http://megapolitan.kompas.com/read/2...ya.Proyek.MRT.

JAKARTA, KOMPAS.com — Rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ini dinilai dapat terlihat dari minimnya kegiatan pembangunan yang dilakukan. Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai, satu-satunya kegiatan pembangunan yang dapat dilihat di Jakarta pada tahun ini hanyalah kegiatan proyek mass rapid transit (MRT) dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus.

"Satu-satunya yang berubah dari Kota Jakarta pada tahun ini hanya proyek MRT. Selain itu, tidak ada. Tetapi, MRT itu kan yang ngerjain tanggung jawabnya bukan di SKPD," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2014).

Nirwono kemudian menyoroti empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan penyerapan terendah, yakni Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan. Menurut Nirwono, keempat SKPD tersebut sepanjang tahun ini hampir tidak melakukan pekerjaan apa pun.

"Proyek fisik di PU seperti perbaikan jalan, normalisasi sungai, dan saluran air semuanya tidak berjalan. Pembangunan 5.000 unit rusun oleh Dinas Perumahan tidak jalan. Dampaknya, normalisasi sungai terhambat," ucap Nirwono.

"Di Dinas Pertamanan, tak ada sama sekali pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau. Kalau di Dinas Perhubungan, pengadaan bus akhirnya jadi kasus bus berkarat," ujar dia.

Lebih lanjut, Nirwono menilai, rendahnya penyerapan tak lepas dari diterapkannya peraturan lelang proyek pengadaan barang dan jasa yang harus melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Namun, Nirwono tak menyalahkan penerapan peraturan.

Menurut Nirwono, yang harus dilakukan ke depannya adalah memperbanyak cabang ULP. Ia menilai, seharusnya di DKI Jakarta terdapat 12 cabang ULP, dengan rincian dua cabang di tiap wilayahnya.

"Jadi, ULP harus dipecah-pecah. Idealnya setiap satu wilayah ada dua ULP. Jadi, kalau ada yang mau lelang, tidak perlu harus ke Balaikota," kata dia.


ditunggu pembelaan jokowi pas dibilang kayak begini

kasian ahok, ditinggalin PR bejibun