tuk Bertransaksi di Dalam Negeri
Komentar ane:
Ane berharap setelah kontrak freeport (salah satu perusahaan milik asing yang paling kontroversial di tanah air) setelah habis tidak lagi ditumpangtindihkan dengan kontrak karya yang selalu disebut2 merugikan negara. Nah, yang ane takutin nih, apakah ada intervensi 'asing' di kepolitikan indonesia nantinya, kalo aset 'mereka' di tanah air dikutak kutik...??? Apakah indonesia memang udah mulai berani menentang hegemoni asing yang masih bercokol kuat di tanah air? Ato mungkinkah Indonesia udah punya 'bekingan' kuat kalo suatu saat ada konflik terbuka antara indonesia dengan si 'asing' tersebut? mungkin ada yang mau share pengetahuannya dimari?
Diubah oleh charlies280590 28-05-2015 11:44
0
9.2K
59
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.4KThread•57.5KAnggota
Tampilkan semua post
TS
charlies280590
#42
Freeport Indonesia Siap Pakai Rupiah Tuk Bertransaksi di Dalam Negeri
Sumber: klilk di sini gan
Kamis, 28 Mei 2015 11:05
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia siap memakai rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Seperti kita tahu, kewajiban penggunaan mata uang rupiah baik untuk pribadi maupun perusahaan diatur UU No 7/2011 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mewajibkan penggunaan rupiah di setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, serta transaksi keuangan lainnya baik tunai maupun non tunai. Aturan berlaku mulai 1 Juli 2015. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Senin (25/5/2015) menjelaskan, meskipun merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), Freeport tetap memiliki komitmen kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi di negara tempat perusahaan ini mengolah dan memanfaatkan aset.
Ia mengakui, aset yang dikelola merupakan aset nasional. Bila pemerintah berkeinginan semua transaksi di Freeport menggunakan mata uang rupiah, maka pihaknya akan mematuhi. Dalam melakukan investasi lanjut Maroef, Freeport selalu menggunakan dana yang berasal dari luar, terutama dari induk usaha dan tidak menggunakan dana dari perbankan Indonesia. "Kalau dana yang berasal dari luar seperti ini biasanya dalam mata uang dollar AS," imbuh dia.
Sementara itu, mata uang rupiah hanya digunakan dalam pembelian barang -barang kebutuhan yang ada di pasar lokal atau dalam negeri. "Banyak, misalnya katering, nilainya tidak sedikit, itu ada rupiah. Kalau transaksi ke luar pakai dollar," ungkap dia. Meski demikian, ia yakin Freeport tidak akan kesulitan atau jika harus bertransaksi dalam mata uang rupiah.
Hal ini karena penggunaan mata uang rupiah itu bisa dilakukan secara terukur dengan menghitung keuntungan dan kerugian. "Itu pasti ada hal-hal terukur bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian," tambahnya.
Menanggapi ini, Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Selasa (26/5), berpendapat, masih banyak transaksi di perusahaan tambang seperti Freeport yang menggunakan valuta asing seperti pembelian peralatan dan perlengkapan atau equipment, bahan-bahan dan jasa.
Untuk jasa, Budi berpendapat seharusnya dalam kontrak dengan mereka pemerintah bisa memaksa konsultan asing yang bekerja di Freeport lebih dari 20 tahun, wajib membuka kantor di Indonesia. Mereka juga harus bertransaksi memakai rupiah. "Jika mereka sudah beroperasi selama 20 tahun di Indonesia, maka keekonomiannya seharusnya sudah tercapai," ujarnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa meminta Freeport memakai kontraktor lokal yang memiliki reputasi internasional misalnya PT Waskita Karya Tbk, Hutama Karya dan lainnya. "Perlu ditingkatkan keterlibatan kontraktor nasional," tandasnya.
Kamis, 28 Mei 2015 11:05
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia siap memakai rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Seperti kita tahu, kewajiban penggunaan mata uang rupiah baik untuk pribadi maupun perusahaan diatur UU No 7/2011 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia (BPI) No 17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mewajibkan penggunaan rupiah di setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, serta transaksi keuangan lainnya baik tunai maupun non tunai. Aturan berlaku mulai 1 Juli 2015. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Senin (25/5/2015) menjelaskan, meskipun merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), Freeport tetap memiliki komitmen kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi di negara tempat perusahaan ini mengolah dan memanfaatkan aset.
Ia mengakui, aset yang dikelola merupakan aset nasional. Bila pemerintah berkeinginan semua transaksi di Freeport menggunakan mata uang rupiah, maka pihaknya akan mematuhi. Dalam melakukan investasi lanjut Maroef, Freeport selalu menggunakan dana yang berasal dari luar, terutama dari induk usaha dan tidak menggunakan dana dari perbankan Indonesia. "Kalau dana yang berasal dari luar seperti ini biasanya dalam mata uang dollar AS," imbuh dia.
Sementara itu, mata uang rupiah hanya digunakan dalam pembelian barang -barang kebutuhan yang ada di pasar lokal atau dalam negeri. "Banyak, misalnya katering, nilainya tidak sedikit, itu ada rupiah. Kalau transaksi ke luar pakai dollar," ungkap dia. Meski demikian, ia yakin Freeport tidak akan kesulitan atau jika harus bertransaksi dalam mata uang rupiah.
Hal ini karena penggunaan mata uang rupiah itu bisa dilakukan secara terukur dengan menghitung keuntungan dan kerugian. "Itu pasti ada hal-hal terukur bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian," tambahnya.
Menanggapi ini, Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso, Selasa (26/5), berpendapat, masih banyak transaksi di perusahaan tambang seperti Freeport yang menggunakan valuta asing seperti pembelian peralatan dan perlengkapan atau equipment, bahan-bahan dan jasa.
Untuk jasa, Budi berpendapat seharusnya dalam kontrak dengan mereka pemerintah bisa memaksa konsultan asing yang bekerja di Freeport lebih dari 20 tahun, wajib membuka kantor di Indonesia. Mereka juga harus bertransaksi memakai rupiah. "Jika mereka sudah beroperasi selama 20 tahun di Indonesia, maka keekonomiannya seharusnya sudah tercapai," ujarnya.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa meminta Freeport memakai kontraktor lokal yang memiliki reputasi internasional misalnya PT Waskita Karya Tbk, Hutama Karya dan lainnya. "Perlu ditingkatkan keterlibatan kontraktor nasional," tandasnya.
0