Solo - Tidak hanya kader utama di Jakarta, kader-kader PDIP di daerah juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Di Solo, ribuan kader moncong putih mengancam akan menggelar aksi penolakan jika Pemerintahan Joko Widodo tetap bersikukuh menaikkan harga BBM karena dinilai tidak konsisten dengan sikap dan pandangan‎ PDIP selama ini tentang harga BBM.

"Saya siap memimpin aksi seperti dulu. Penolakan ini merupakan sikap konsistenkami yang telah membuat buku putih berisi alasan menolak pencabutan subsidi BBM. Pengurangan subsidi baru bisa dilakukan jika semua mafia minyak sudah diberantas. Dengan demikian maka hitung-hitungan subsidinya pasti berbeda," ujar Ketua DPC PDIP Kota Surakarta yang juga Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Kamis (6/11/2014).

Rudy, panggilan FX Hadi Rudyatmo, menegaskan untuk saat ini pengurangan subsidi BBM bukan solusi yang tepat dilakukan untuk dalih mengurangi beban anggaran negara di bidang energi.

Menurutnya, selama mafia minyak masih merajalela maka kenaikan harga BBM sebagai dampak pengurangan subsidi justru akan semakin menyengsarakan rakyat.

"Pemberantasan mafia minyak harus didahulukan. Hal tersebut juga merupakan janji kampanye pemerintah yang sekarang.

Pemerintah harus bisa merealisasikan janji itu.‎ Lagipula, Pemberian subsidi kepada rakyat tidak akan membuat negara bangkrut. Keuangan negara itu justru banyak terkurasnya karena ulah segelintir orang yang memainkan harga minyak dan menyelundupkan minyak kita, bukan karena subsidi untuk rakyat," tegasnya.

Penolakan kenaikan BBM sudah berkali-kali dilakukan oleh Rudy di jaman Pemerintahann Yudhoyono.

Politisi senior PDIP‎ itu memimpin langsung ribuan warga menolak kenaikan BBM. Rudy bahkan pernah ditegur keras oleh Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, dengan alasan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh menentang kebijakan Pemerintah Pusat.

Saat itu Rudy menjawab dirinya menggelar aksi bukan sebagai pejabat negara namun sebagai ketua DPC PDIP Kota Surakarta.