Senin, 27 Januari 2003 00:00
GusDur: "Aktivis PDIP Terima Komisi Divestasi INDOSAT

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku memiliki dokumen tentang adanya tokoh tertentu dari Singapura yang telah memberi komisi kepada 2-3 orang tokoh di Indonesia dalam kaitan divestasi Indosat.

"Saya punya dokumen, ada 2-3 tokoh Indonesia yang semuanya aktivis DPP PDI-P bertemu tokoh dari Singapura, tapi yang terima komisi itu hanya dua orang, karena itu saya minta kasus komisi dalam divestasi Indosat diteliti secara mendalam," katanya di Surabaya, Senin (27/1).

Di sela-sela singgah di sebuah hotel di kawasan Bandara Juanda Surabaya setelah berkunjung ke Probolinggo, Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai jika ada pejabat negara yang menerima komisi 9,1 persen dari 500 juta dolar AS maka hal itu melanggar UU.

"Itu melanggar UU dan harus diteliti, tapi kalau pendapat Mbak Rachmawati Soekarnoputri bahwa kasus itu harus dikembalikan kepada PDI-P, jika menerima komisi itu yakni PDI-P harus didiskualifikasi dan tak boleh ikut Pemilu mendatang," katanya.

Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, divestasi Indosat tersebut sendiri melanggar UUD 1945, karena hal itu menyangkut keamanan, sedangkan keamanan itu sendiri menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dilindungi negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Informasi yang saya terima dari orang TNI sendiri, kalau Singapura menghentikan satelit
Palapa satu jam saja, maka arus bom ke yIndonesia akan sulit dideteksi, sehingga keamanan Indonesia akan terancam. Apa ini tidak bahaya," kata cucu pendiri NU Hadratusyeikh KH Hasyim Asy’ari itu

Divestasi Indosat itu dilakukan Meneg BUMN
Laksamana Sukardi dan banyak menuai protes dari para karyawan Indosat sendiri, namun pemerintah akhirnya tetap "menjual" kepada Singapura. Ketika berada di Hongkong (19/3/2002), Laksamana Sukardi mengatakan
bahwa penjualan saham-saham BUMN
Telekomunikasi diperlukan untuk mencegah
agar tidak terjadi kelesuan akibat adanya perkembangan teknologi yang cepat dan
padat modal.

"Indosat yang selama ini menangani bisnis SLI sudah semestinya masuk juga ke bisnis layanan internet. "Jika tidak dan tanpa strategi baru, saya tidak yakin Indosat akan bisa survive ," kata Laks saat itu.

Namun, pernyataan Laks itu dibantah Serikat Pekerja Indosat, karena bisnis Indosat selama
ini sudah berkembang. "Kalau hanya untuk memperoleh dana segar, mengapa harus menjual aset-aset strategis bangsa," kata
petinggi SP Indosat saat itu.

Berkaitan dengan masalah divestasi Indosat,
hari ini Laksamana akan memberikan
keterangan kepada rapat gabungan Komisi I,
Komisi IV, dan Komisi IX DPR. Selain itu,
sejumlah anggota juga telah mengusulkan
penggunaan hak angket (hak penyelidikan)
terhadap penjualan Indosat.
(Kompas online, Senin 27/01/2003)
http://gusdur.net/News/Detail/?id=32/hl=id/Gus_Dur_Aktivis_PDIP_Terima_Komisi_Divestasi_Indosat

RABU, 01 JANUARI 2003 | 10:40 WIB
Gus Dur Akan Buka Dokumen Setoran
Indosat ke PDIP

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Presiden Abdurrahman Wahid berencana membuka
dokumen yang didapatnya berkaitan dengan
kabar adanya setoran dari proses divestasi PT Indosat yang dilakukan pemerintah
kepada Singapore Tecnologies Telemedia.
Bahkan, tokoh yang akrab dipangil Gus Dur
ini meralat keterangannya bahwa komisi
yang dijadikan setoran itu sebesar sekitar
tujuh persen melainkan sembilan persen. Dia
juga mengatakan yang menerima setoran itu
tak lain adalah orang dari PDI Perjuangan,
walaupun bukan pejabat tinggi pemerintahan.

“Ini mengenai pembayaran divestasi Indosat.
Siapa yang menerima, berapa jumlahnya, di
mana, tanggal berapa, ada semuanya. Pada
waktunya, fotokopinya akan diedarkan,” kata
Gus dur dalam jumpa pers di kantor
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Rabu
(1/1).

