Anggota Komisi A DPRD Rembang, Puji Santoso menganggap beban kerja Dinas Pekerjaan Umum terlalu berat, sehingga perlu ada pemerataan dengan satuan kerja terkait lainnya. Pemindahan tugas pokok fungsi (Tupoksi) tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Kepala Bidang Kebersihan Dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang, Muhammad Rokhim mengaku tak masalah kewenangan bidangnya akan dicopot. Tapi sebelum pengelolaan sampah digeser ke instansi lain, mustinya lebih dulu ada perubahan Peraturan Bupati yang mencantumkan UPT Pemrosesan Akhir Sampah berada dibawah DPU dan juga merevisi Peraturan Daerah tentang susunan organisasi tata kerja (SOTK).

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Rembang, Purwadi Samsi membenarkan masalah payung hukum memang harus dibereskan. Tidak bisa serta merta langsung mengambil alih. Sambil menunggu hal itu, pihaknya ingin melihat sejumlah BLH Kabupaten/kota di Jawa Barat yang menangani masalah sampah sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya tidak sekedar memroses sampah, namun masalah limbahnya juga diperhatikan. Ia berpendapat kedepan jumlah sampah akan berkurang, asalkan sosisalisasi tentang bank sampah di lingkungan desa, daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk industri kreatif, telah menjadi budaya masyarakat. Potensi itu perlu digarap serius.

Purwadi Samsi menimpali nantinya konsep pemindahan Tupoksi pengelolaan sampah, dibarengi pula dengan tenaga sumber daya manusia. Mulai dari tukang sapu, tenaga pengangkut, sopir kontainer sampah, sampai personel di TPA. Tanpa itu, tenaga di BLH tidak akan mencukupi.

Pejabat asal desa Sumberejo Rembang ini menambahkan PR lain yang harus segera dituntaskan adalah menambah infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS).
Pemkab sudah lama mempunyai calon lokasi baru di sebelah selatan desa Sidomulyo Kec. Sedan. Namun sampai sekarang belum bisa dioperasikan, gara gara kendala pembebasan lahan belum selesai 100 %.