Petinggi Partai Demokrat yang mengeroyok Gubernur DKI Jakarta bertambah. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI, Mulyadi, menyatakan kemacetan di Ibu Kota merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengatakan jumlah kendaraan melebihi pertumbuhan jalan yang ada.

"Jumlah kendaraan di Jakarta jauh lebih besar dari jalannya sendiri," kata dia kepada Tempo, Rabu, 6 November 2013.

Sebelumnya, SBY juga melempar tanggung jawab soal kemacetan Jakarta kepada Jokowi--sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta. SBY menyampaikan hal itu setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. Dia mengatakan, "Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi. Yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernur-nya," kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013 (Baca: Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi).

Menurut Mulyadi, Jokowi harus memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal yang ada sekarang. Masyarakat, menurut dia, enggan memakai jasa transportasi umum karena keadaannya yang kurang nyaman. "Itu tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya," ujar dia.

Serangan Demokrat juga datang memakai “peluru” lain. Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, mengkritik kinerja setahun Jokowi. Ia sebelumnya juga mengatakan bahwa kebakaran sekitar 1.000 rumah di Kelapa Gading beberapa waktu lalu tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo.

Nurhayati kembali menyindir Jokowi terkait sikapnya menolak mobil murah. Padahal, saat menjabat Wali Kota Solo, ujar Nurhayati, Jokowi getol mendorong proyek mobil murah Esemka. Politikus Partai Demokrat ini menilai Jokowi seharusnya tidak menolak mobil murah, melainkan menolak keberadaan mobil mewah.

Jokowi sudah menangkis kritik SBY. Tapi, sejauh ini, tidak ada pembelaan dari kubu Jokowi.


SUMBER

Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai Partai Demokrat sudah menaikkan level pertentangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut dia, sejak awal Demokrat memang sudah mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

"Pada awalnya, cakupannya hanya di DKI Jakarta, dengan melawan semua kebijakan Jokowi. Kini sudah menasional," kata Toto saat dihubungi, Rabu, 6 November 2013. "Demokrat berusaha menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama."

Sebelumnya, para petinggi Demokrat bergantian menyerang Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menuding mantan Wali Kota Solo itu ikut memberi "lampu hijau" untuk pemasangan alat penyadapan di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Menurut dia, pemberian izin tersebut berada pada wewenang Pemprov DKI Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, juga melempar tanggung jawab soal kemacetan Jakarta kepada Jokowi. Menurut Yudhoyono, Jokowi lah yang seharusnya menyelesaikan permasalahan kepadatan jalanan Jakarta. Serangan itu dibalas Jokowi dengan menyalahkan pemerintah pusat. PDIP meminta Demokrat tidak menyerang Jokowi dengan isu penyadapan.


SUMBER