- Beranda
- Berita dan Politik
Selamatkan Indonesia DARI PRABOWO - HATTA RAJASA
...
TS
ken nero
Selamatkan Indonesia DARI PRABOWO - HATTA RAJASA
Quote:
"Kebenaran akan membebaskan Anda. Tapi pertama-tama, itu akan membuatmu marah "-. Gloria Steinem
Prabowo Mulai Bokek, Kalah dan Akan Bangkrut
Tanggal 20 Mei sudah lewat, pemilihan presiden 2014 ini memastikan hanya diikuti dua pasang kandidat, yaitu pasangan Jokowi – JK dan pasangan Prabowo – Hatta. Artinya, bisa dipastikan Pilpres hanya akan berjalan satu putaran. Ada satu hal mengganjal di pikiran, karena sebelumnya aku mengira Pilpres akan diikuti tiga pasang kandidat. Silakan cek, hampir semua pengamat pung memperkirakan itu sampai sebulan lalu. Sebenarnya, Prabowo adalah orang yang sangat berkepentingan dengan adanya poros ketiga untuk memperbesar peluang kemenangannya. Data-data hasil survei selama ini menunjukkan Prabowo sebagai kandidat runner up, sehingga membutuhkan kandidat ketiga untuk memecah suara kandidat terkuat. Skenario ini bukan hal baru, karena biasa diterapkan di berbagai proses pemilihan kepala daerah hingga kepala desa sekali pun.
Dengan kalkulasi itu, seorang runner up selayaknya memainkan kandidat ketiga sebagai capres boneka. Dalam konstelasi Pilpres kali ini, ARB adalah aktor yang paling memungkinkan membangun poros ketiga. ARB adalah politisi pengusaha yang tak akan jauh dari hitungan untung rugi. Dia sudah merugi selama lima tahun memimpin Golkar, sehingga perlu mencari cara untuk mengembalikan keuntungannya. Kalau Prabowo memberinya mahar untuk membangun poros ketiga, pasti ARB akan menerimanya. Di sisi lain, masih ada partai demokrat yang “berhutang” untuk memajukan kandidat karena terlanjur menggelar konvensi. Jadi, perjodohanan antara ARB dan cawapres dari Partai Demokrat sebagai poros ketiga bersifat “sangat mungkin.”
Tentu saja, itu tergantung seberapa berani Prabowo membayar tiket capres ketiga itu pada ARB. Kalau poros ketiga itu terbentuk, hasil berbagai survei menunjukkan bahwa suara ARB pun tak akan melampaui Prabowo. Artinya, dia akan berhasil memecah suara Jokowi sehingga memuluskan langkah Prabowo untuk head to head dengan Jokowi pada putaran kedua. Dengan adanya dua putaran ini, Prabowo akan bisa mengevaluasi proses selama putaran pertama, untuk memperkuat konsolidasi pemenangan pada putaran berikutnya. Itu akan membuat durasi pertarungan lebih panjang, sehingga cukup waktu bagi Prabowo untuk mencari titik-titik lemah Jokowi. Dengan adanya dua putaran, Prabowo akan memiliki banyak bahan evaluasi untuk mencari kelemahan-kelemahan Jokowi. Secara teori psikologi politik, pihak yang kalah kuat harus mengulur konfrontasi sehingga dia memiliki kesempatan lebih panjang untuk merebut kemenangan.
Anehnya, langkah itu tidak dilakukan Prabowo. Apa yang salah? Sebagai veteran tentara, pasti dia tahu strategi itu, tapi kenapa tak melakukannya? Jawabannya sudah tersirat di depan, yaitu karena dia gagal menyediakan kompensasi bagi ARB untuk maju sebagai kandidat ketiga. Kalau itu dia lakukan, sebenarnya ARB bisa dipastikan hanya menempati urutan ketiga, namun bisa memaksa Pilpres berjalan dua putaran. Di putaran kedua ARB bisa bergabung dengan Prabowo untuk beramai-ramai mengeroyok Jokowi. Semua itu sangat mungkin disepakati dalam kontrak Prabowo dengan ARB untuk memunculkan poros ketiga.
Efek penyatuan kekuatan antara ARB dengan Prabowo pun akan jauh lebih kuat jika dilakukan pada putaran kedua. Dalam konteks ini, ada efek balas dendam di mana para pendukung ARB akan lebih militan menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan Jokowi. Tentu, semua itu hanya akan terjadi dengan catatan di atas, Prabowo memiliki bahan bakar yang cukup untuk melakukan pertarungan panjang. Faktanya, Prabowo memang mulai kehabisan dana untuk mengulur pertarungan. Dia bahkan memilih untuk mempercepat durasi pertarungan. Ini sungguh menyalahi teori pertarungan, karena secara universal pihak yang lebih lemah harus memilih rute gerilya yang panjang untuk pelan-pelan menggerogoti lawannya yang lebih kuat.
Tapi, bagaimana pun juga kita harus memahami pilihan realistis Prabowo jika menilik keadaannya. Dia sudah menghabiskan dana 3 Trilyun untuk memperoleh peringkat ketiga dalam pemilu legislatif kemarin. Selain itu, dukungan PPP terhadap pencapresannya juga tidak gratis. Kedatangan Surya Dharma Ali ke kampanye Gerindra sebenarnya disertai pemberian mahar 50 Milyar dari Prabowo untuk PPP. Distribusi yang tak merata memunculkan perpecahan di internal PPP. Tentu saja, perselisihan yang dipicu persoalan duit juga akan cepat kelar kalau diselesaikan dengan pendekatan duit. Artinya, Prabowo harus kembali merogoh koceknya. Bayangkan, betapa besar dana dihamburkan Prabowo yang selalu mengandalkan duit dalam menghadapi berbagai persoalan ini.
