Menelusuri Jejak Konflik Persebaya

Menelusuri jejak perseteruan dua Persebaya tidaklah mudah. Ada terlalu banyak cerita hingga mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Bahkan, antar media saja bisa menurunkan berita yang berbeda. Memang benar kata sebuah pepatah, “sejarah itu ditulis oleh pemenangnya”. Dan, karena sejak awal perseteruan sudah banyak pihak yang ikut bermain, maka sejarah dan fakta murni dari perseteruan tersebut ikut menjadi kabur.

Jejak konflik dua Persebaya ini berawal dari langkah Persebaya yang memberontak pada PSSI. Akibat perlakuan tidak adil yang mereka terima semasa menjalani play off ISL musim 2009. Akibat perlakuan sewenang-wenang ini, Persebaya menurut aturan klasemen dan kompetisi harus degradasi ke Divisi Utama. Ditengah persiapan menyusun tim untuk berkompetisi di Divisi Utama, lagi-lagi Persebaya terkena masalah.

Status Persebaya sebagai tim peserta kompetisi Divisi Utama 2010/2011 terancam dicoret. Ini tak lepas adanya surat edaran dari PSSI ke seluruh klub. Dalam surat ini disebutkan, seluruh klub harus membayar denda musim lalu. PSSI memberikan deadline hingga 10 September 2010. Jika tidak bisa membayar atau melunasi tepat waktu, maka klub tersebut akan dicoret keikutsertaannya di liga.

Kekecewaan pun timbul dari Ketua Umum Persebaya, Saleh Ismail Mukadar. Ia mempertanyakan mengapa PSSI memberikan surat edaran yang waktu deadline-nya tepat di Hari Raya Idul Fitri lalu.

Karena tak kunjung memberikan konfirmasi, Badan Liga Indonesia akhirnya mengeluarkan surat nomor : 0156/A-08/BLI-3.1/X/2010 tentang Status Peserta Divisi Utama Liga Indonesia 2010-2011 per tanggal 5 Oktober 2010 yang menyatakan, Persebaya tidak valid mengikuti kompetisi 2010-2011. Menghadapi ancaman pencoretan tersebut, Saleh Ismail Mukadar pun akhirnya membawa Persebaya ikut kompetisi diluar PSSI, yakni Liga Primer Indonesia yang digagas pengusaha Arifin Panigoro.

Selain harus berlawanan dengan PSSI, Saleh dan Persebaya yang dipimpinnya juga menghadapi perlawanan dari internal Pengcab PSSI Surabaya. Sebelumnya, beberapa klub internal yang tidak puas dengan kepemimpinan SIM (dimotori oleh Suryanaga) menggelar Muscablub di Hotel Utami. Dalam Muscablub tersebut terpilihlah Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana (WW) sebagai Ketua Umum. Kekuatan Wishnu semakin menguat setelah mendapat dukungan dari Pengprov PSSI Jatim, pimpinan Haruna Soemitro. Selama ini, Haruna memang memiliki hubungan tidak harmonis dengan SIM. Akhirnya Pengcab versi Wishnu lah yang diakui Pengprov.

Padahal jika dibilang cacat hukum, tentu Wisnu cacat hukum. Dalam statuta Pengcab PSSI, pasal 18, yang berhak mencalonkan diri menjadi ketua umum minimal harus pernah menjadi pengurus harian Pengcab, atau empat tahun terlibat aktif di Pengcab PSSI. Wisnu sendiri tidak pernah terlibat aktif dalam Pengcab PSSI.

Dengan cepat, Wishnu menggelar Musyawarah Anggota, yang dihadiri oleh klub-klub kubu Wishnu untuk menjadi ketua umum Persebaya. Tapi Saleh dan para pendukung setianya, tetap memimpin Pengcab dan Persebaya. Di Pengcab, jajaran pengurus Saleh, tetap memutar kompetisi internal 2010-2011, tentu tanpa tujuh klub yang mendukung Wishnu. Selanjutnya, Saleh mencanangkan membawa Persebaya ke LPI. Sementara itu Wishnu lebih memilih untuk meneruskan langkah Persebaya di Divisi Utama, yang padahal pada waktu itu status keikutsertaan Persebaya sudah dicoret oleh Badan Liga Indonesia.

