KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengenang 10 Tahun Kasus Munir dalam aksi Kamisan di Istana Negara, Kamis (4/9/2014). Pegiat HAM mendesak penegak hukum untuk membuka kembali kasus Munir untuk menjerat dan menghukum aktor intelektualis di balik pembunuhan Munir.

Sabtu, 11 April 2015 | 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Den Haag, Jozias van Aartsen, akan segera meresmikan nama mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi nama sebuah jalan di Kota Den Haag, Belanda.


Menurut istri Munir, Suciwati, hal tersebut menjadi peringatan bagi pemerintahan Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir.


"Ini juga Warning buat negara kita di mana negara ini abai terhadap penegakan HAM," ujar Suciwati di Kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (11/4/2015). 


Suciwati mengatakan, Jokowi masih belum menunjukkan itikadnya untuk memenuhi janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sejumlah orang yang diduga pelanggar HAM, kata Suciwati, masih dibiarkan bebas.


 "HAM ini hanya dipakai sebagai ruang kekuasaan, bukan betul-betul mereka buat penegakan ini jadi nyata," kata Suciwati. Ketua Divisi Advokasi dan HAM Kontras, Yati Andriani, mengatakan, semestinya apresiasi Wali Kota Den Haag terhadap para aktivis HAM menjadi pembelajaran bagi pemerintahan Jokowi.


"Harusnya bisa menganggu pikiran Pak Jokowi. Sedemikian rupa masyarakat luas memberikan dukungan tapi kenapa negara kita masih abai?" kata Yati.


Yati menyayangkan pembebasan bersyarat untuk Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan Munir.

Semestinya, kata Yati, Jokowi langsung menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindaklanjuti temuan tim pencari fakta kasus Munir.

"Den Haag dan dunia sudah menunjukkan dukungannya. Jadi apa lagi yang ditunggu?" kata Yati.