Tanpa sadar, cara kerjanya yang melulu mengandalkan duit ini ternyata benar-benar menguras kantongnya. Mau tak mau, sekarang dia harus mulai realistis memainkan skenario politiknya. Seperti pepatah mengatakan, tak ada kata terlambat untuk berhemat. Hal itu juga terlihat dalam pilihannya menerima Hatta Rajasa sebagai cawapres. Sebelumnya, lingkaran dalam Prabowo lebih banyak menginginkan Mahfud MD atau Abraham Samad sebagai cawapres, lantaran elektabilitas mereka jauh lebih tinggi. Tapi lantaran Hatta menawarkan mahar 1,7 Trilyun untuk menjadi Cawapres, akhirnya Prabowo pun menerimanya. Kalau dana Prabowo mencukupi, seharusnya dia memilih Abraham Samad atau Mahfud MD yang elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi apa boleh buat, namanya juga kantong mulai kempes.
Akhirnya, tak mengherankan kalau sekarang cuma ada dua pasang kandidat dalam Pilpres 2014 ini, meski pun itu sedikit ganjil kalau dicermati berdasar teori persaingan. Faktor yang sangat determinan di sini, tak lain dan tak bukan, karena Prabowo sudah mulai kehabisan dana. Hal yang sama dialami ARB yang sudah banyak merugi selama memimpin Golkar. Sedari awal dia ngebet maju sebagai Capres meski internal partai banyak yang menertawakan elektabilitasnya. Bagi Bakri, persoalan maju Capres kali ini memang bukan persoalan menang, tapi persoalan mengorek modal dari kandidat runner up yang mau membiayainya. Sayang, Bakri harus kecele karena kandidat yang dia harapkan mampu memainkan poros ketiga pun ternyata juga sudah mulai bokek.
Dalam kalkulasi ini, Bakri memberikan beberapa skenario kepada Prabowo. Skenario pertama, dia akan maju sebagai kandidat ketiga pemecah suara untuk memastikan Pilpres berjalan dua putaran. Dalam skenario ini Bakri hanya akan menempati urutan ketiga dalam putaran pertama Pipres. Pada putaran kedua, barulah poros ketiga ini merapat ke Prabowo untuk beramai-ramai mengeroyok Jokowi. Tentu skenario ini membutuhkan pembiayaan yang tak sedikit, karena Prabowo harus menanggung pembiayaan dua tim.
Skenario kedua, prabowo cukup memberikan kompensasi kepada Bakri untuk mengurangi kerugiannya selama lima tahun memimpin Golkar, lalu Bakri akan bergabung dengan tim Prabowo. Dalam skenario ini, biaya yang diperlukan memang jauh lebih sedikit dibanding biaya pembentukan poros ketiga. Setelah menghitung-hitung sisa kantonya, ternyata Prabowo hanya bisa menerima opsi kedua. Fakta menyedihkan tak bisa dia tolak, bahwa dia memang sudah mulai bokek. Calon yang diharapkan bisa mejadi kandidat poros ketiga pun sudah terlanjur bokek, dan malah mengharap sokongannya untuk tetap maju sebagai Capres. Ya sudahlah balik ke hitung-hitungan aman. Dari pada tarung dua kali dan belum tentu menang, mending tarung sekali aja. Kalau pun kalah, setidaknya bisa meminimalisir duit yang terbuang. Sekali lagi, tak ada kata terlambat untuk berhemat. Maklum, sambil itung-itungan menang kalah Prabowo juga masih terus kepikiran utang perusahaannya yang mencapai 14 Trilyun. Semoga ke depan Prabowo terus mengingat pepatah “hemat pangkal kaya,” agar dia tak selalu “besar pasak dari pada tiang.”
Ditulis Oleh : Sindikat Jogja
Twitter : @SindikatJogja
part 2 page 18+19
part 3 page 20+21
part 4 page 24+25
part 5 page 29+31
Tanggal 20 Mei sudah lewat, pemilihan presiden 2014 ini memastikan hanya diikuti dua pasang kandidat, yaitu pasangan Jokowi – JK dan pasangan Prabowo – Hatta. Artinya, bisa dipastikan Pilpres hanya akan berjalan satu putaran. Ada satu hal mengganjal di pikiran, karena sebelumnya aku mengira Pilpres akan diikuti tiga pasang kandidat. Silakan cek, hampir semua pengamat pung memperkirakan itu sampai sebulan lalu. Sebenarnya, Prabowo adalah orang yang sangat berkepentingan dengan adanya poros ketiga untuk memperbesar peluang kemenangannya. Data-data hasil survei selama ini menunjukkan Prabowo sebagai kandidat runner up, sehingga membutuhkan kandidat ketiga untuk memecah suara kandidat terkuat. Skenario ini bukan hal baru, karena biasa diterapkan di berbagai proses pemilihan kepala daerah hingga kepala desa sekali pun.
Dengan kalkulasi itu, seorang runner up selayaknya memainkan kandidat ketiga sebagai capres boneka. Dalam konstelasi Pilpres kali ini, ARB adalah aktor yang paling memungkinkan membangun poros ketiga. ARB adalah politisi pengusaha yang tak akan jauh dari hitungan untung rugi. Dia sudah merugi selama lima tahun memimpin Golkar, sehingga perlu mencari cara untuk mengembalikan keuntungannya. Kalau Prabowo memberinya mahar untuk membangun poros ketiga, pasti ARB akan menerimanya. Di sisi lain, masih ada partai demokrat yang “berhutang” untuk memajukan kandidat karena terlanjur menggelar konvensi. Jadi, perjodohanan antara ARB dan cawapres dari Partai Demokrat sebagai poros ketiga bersifat “sangat mungkin.”
