JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku masih banyak permasalahan dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. Bahkan, ia menuturkan, beberapa kali program unggulan yang telah dirancangnya tidak muncul setelah pengesahan APBD.

"Tahun ini kejadian yang paling lucu, kami sudah masukkan anggaran pengadaan truk sampah melalui e-catalog dan sudah ada dananya. Begitu masuk ke APBD Perubahan, truk sampah tidak dibeli, mau dibayar tiba-tiba uangnya hilang," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).

Oleh karena itu, cara mengantisipasi "permainan" anggaran itu melalui sistem e-budgeting. Dalam menjalankan sistem ini, Basuki mengaku menemui kesulitan. Sebab, tak sedikit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang melakukan perlawanan.

"Beberapa SKPD tidak mau memasukkan harga satuan, mereka masih saja melakukan pengadaan barang jasa dengan harga borongan. Setelah program berjalan dan harga tidak sesuai dengan yang dirancang, sisa banyak dan terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Basuki.

Ia menargetkan, pada tahun 2015, e-budgeting dapat direalisasikan secara optimal. Dengan demikian, anggaran siluman tidak ditemukan lagi di APBD DKI tiap tahunnya. Pria yang akrab disapa Ahok itu juga telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan anggaran.

"Makanya, soal pelanggaran diserahkan saja kepada aparat yang berwenang untuk melihat ada potensi kerugian negara atau tidak," kata Basuki.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2...ba-tiba.Hilang

Artinya ada sabotase dari oknum entah itu di SKPD DKI atau di DPRD, mereka tidak ingin Jakarta bisa maju di bawah kepemimpinan Ahok.