Walaupun didesak asal usul dan isi dokumen,
Gus Dur menyatakan belum tiba saatnya
untuk membuka. Begitu pula saat ditanya,
apakah dokumen itu resmi, Gus Dur hanya
mengatakan,” Itu terserah anggapan publik
nantinya.”

Gus Dur menjelaskan, masalah setoran itu
harus diselidiki oleh pihak yang berwajib.
Apabila setoran tersebut benar diterima,
partai pemenang 1999 lalu ini dapat
didiskualifikasi dari pemilu yang akan
datang. Namun, yang ditunggu Gus Dur
bukan masalah PDI Perjuangan melakukan
kebenaran proses divestasi tersebut. “Jadi
tergantung hasil penelitiannya nanti
bagaimana. Yang jujur saja, jangan ditutup-
tutupi,” kata Gus Dur.

Mengenai kemungkinan penyelidikan kasus
itu oleh kepolisian, Gus Dur memilih untuk
bersikap pasif. Artinya, dia tidak akan
menyerahkan dokumen itu sebelum pihak
kepolisian memintanya. Sebab, posisinya
hanya melontarkan adanya informasi yang
penting, sedangkan masalah investigasi
sendiri merupakan urusan kepolisian.

Baik untuk mempertanyakan lebih lanjut kepada
pihak di Indonesia maupun Singapura yang
menjadi pemenang divestasi Indosat tersebut.
Dalam kesempatan itu juga, tokoh panutan
Nahdlatul Ulama ini, juga menilai penjelasan
Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi
yang mengatakan penjualan tersebut tidak
berdampak apa-apa sebagai ungkapan yang
bodoh. Dia menilai, pernyataan Laksamana
itu sebagai kepura-puraan. Sebab
bagaimanapun juga, Indosat memegang
peranan penting dalam rahasia negara, salah
satunya dalam hal penggunaan sandi-sandi
rahasia intelijen/TNI.

“Berarti kita menyerahkan kontrol
penguasaan, sehingga ketahuan jelas apa itu
kode-kode dan sandi intelijen,” katanya, yang
juga mempertanyakan alasan kenapa Indosat
yang harus dijual untuk menutupi defisit
anggaran. Padahal, masih banyak aset
negara lainnya yang tidak bersifat vital.

Oleh karena itu, Gus Dur meyakini
pembatalan penjualan bisa dimaklumi
apabila alasan masalah keamanan yang vital
bagi suatu negara menjadi dasarnya. Begitu
pula terhadap dampak citra buruk terhadap
masalah investasi jika terjadi pembatalan,
dia menyatakan penjelasan seperti itu tidak
patut didengar. Menurutnya, investor pasti
tetap akan datang ke Indonesia karena
kekayaan alam yang berlimpah yang selalu
menjadi incaran banyak pihak. “Saya buka
nanti, dan yang melarang itu adalah
orangnya yang takut ketahuan,” kata dia. Gus
Dur juga menyatakan siap apabila juga
digugat seperti halnya Ketua MPR Amien
Rais.

Usai acara, salah satu fungsionaris PKB
Chatibul Umam Wiranu juga ikut
mengemukakan pendapatnya. Dia
mempertanyakan tidak adanya transparansi
pemerintah berkaitan dengan nilai nominal
yang diterima negara dari divestasi
perusahaan telekomunikasi itu. Informasi
yang dia terima bukan dari penjelasan
pemerintah, menyatakan adanya nilai
‘misteri’ sekitar Rp 0,4 triliun dari selisih Rp
5,6 triliun dengan nilai kontrak penjualan
Indosat dengan Rp 5,2 triliun yang masuk ke
anggaran untuk menutupi defisit. “Menkeu
belum membuka ini. Dan kalau dihitung-
hitung, dana misterius itu sekitar tujuh
persen,” kata dia sambil nyengir saat
mendengar justru Gus Dur menaikkannya
menjadi sekitar sembilan persen.
http://m.tempo.co/read/news/2003/01/01/05565/Gus-Dur-Akan-Buka-Dokumen-Setoran-Indosat-ke-PDIP

------------------

Untung Gus Dur sudah meninggal ..... tapi siapa tahu ada yang mewarisi dokumen-dokumen itu berani mengungkapkannya?