Tentu saja, itu tergantung seberapa berani Prabowo membayar tiket capres ketiga itu pada ARB. Kalau poros ketiga itu terbentuk, hasil berbagai survei menunjukkan bahwa suara ARB pun tak akan melampaui Prabowo. Artinya, dia akan berhasil memecah suara Jokowi sehingga memuluskan langkah Prabowo untuk head to head dengan Jokowi pada putaran kedua. Dengan adanya dua putaran ini, Prabowo akan bisa mengevaluasi proses selama putaran pertama, untuk memperkuat konsolidasi pemenangan pada putaran berikutnya. Itu akan membuat durasi pertarungan lebih panjang, sehingga cukup waktu bagi Prabowo untuk mencari titik-titik lemah Jokowi. Dengan adanya dua putaran, Prabowo akan memiliki banyak bahan evaluasi untuk mencari kelemahan-kelemahan Jokowi. Secara teori psikologi politik, pihak yang kalah kuat harus mengulur konfrontasi sehingga dia memiliki kesempatan lebih panjang untuk merebut kemenangan.
Anehnya, langkah itu tidak dilakukan Prabowo. Apa yang salah? Sebagai veteran tentara, pasti dia tahu strategi itu, tapi kenapa tak melakukannya? Jawabannya sudah tersirat di depan, yaitu karena dia gagal menyediakan kompensasi bagi ARB untuk maju sebagai kandidat ketiga. Kalau itu dia lakukan, sebenarnya ARB bisa dipastikan hanya menempati urutan ketiga, namun bisa memaksa Pilpres berjalan dua putaran. Di putaran kedua ARB bisa bergabung dengan Prabowo untuk beramai-ramai mengeroyok Jokowi. Semua itu sangat mungkin disepakati dalam kontrak Prabowo dengan ARB untuk memunculkan poros ketiga.
Efek penyatuan kekuatan antara ARB dengan Prabowo pun akan jauh lebih kuat jika dilakukan pada putaran kedua. Dalam konteks ini, ada efek balas dendam di mana para pendukung ARB akan lebih militan menggabungkan kekuatannya untuk mengalahkan Jokowi. Tentu, semua itu hanya akan terjadi dengan catatan di atas, Prabowo memiliki bahan bakar yang cukup untuk melakukan pertarungan panjang. Faktanya, Prabowo memang mulai kehabisan dana untuk mengulur pertarungan. Dia bahkan memilih untuk mempercepat durasi pertarungan. Ini sungguh menyalahi teori pertarungan, karena secara universal pihak yang lebih lemah harus memilih rute gerilya yang panjang untuk pelan-pelan menggerogoti lawannya yang lebih kuat.
Tapi, bagaimana pun juga kita harus memahami pilihan realistis Prabowo jika menilik keadaannya. Dia sudah menghabiskan dana 3 Trilyun untuk memperoleh peringkat ketiga dalam pemilu legislatif kemarin. Selain itu, dukungan PPP terhadap pencapresannya juga tidak gratis. Kedatangan Surya Dharma Ali ke kampanye Gerindra sebenarnya disertai pemberian mahar 50 Milyar dari Prabowo untuk PPP. Distribusi yang tak merata memunculkan perpecahan di internal PPP. Tentu saja, perselisihan yang dipicu persoalan duit juga akan cepat kelar kalau diselesaikan dengan pendekatan duit. Artinya, Prabowo harus kembali merogoh koceknya. Bayangkan, betapa besar dana dihamburkan Prabowo yang selalu mengandalkan duit dalam menghadapi berbagai persoalan ini.
Tanpa sadar, cara kerjanya yang melulu mengandalkan duit ini ternyata benar-benar menguras kantongnya. Mau tak mau, sekarang dia harus mulai realistis memainkan skenario politiknya. Seperti pepatah mengatakan, tak ada kata terlambat untuk berhemat. Hal itu juga terlihat dalam pilihannya menerima Hatta Rajasa sebagai cawapres. Sebelumnya, lingkaran dalam Prabowo lebih banyak menginginkan Mahfud MD atau Abraham Samad sebagai cawapres, lantaran elektabilitas mereka jauh lebih tinggi. Tapi lantaran Hatta menawarkan mahar 1,7 Trilyun untuk menjadi Cawapres, akhirnya Prabowo pun menerimanya. Kalau dana Prabowo mencukupi, seharusnya dia memilih Abraham Samad atau Mahfud MD yang elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi apa boleh buat, namanya juga kantong mulai kempes.
Akhirnya, tak mengherankan kalau sekarang cuma ada dua pasang kandidat dalam Pilpres 2014 ini, meski pun itu sedikit ganjil kalau dicermati berdasar teori persaingan. Faktor yang sangat determinan di sini, tak lain dan tak bukan, karena Prabowo sudah mulai kehabisan dana. Hal yang sama dialami ARB yang sudah banyak merugi selama memimpin Golkar. Sedari awal dia ngebet maju sebagai Capres meski internal partai banyak yang menertawakan elektabilitasnya. Bagi Bakri, persoalan maju Capres kali ini memang bukan persoalan menang, tapi persoalan mengorek modal dari kandidat runner up yang mau membiayainya. Sayang, Bakri harus kecele karena kandidat yang dia harapkan mampu memainkan poros ketiga pun ternyata juga sudah mulai bokek.
