Biar lebih greng nihhh mantemaaannnn,,, Seo-Young Cho dkk menganalisis lebih mendalam pada 3 negara yang berbeda dalam mengatur prostitusinya yaitu Jerman, Denmark, dan Swedia...

FYI guys,,
Jerman melegalisasi prostitusi dengan mengizinkan pihak ke3 terlibat (germo) pada tahun 2002,,
Denmark melegalkan sex worker tapi tidak mengizinkan pihak ke3 terlibat pada tahun 1999,,
Sedangkan Swedia bener2 mengkriminalisasi prostitusi sejak 1999,,

Denmark dan Swedia memiliki perkembangan institusional dan level ekonomi yang sama, juga mirip secara geografis,,
Namun riset menunjukan pada tahun 2004 jumlah korban HT di Denmark 2.250 sedangkan di Swedia 500 orang..
Ini berarti jumlah korban HT di Denmark 4x lebih banyak dari Swedia, padahal populasi penduduk Swedia (8,9juta) 40% lebih banyak daripada Denmark (5,3juta)

Jumlah PSK di Swedia menurun dari 2.500 (tahun 1999) menjadi 1.500 (tahun 2002), dengan penurunan street prostitution sebanyak 30-50% setelah prostitusi dilarang disana.

Sedangkan Jerman saat dilegalisasi pada tahun 2002 jumlah korban HT sekitar 11.080 - 22.160, lalu tahun 2003 menjadi 12.350 - 24.700, dan tahun 2004 jumlah korban HT mencapai 32.800 (62x lebih banyak dari Swedia)

Kini Jerman merupakan pasar prostitusi terbesar di Eropa sekaligus menempati urutan no.1 sebagai negara dengan angka HT paling tinggi..

Riset yang mendalam inilah yang memperkuat teori bahwa scale effect terhadap legalisasi lebihh dominan daripada substitution effect, Swedia yang mengkriminalisasi prostitusinya memiliki prostitution market dan angka HT yang lebih rendah dibanding Denmark yang mentolerir keberadaan PSK, apalagi Jerman...

Bener banget kata sista bidadari.angkuh,,, salah 1 preventif menanggulangi penyebaran STI dan HIV AIDS kalo bener2 dilegalisasi berarti si customer fotonya mesti dipajang di website germonya,,, biar kita bisa hati2 klo ketemu mereka, dan biar memudahkan tenaga medis untuk memantau penyebaran penyakit..

Sori sori ya agan Sayang,,, bukan maksud menyudutkan kalian si pemakai jasa PSK,,,
Kalo kalian bilang itu melanggar hak privasi, mari kita mundur ke belakang,,
Mari kita biacarakan mana barang privat dan mana barang publik

Kalo kata org ekonomi mah kita harus membedakan mana private goods dan mana public goods, CMIIW ane bukan orang ekonomi
Kebutuhan sex adalah private goods, pemerintah ga perlu ikut campur dengan melegalisasi prostitusi,,,
Kalo prostitusi dijadikan public goods berarti otomatis keseluruhan sistemnya pun harus sesuai standar public goods,, seperti yang sista ini bilang...
Foto pemakai PSK mesti dipajang supaya semua aware, supaya tenaga medis juga mudah memantaunya,,, jangaan cuma PSKnya aja yang dipantau..

Satu lagi...
Ini ada beberapa poin yang pemerintah mesti mengeluarkan anggaran untuk legalisasi,,,
Ini sudut pandang ane sebagai orang awam yaaa,, karna ane bukan analis ekonomi

1. Pengeluaran untuk sidang DPR
Kalo mu legalisasi kan brati mesti dibikin UUnya,,, DPR mesti rapat kan..
Tau sendiri berapa biaya rapat DPR,,, tau sendiri mereka digaji berapa kalo tidur

2. Bayar duit buat polisi (ini tetep ada loh gan baik itu dilegalisasi atau tidak) karena polisi ntar yg bertugas mengontrol tempat prostitusi dan psk, inspeksi (dalam hal ini juga tetep merazia ada tidaknya prostitusi yg sudah terdaftar atau belum), menjaga keamanan lingkungan prostitusi

2. Ngegaji dokter, perawat sama orang2 lab yang bekerja di klinik STI

3. Membuat klinik STI di dekat tempat prostitusi
Misalnya ya,,, di 1 provinsi paling ga minimal 1000 tempat prostitusi
Indo punya 33 provinsi... 1000x33 = 33.000 klinik STI,,,

4. Mensubsidi obat2an untuk klinik STI

5. Sarana & prasarana untuk petugas kesehatan &polisi agar memudahkan mereka mengontrol ke tempat pelosok...
Misalnya pengadaan helikopter untuk tiap provinsi minimal sebanyak 20 unit..
20x33 = 660 helikopter yang mesti ada
Trus ATK, komputer, dll untuk data tempat2 prostitusi

6. Biaya untuk mendirikan badan pengontrol prostitusi
Dari mulai gedung, ATK, sampe gaji orang2 di dalamnya loh gan
Kan harus dirinci tuh berapa biaya untuk mendirikan suatu badan untuk mengontrol tempat prostitusi

7. Lab untuk penelitian obat HIV


Semuanya ntar dikalkulasiin,,,, diitung berapa angka dari pemerintah supaya "balik modal",,
Berapa keuntungan yang coba diambil pemerintah trus ntar dikonversiin ke :
1. besarnya pajak yang mesti dibayar tempat prostitusi &psk
2. Besarnya denda bagi para pelaku oknum human trafficking, tempat prostiyusi & psk yg ilegal tidak terdaftar, serta besarnya denda bagi oknum di badan pengontrol prostitusi

Tapi ya gan...
Jangan sampe pajaknya kegedean, warteg aja yg 10% udah ngos2an...
Jangan sampe pajak gede menimbulkan prostitusi underground

Nah gimana tuh pendapatnya buat agan2 analis ekonomi?
Apakah pemerintah bisa mengeluarkan kurang dari 1% APBN untuk segala tetek bengek legalisasi ini?
Kalo lebih dari 1% keterlaluan sekali,,,karna anggaran kesehatan aja cuma 1% lohhhh

Original Posted By baldbull►Kita memandang FAKTA saja gan ...

Jumlah penderita penyakit akibat hubungan bebas semakin meningkat. Disini tidak terbukti agama bisa memperbaiki kondisi indonesia ini. Saya lebih setuju kegiatan ini dilegalkan dibawah hukum yang berlaku.... tapi menunggu sosok pemimpin yang mampu