Pelaksana Tugas Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan hal itu bisa dilihat dari kondisi dinding maupun lantai rumah. Ia sendiri mengaku heran, kenapa masih cukup banyak. Padahal disisi lain, kondisi perekonomian masyarakat umumnya sudah mulai meningkat. Peluang pekerjaan terbuka lebar di sektor pertanian dan kelautan. Kemudian upah minimum kabupaten (UMK) juga dinaikkan menjadi Rp 1.120.000 per bulan.

Bahkan sebenarnya upah buruh lebih besar dibandingkan dengan UMK tersebut. Semisal tenaga potong tebu, sehari mampu meraup Rp 150 ribu, kemudian tukang batu antara Rp 60 – 70 ribu.

Abdul Hafidz menganggap ada tata pengelolaan keuangan yang salah di tengah masyarakat. Dalam serangkaian kegiatan dinamika pembangunan ditingkat kecamatan, ia titip pesan kepada aparat desa, untuk mengingatkan warganya selalu hidup hemat, agar bisa menata rumah lebih baik.

Hafidz merasa prihatin fenomena seusai melaut, sejumlah nelayan menghabiskan uangnya di kafe karaoke. Dengan nada bercanda, Hafidz menyarankan kalaupun ingin ke kafe, cukup membawa uang Rp 10 ribu saja.

Menurutnya, Pemkab Rembang terus berupaya memperjuangkan nasib warga yang masih mempunyai rumah tidak layak huni, melalui sejumlah program pemerintah. Salah satunya program dari tingkat pusat, memberikan bantuan stimulan berbentuk bahan material bangunan. Tahun 2014, sasarannya sebanyak 2.180 KK.

Pemkab juga menghimbau kalangan swasta ikut membantu masyarakat kurang mampu, dengan mengucurkan dana sosial atau CSR. Belum lama ini, Bank Mandiri menyerahkan dana penataan rumah sebesar Rp 30 juta, kemudian diteruskan kepada 3 orang warga desa Kajar Kec. Gunem.