Dalam kalkulasi ini, Bakri memberikan beberapa skenario kepada Prabowo. Skenario pertama, dia akan maju sebagai kandidat ketiga pemecah suara untuk memastikan Pilpres berjalan dua putaran. Dalam skenario ini Bakri hanya akan menempati urutan ketiga dalam putaran pertama Pipres. Pada putaran kedua, barulah poros ketiga ini merapat ke Prabowo untuk beramai-ramai mengeroyok Jokowi. Tentu skenario ini membutuhkan pembiayaan yang tak sedikit, karena Prabowo harus menanggung pembiayaan dua tim.
Skenario kedua, prabowo cukup memberikan kompensasi kepada Bakri untuk mengurangi kerugiannya selama lima tahun memimpin Golkar, lalu Bakri akan bergabung dengan tim Prabowo. Dalam skenario ini, biaya yang diperlukan memang jauh lebih sedikit dibanding biaya pembentukan poros ketiga. Setelah menghitung-hitung sisa kantonya, ternyata Prabowo hanya bisa menerima opsi kedua. Fakta menyedihkan tak bisa dia tolak, bahwa dia memang sudah mulai bokek. Calon yang diharapkan bisa mejadi kandidat poros ketiga pun sudah terlanjur bokek, dan malah mengharap sokongannya untuk tetap maju sebagai Capres. Ya sudahlah balik ke hitung-hitungan aman. Dari pada tarung dua kali dan belum tentu menang, mending tarung sekali aja. Kalau pun kalah, setidaknya bisa meminimalisir duit yang terbuang. Sekali lagi, tak ada kata terlambat untuk berhemat. Maklum, sambil itung-itungan menang kalah Prabowo juga masih terus kepikiran utang perusahaannya yang mencapai 14 Trilyun. Semoga ke depan Prabowo terus mengingat pepatah “hemat pangkal kaya,” agar dia tak selalu “besar pasak dari pada tiang.”
Ditulis Oleh : Sindikat Jogja
Twitter : @SindikatJogja
part 2 page 18+19
part 3 page 20+21
part 4 page 24+25
part 5 page 29+31
Diubah oleh ken nero 24-06-2014 12:58
0
11.9K
Kutip
124
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.4KThread•57.5KAnggota
Tampilkan semua post
TS
ken nero
#21
Quote:
Prabowo Memang Bukan Pengemis Cinta, Tapi Pengemis KTP
Beberapa hari terakhir, beredar kabar soal kewarganegaraan ganda Prabowo. Harian Koran Tempo mengutip laporan Associated Press pada 22 Desember 1998 menyebutkan Prabowo sengaja meminta kewarganegaraan. Menanggapi permintaan tersebut, kerajaan Yordania melalui Raja Abdullah II menerima pengajuan itu melalui dekrit tertanggal 10 Desember 1998. Raja Abdullah sendiri memang mengakui bahwa dia memang menyelamatkan Prabowo yang waktu itu terjebak dalam kisruh militer dan huru-hara sipil tahun 1998 itu. Saat itu, Abdullah yang masih menjadi pangeran menawari Prabowo terlibat beberapa kasus penculikan untuk tinggal di negaranya.
Mengapa Prabowo bisa memiliki kedekatan dengan Pangeran Yordania itu? Wah wah, ternyata keduanya merupakan alumni Fort Benning, sebuah lembaga pendidikan pasukan khusus militer Amerika Serikat. Stanley A Weiss, pendiri lembaga Business Executives for National Security di Washington, Amerika Serikat, mengatakan Prabowo dan Raja Abdullah II adalah murid paling menonjol yang pernah dilatih di Amerika. Dan Weiss begitu bangga, pasukan khusus militer dengan didikan Amerika Serikat ini memiliki posisi yang kuat di negara masing-masing. Yang satu sudah menjadi raja, dan yang satunya lagi menjadi calon presiden.
Terlihat betul hegemoni Amerika dan rencana CIA untuk mendidik para calon jenderal untuk memiliki perspektif pro Barat, terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Dan Prabowo, adalah salah satu pion dari agenda itu.
Namun pada saat 1998 itu, Prabowo sama sekali tak punya tempat berlindung yang lain. Arogansi anak pejabat, dan menantu presiden pun telah ikut lengser seiring lengsernya Soeharto. Maka tak ada lagi yang bisa ia banggakan dan dapat melindunginya di tanah Indonesia. Larilah Prabowo bak pengecut yang takut ia akan dijemput untuk didudukkan di kursi pengadilan militer. Setibanya di Yordania, agar tak dapat seorang pun pemerintah Indonesia berkuasa atas dirinya, ia memohon-mohon untuk dijadikan kewarganegaraan Yordania. Hidup dan terjamin, selamat dari ancaman pengadilan militer. Karena ia telah memiliki back-up yang tentu saja menyulitkan proses penangkapan Prabowo. KTP dan kewarganegaraan Yordania, beserta anak raja di belakangnya.
Tapi tentu saja, adik yang bersangkutan tak terima. Hasjim, yang selama ini menjadi donatur dan penyokong dana, menolak jika Prabowo memperoleh kewarganegaraan Yordania karena meminta. Namun sebagai sebagai penghargaan atas jasa-jasa Prabowo memajukan dunia Islam. Sunggun teduh betul penjelasan sang adik ini, memoles buah busuk dengan parfum dan wewangian agar tercium segar. Toh akal sehat kita tetap mampu mencium busuknya.
Mengapa Prabowo demikian ketakutan hingga lari lintang pungkang ke luar negeri? Masa itu, gejolak reformasi yang akhirnya mampu memaksa Soeharto lengser keprabon pada 21 Mei 1998. Namun situasi tetap panas, karena masih ada tarik-menarik antara kelompok pro reformasi dengan kelompok-kelompok status quo. Di situlah otak Prabowo bermain, situasi yang mendukung baginya untuk memainkan peran. Tanggal 22 Mei, Habibie tengah mempersiapkan pengumuman kabinet setelah dirinya diangkat menggantikan Suharto. Tentu saja, situasi saat itu masih mencekam, di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda akhir.
Saat itulah, Wiranto menghadap Habibie menyebutkan adanya pergerakan pasukan yang tidak berkoordinasi dengannya sebagai Panglima ABRI kala itu. Pasukan itu berada di bawah koordinasi Kostrad, yang digerakkan oleh Prabowo selaku Pangkostrad kala itu. Tindakan indisipliner ini bukan hal baru bagi Prabowo. Sebagai perwira sekaligus menantu presiden, dia kerap melakukan tindakan indisipliner yang tak mengikuti garis komando. Belakangan, investigasi Komnas HAM juga membuktikan Prabowo melakukan tindakan indisipliner dalam operasi tim mawar untuk menculik para aktivis pro demokrasi selama periode reformasi 1998.
Habibie tak mau mengambil resiko atas tindakan-tindakan Prabowo yang kerap mengambil langkah seenaknya. Akhirnya, Habibie memerintahkan Wiranto untuk mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Pada tahap ini, Habibie masih bersikap lunak, Prabowo tak diberhentikan tapi dia dialihtugaskan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI. Dalam suasana transisi yang tengah diemban Habibie, Prabowo sangat berbahaya jika memegang pasukan. Tindakan-tindakan indisiplinernya mengarah pada kudeta militer, apa lagi saat pemerintahan sedang benar-benar genting. Pencopotan itu ditempuh bukan karena Habibie ingin mempertahankan kekuasaan, tapi karena kudeta yang dirancang Prabowo akan memutar balik jalan demokrasi yang baru memulai langkah awal.
Tak terima dengan pencopotan itu, Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto bergegas hari itu juga bersama 12 pengawalnya dia tiba di Istana Presiden, untuk menemui BJ Habibie. Menurut prosedur yang berlaku, para tamu presiden harus menunggu dahulu di lantai dasar, harus diperiksa dan disterilkan. Setelah tamu mendapat persetujuan bahwa ia akan diterima presiden baru diizinkan naik lift menuju lantai 4.
Tapi saat itu Prabowo dengan lancang naik lift ke lantai 4 tanpa dicegat siapapun, karena ia tahu Paspampres sungkan kepadanya, seorang mantu presiden yang baru satu hari lengser. Ia pun menemui Presiden Habibie dengan bersenjata lengkap; pistol, magasen, peluru, dan sebilah pisau rimba khas Kostrad.
Untunglah Prabowo dapat dicegat dan diminta menanggalkan seluruh senjatanya atas perintah Sintong Panjaitan, saat itu menjabat sebagai penasihat bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) Presiden Habibie. Sintong pun memberi perintah agar Prabowo jangan masuk ke kantor presiden, sebelum diberi izin. Sintong tahu betul sejarah mencatat, tewasnya Presiden Korea Selatan Park Chung-hee (menjabat tahun 1963-1979) karena ditembak dari jarak dekat oleh Jenderal Kim Jae-gyu dengan pistol Walther PPK, dalam satu pertemuan di Istana Kepresidenan Korsel.
Dia bersumpah demi ayah dan mertuanya, agar Habibie tetap memberinya kewenangan untuk memegang pasukan. Di sini juga terlihat betapa feodal dan mentang-mentangnya seorang Prabowo. Dalam situasi sangat genting, ketika reformasi mulai bergulir, dia masih membawa-bawa nama keluarga sebagai back-up untuk mempertahankan jabatan. Tentu saja Habibie menolak, dia sudah tahu motif Prabowo untuk menggerakkan pasukannya demi ambisi pribadinya, yaitu menguasai pemerintahan dengan cara militer. Sungguh bukan hal yang normal dan malah tak terhormat, seorang perwira memprotes dan menantang pemimpin tertingginya yang memindahtugaskan dirinya.
Dan tentu saja, karena hobi bertindak indisipliner, bertindak di luar koordinasi, kemerosotan karir menghampiri Prabowo. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa Prabowo terlibat dalam berbagai kasus penculikan dan penghilangan paksa. Alhasil, 24 Agustus 1998 DKP yang terdiri dari 14 perwira tinggi itu merekomendasikan agar Prabowo dipecat dari tugas kemiliteran. Saat itulah, karir militer Prabowo benar-benar habis. Dia tidak bisa mengelak dari dosa-dosa yang dia lakukan dengan memanfaatkan posisi istimewa sebagai menantu Suharto. Garis hidup Prabowo jungkir balik 180 derajat. Yang awalnya memiliki setumpuk keuntungan sebagai perwira sekaligus menantu presiden, kini dia terancam pengadilan militer.
Tak mampu membayangkan derita hidup di balik bui, September 1998 Prabowo memilih kabur ke Yordania. Maka, demi mencari selamat, ia meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, menjadi warga negara Yordania. Prabowo sudah ancang-ancang, kalau sewaktu-waktu dia dipanggil paksa untuk memberikan pertanggungjawaban di pengadilan, dia akan mengajukan suaka sebagai warga negara Yordania.
Amboi, cemen sekali mantan jenderal kita yang satu ini. Itulah memang dirinya, seorang Prabowo Subianto yang sedari dulu hidup enak dan karir cemerlang serta mentang-mentang, karena anak menteri dan menantu penguasa. Ia hanya mampu berdiri dan jumawa jika ada orang besar di belakangnya. Ia tak hebat karena usaha dan keringatnya sendiri.
Apakah seorang ksatria berjiwa perwira begitu rupanya?
Untung saja, SBY (sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira) yang ikut mengungkap fakta keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa saat itu, menjadi presiden tahun 2004. Mulailah ia melancarkan lagi akal bulusnya untuk meraih kekuasaan. Kali ini melalui cara yang berbau demokrasi, dengan mendirikan Partai Gerindra tahun 2008. Saat itu pula SBY ternyata sungguh sibuk mengurusi pemerintahan koalisinya. Jadilah dia tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan terhadap Prabowo pada tahun 2006. Prabowo akhirnya masih dapat melenggang kangkung di panggung politik Indonesia.
Di sini, sekali lagi lihat betapa rajin orang-orang Prabowo memelintir fakta. Hashim bilang Prabowo mendapat warga negara Yordania sebagai penghargaan atas jasa-jasanya memajukan Islam. Janganlah membuat alasan itu yang membuat kami tertawa, Pak!
Sungguh menggelikan. Jasa yang mana?
Jika saat ini kita ketemu langsung dengan Hasjim, hal pertama yang patut ditanyakan adalah: apa jasa Prabowo terhadap dunia Islam sehingga mendapat warga negara kehormatan? Kapan pula Prabowo sempat berbuat jasa demi Islam di tengah karut-marut kondisi politik negeri Indonesia, selama kurun waktu 1996-1998 itu? Waktu itu, ia seorang Danjen Kopassus atau ulama sebenarnya, sih? Dulu Hasjim berkata Prabowo pergi ibadah haji dan istirahat di Aman untuk berobat. Sedangkan bapaknya, Soemitro mengaku anaknya ada di London. Melarikan diri saja ada beberapa versi rupanya.
Jika kita lihat konteksnya secara jernih, justru Prabowo waktu itu adalah pelarian yang tengah dibuntuti kasus-kasus pelanggaran HAM. Kondisi saat itu sangat berbeda dengan masa sekarang, di mana kasus-kasus pelanggaran itu mulai samar. Tapi, orang terpelajar yang waktu itu sudah akil baligh, tentu ingat bagaimana gaung pelanggaran HAM menggema sampai dunia Internasional.
Para remaja yang saat ini duduk di bangku SMA atau yang lebih muda pasti tak ingat derasnya gaung pelanggaran HAM Prabowo waktu itu. Tapi silakan tanya pada keluarga korban penculikan, penghilangan, korban jiwa, korban rudapaksaan, penjarahan dan korban-korban lain selama tragedi 98, tentu kalian akan paham. Silakan tanya juga pada korban-korban penculikan aktivis, beberapa di antara mereka bisa diselamatkan, dan masih bisa memberikan kesaksiannya. Semua itu sangat jelas menunjukkan, bahwa Prabowo saat itu adalah pelanggar HAM yang tengah melarikan diri ke luar negeri.
Dengan kondisi seperti itu, mungkinkah sebuah negara memberikan status warga negara istimewa kepada Prabowo jika tidak dengan meminta-minta?
_______________________________________________
http://www.apnewsarchive.com/1998/Su...2e9a3db8969512
http://dunia.news.viva.co.id/news/re...-raja-yordania
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...araan-Yordania
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...on-Cerita-Lama
http://www.republika.co.id/berita/na...ri-pangkostrad
http://www.merdeka.com/peristiwa/dia...prabowo-3.html
[url]http://koranpembebasan.wordpress.com...vis-1997-1998/[/url]
Twitter: @sindikatjogja
Beberapa hari terakhir, beredar kabar soal kewarganegaraan ganda Prabowo. Harian Koran Tempo mengutip laporan Associated Press pada 22 Desember 1998 menyebutkan Prabowo sengaja meminta kewarganegaraan. Menanggapi permintaan tersebut, kerajaan Yordania melalui Raja Abdullah II menerima pengajuan itu melalui dekrit tertanggal 10 Desember 1998. Raja Abdullah sendiri memang mengakui bahwa dia memang menyelamatkan Prabowo yang waktu itu terjebak dalam kisruh militer dan huru-hara sipil tahun 1998 itu. Saat itu, Abdullah yang masih menjadi pangeran menawari Prabowo terlibat beberapa kasus penculikan untuk tinggal di negaranya.
Mengapa Prabowo bisa memiliki kedekatan dengan Pangeran Yordania itu? Wah wah, ternyata keduanya merupakan alumni Fort Benning, sebuah lembaga pendidikan pasukan khusus militer Amerika Serikat. Stanley A Weiss, pendiri lembaga Business Executives for National Security di Washington, Amerika Serikat, mengatakan Prabowo dan Raja Abdullah II adalah murid paling menonjol yang pernah dilatih di Amerika. Dan Weiss begitu bangga, pasukan khusus militer dengan didikan Amerika Serikat ini memiliki posisi yang kuat di negara masing-masing. Yang satu sudah menjadi raja, dan yang satunya lagi menjadi calon presiden.
Terlihat betul hegemoni Amerika dan rencana CIA untuk mendidik para calon jenderal untuk memiliki perspektif pro Barat, terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Dan Prabowo, adalah salah satu pion dari agenda itu.
Namun pada saat 1998 itu, Prabowo sama sekali tak punya tempat berlindung yang lain. Arogansi anak pejabat, dan menantu presiden pun telah ikut lengser seiring lengsernya Soeharto. Maka tak ada lagi yang bisa ia banggakan dan dapat melindunginya di tanah Indonesia. Larilah Prabowo bak pengecut yang takut ia akan dijemput untuk didudukkan di kursi pengadilan militer. Setibanya di Yordania, agar tak dapat seorang pun pemerintah Indonesia berkuasa atas dirinya, ia memohon-mohon untuk dijadikan kewarganegaraan Yordania. Hidup dan terjamin, selamat dari ancaman pengadilan militer. Karena ia telah memiliki back-up yang tentu saja menyulitkan proses penangkapan Prabowo. KTP dan kewarganegaraan Yordania, beserta anak raja di belakangnya.
Tapi tentu saja, adik yang bersangkutan tak terima. Hasjim, yang selama ini menjadi donatur dan penyokong dana, menolak jika Prabowo memperoleh kewarganegaraan Yordania karena meminta. Namun sebagai sebagai penghargaan atas jasa-jasa Prabowo memajukan dunia Islam. Sunggun teduh betul penjelasan sang adik ini, memoles buah busuk dengan parfum dan wewangian agar tercium segar. Toh akal sehat kita tetap mampu mencium busuknya.
Mengapa Prabowo demikian ketakutan hingga lari lintang pungkang ke luar negeri? Masa itu, gejolak reformasi yang akhirnya mampu memaksa Soeharto lengser keprabon pada 21 Mei 1998. Namun situasi tetap panas, karena masih ada tarik-menarik antara kelompok pro reformasi dengan kelompok-kelompok status quo. Di situlah otak Prabowo bermain, situasi yang mendukung baginya untuk memainkan peran. Tanggal 22 Mei, Habibie tengah mempersiapkan pengumuman kabinet setelah dirinya diangkat menggantikan Suharto. Tentu saja, situasi saat itu masih mencekam, di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda akhir.
Saat itulah, Wiranto menghadap Habibie menyebutkan adanya pergerakan pasukan yang tidak berkoordinasi dengannya sebagai Panglima ABRI kala itu. Pasukan itu berada di bawah koordinasi Kostrad, yang digerakkan oleh Prabowo selaku Pangkostrad kala itu. Tindakan indisipliner ini bukan hal baru bagi Prabowo. Sebagai perwira sekaligus menantu presiden, dia kerap melakukan tindakan indisipliner yang tak mengikuti garis komando. Belakangan, investigasi Komnas HAM juga membuktikan Prabowo melakukan tindakan indisipliner dalam operasi tim mawar untuk menculik para aktivis pro demokrasi selama periode reformasi 1998.
Habibie tak mau mengambil resiko atas tindakan-tindakan Prabowo yang kerap mengambil langkah seenaknya. Akhirnya, Habibie memerintahkan Wiranto untuk mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Pada tahap ini, Habibie masih bersikap lunak, Prabowo tak diberhentikan tapi dia dialihtugaskan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI. Dalam suasana transisi yang tengah diemban Habibie, Prabowo sangat berbahaya jika memegang pasukan. Tindakan-tindakan indisiplinernya mengarah pada kudeta militer, apa lagi saat pemerintahan sedang benar-benar genting. Pencopotan itu ditempuh bukan karena Habibie ingin mempertahankan kekuasaan, tapi karena kudeta yang dirancang Prabowo akan memutar balik jalan demokrasi yang baru memulai langkah awal.
Tak terima dengan pencopotan itu, Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto bergegas hari itu juga bersama 12 pengawalnya dia tiba di Istana Presiden, untuk menemui BJ Habibie. Menurut prosedur yang berlaku, para tamu presiden harus menunggu dahulu di lantai dasar, harus diperiksa dan disterilkan. Setelah tamu mendapat persetujuan bahwa ia akan diterima presiden baru diizinkan naik lift menuju lantai 4.
Tapi saat itu Prabowo dengan lancang naik lift ke lantai 4 tanpa dicegat siapapun, karena ia tahu Paspampres sungkan kepadanya, seorang mantu presiden yang baru satu hari lengser. Ia pun menemui Presiden Habibie dengan bersenjata lengkap; pistol, magasen, peluru, dan sebilah pisau rimba khas Kostrad.
Untunglah Prabowo dapat dicegat dan diminta menanggalkan seluruh senjatanya atas perintah Sintong Panjaitan, saat itu menjabat sebagai penasihat bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) Presiden Habibie. Sintong pun memberi perintah agar Prabowo jangan masuk ke kantor presiden, sebelum diberi izin. Sintong tahu betul sejarah mencatat, tewasnya Presiden Korea Selatan Park Chung-hee (menjabat tahun 1963-1979) karena ditembak dari jarak dekat oleh Jenderal Kim Jae-gyu dengan pistol Walther PPK, dalam satu pertemuan di Istana Kepresidenan Korsel.
Dia bersumpah demi ayah dan mertuanya, agar Habibie tetap memberinya kewenangan untuk memegang pasukan. Di sini juga terlihat betapa feodal dan mentang-mentangnya seorang Prabowo. Dalam situasi sangat genting, ketika reformasi mulai bergulir, dia masih membawa-bawa nama keluarga sebagai back-up untuk mempertahankan jabatan. Tentu saja Habibie menolak, dia sudah tahu motif Prabowo untuk menggerakkan pasukannya demi ambisi pribadinya, yaitu menguasai pemerintahan dengan cara militer. Sungguh bukan hal yang normal dan malah tak terhormat, seorang perwira memprotes dan menantang pemimpin tertingginya yang memindahtugaskan dirinya.
Dan tentu saja, karena hobi bertindak indisipliner, bertindak di luar koordinasi, kemerosotan karir menghampiri Prabowo. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa Prabowo terlibat dalam berbagai kasus penculikan dan penghilangan paksa. Alhasil, 24 Agustus 1998 DKP yang terdiri dari 14 perwira tinggi itu merekomendasikan agar Prabowo dipecat dari tugas kemiliteran. Saat itulah, karir militer Prabowo benar-benar habis. Dia tidak bisa mengelak dari dosa-dosa yang dia lakukan dengan memanfaatkan posisi istimewa sebagai menantu Suharto. Garis hidup Prabowo jungkir balik 180 derajat. Yang awalnya memiliki setumpuk keuntungan sebagai perwira sekaligus menantu presiden, kini dia terancam pengadilan militer.
Tak mampu membayangkan derita hidup di balik bui, September 1998 Prabowo memilih kabur ke Yordania. Maka, demi mencari selamat, ia meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, menjadi warga negara Yordania. Prabowo sudah ancang-ancang, kalau sewaktu-waktu dia dipanggil paksa untuk memberikan pertanggungjawaban di pengadilan, dia akan mengajukan suaka sebagai warga negara Yordania.
Amboi, cemen sekali mantan jenderal kita yang satu ini. Itulah memang dirinya, seorang Prabowo Subianto yang sedari dulu hidup enak dan karir cemerlang serta mentang-mentang, karena anak menteri dan menantu penguasa. Ia hanya mampu berdiri dan jumawa jika ada orang besar di belakangnya. Ia tak hebat karena usaha dan keringatnya sendiri.
Apakah seorang ksatria berjiwa perwira begitu rupanya?
Untung saja, SBY (sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira) yang ikut mengungkap fakta keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa saat itu, menjadi presiden tahun 2004. Mulailah ia melancarkan lagi akal bulusnya untuk meraih kekuasaan. Kali ini melalui cara yang berbau demokrasi, dengan mendirikan Partai Gerindra tahun 2008. Saat itu pula SBY ternyata sungguh sibuk mengurusi pemerintahan koalisinya. Jadilah dia tidak menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan terhadap Prabowo pada tahun 2006. Prabowo akhirnya masih dapat melenggang kangkung di panggung politik Indonesia.
Di sini, sekali lagi lihat betapa rajin orang-orang Prabowo memelintir fakta. Hashim bilang Prabowo mendapat warga negara Yordania sebagai penghargaan atas jasa-jasanya memajukan Islam. Janganlah membuat alasan itu yang membuat kami tertawa, Pak!
Sungguh menggelikan. Jasa yang mana?
Jika saat ini kita ketemu langsung dengan Hasjim, hal pertama yang patut ditanyakan adalah: apa jasa Prabowo terhadap dunia Islam sehingga mendapat warga negara kehormatan? Kapan pula Prabowo sempat berbuat jasa demi Islam di tengah karut-marut kondisi politik negeri Indonesia, selama kurun waktu 1996-1998 itu? Waktu itu, ia seorang Danjen Kopassus atau ulama sebenarnya, sih? Dulu Hasjim berkata Prabowo pergi ibadah haji dan istirahat di Aman untuk berobat. Sedangkan bapaknya, Soemitro mengaku anaknya ada di London. Melarikan diri saja ada beberapa versi rupanya.
Jika kita lihat konteksnya secara jernih, justru Prabowo waktu itu adalah pelarian yang tengah dibuntuti kasus-kasus pelanggaran HAM. Kondisi saat itu sangat berbeda dengan masa sekarang, di mana kasus-kasus pelanggaran itu mulai samar. Tapi, orang terpelajar yang waktu itu sudah akil baligh, tentu ingat bagaimana gaung pelanggaran HAM menggema sampai dunia Internasional.
Para remaja yang saat ini duduk di bangku SMA atau yang lebih muda pasti tak ingat derasnya gaung pelanggaran HAM Prabowo waktu itu. Tapi silakan tanya pada keluarga korban penculikan, penghilangan, korban jiwa, korban rudapaksaan, penjarahan dan korban-korban lain selama tragedi 98, tentu kalian akan paham. Silakan tanya juga pada korban-korban penculikan aktivis, beberapa di antara mereka bisa diselamatkan, dan masih bisa memberikan kesaksiannya. Semua itu sangat jelas menunjukkan, bahwa Prabowo saat itu adalah pelanggar HAM yang tengah melarikan diri ke luar negeri.
Dengan kondisi seperti itu, mungkinkah sebuah negara memberikan status warga negara istimewa kepada Prabowo jika tidak dengan meminta-minta?
_______________________________________________
http://www.apnewsarchive.com/1998/Su...2e9a3db8969512
http://dunia.news.viva.co.id/news/re...-raja-yordania
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...araan-Yordania
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...on-Cerita-Lama
http://www.republika.co.id/berita/na...ri-pangkostrad
http://www.merdeka.com/peristiwa/dia...prabowo-3.html
[url]http://koranpembebasan.wordpress.com...vis-1997-1998/[/url]
Twitter: @sindikatjogja
0
Kutip
Balas