Untuk menghindari pencoretan Persebaya, Wishnu kemudian mengirim surat pada PSSI Pusat per tanggal 5 Oktober 2010. Dalam surat bernomor 064/PengcabPSSI-Sby/X/2010 itu, Wisnu meminta kelonggaran pendaftaran Persebaya sebagai tim anggota kompetisi Divisi Utama 2010-2011. Surat Wishnu tersebut akhirnya berbuah manis dengan diijinkannya Persebaya mendaftar kembali sebagai peserta Divisi Utama, berdasarkan surat PSSI bernomor 2503/PGD/72/X-2010. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan Sekjen PSSI Nugroho Besoes itu, PSSI mengizinkan Wisnu mengambil langkah untuk penyelesaian konflik Persebaya.

Untuk menyelesaikan tenggat waktu pembentukan tim, Wishnu Wardhana akhirnya membeli satu paket pemain dan pelatih Persikubar Kutai Barat. Wishnu pun menjanjikan seluruh proses pembelian dan gaji pemain akan dibayarkan ketika Persebaya pimpinannya mendapat APBD. Anggaran itu, menurut Wishnu, akan dimasukkan ke dalam mekanisme hibah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, yang diteruskan ke PSSI Surabaya, sebelum dikucurkan untuk membiayai seluruh pengeluaran Surabaya selama mengarungi musim kompetisi Divisi Utama.

Dalam musim kompetisi 2010-2011, dua tim Persebaya akhirnya berjalan di kompetisinya masing-masing. Persebaya versi Saleh Ismail Mukadar yang berganti nama menjadi Persebaya 1927 sesuai saran Polda Jatim agar ijin pertandingannya bisa turun kemudian mengikuti LPI dan berhasil menjuarai LPI meski berjalan cuma setengah musim. Sementara itu, Persebaya versi Wishnu Wardhana berakhir cukup tragis. Semestinya, menurut regulasi kompetisi, Persebaya Divisi Utama harus degradasi ke Divisi Satu. Hal ini menyusul dihukumnya Persebaya dengan pengurangan poin karena memainkan pemain illegal, Sulkhan Arif. Bek Persebaya ini dianggap illegal karena sudah terkena akumulasi kartu kuning, tapi tetap dimainkan oleh Persebaya. Dengan pengurangan poin ini Persebaya langsung terbenam sebagai tim degradasi. Anehnya, Persebaya kemudian selamat dari jurang degradasi. Nasib Persebaya tertolong hasil kongres II PSSI di Bali yang menambah kuota kontestan Kompetisi menjadi 44 klub.

Cerita kemudian berlanjut saat “reformasi” PSSI yang berakibat tergulingnya Nurdin Halid dan Nugraha Besoes dari kursi Ketua Umum dan Sekjend PSSI. Setelah berganti nahkoda di tangan Djohar Arifin Husein, PSSI memutuskan mengganti kompetisi, dari semula Indonesia Super League (ISL) dibawah pengelolaan PT. Liga Indonesia menjadi Indonesia Premier League (IPL) dibawah pengelolaan PT. LPIS. Beberapa klub yang tidak setuju dengan kebijakan PSSI ini termasuk PT. LI akhirnya membentuk kompetisi tandingan dan tetap melanjutkan ISL beserta kompetisi turunannya. Jadilah de ja vu, dan roda pun berputar. Jika sebelumnya LPI menjadi kompetisi illegal, kini ISL menjadi kompetisi illegal.

Di internal Pengcab PSSI Surabaya pun ikut terjadi gejolak. Posisi Wishnu Wardhana, yang semula direstui PSSI era Nurdin Halid sebagai ketua Pengcab PSSI Surabaya dan Ketua Umum Persebaya akhirnya terguling. Ini setelah 29 dari 30 klub anggota PSSI Surabaya sebagai pemegang saham klub Persebaya menyetujui mengangkat Ketua PSSI Surabaya, Cholid Ghoromah sebagai Ketua Umum Persebaya dalam musyawarah anggota luar biasa (Musanglub) yang berlangsung di mes Eri Irianto. Usai terpilih menjadi ketua umum, Cholid mengatakan, dia akan langsung mengirimkan kesediaan Persebaya untuk mengikuti kompetisi yang digagas PSSI musim depan. “Setelah ini, Saya ingin tidak ada lagi dua Persebaya. Baik itu Persebaya Divisi Utama atau Persebaya 1927, yang ada hanya Persebaya,” janji Cholid. Wacana merger pun digulirkan.

Sayangnya, Wishnu Wardhana tidak mengakui kepemimpinan Cholid. Wishnu beralasan terpilihnya Cholid melalui proses yang tidak sah. Karena itulah Wishnu tetap ngotot untuk membawa Persebaya pimpinannya mengikuti kompetisi Divisi Utama versi PT. Liga Indonesia.

Cholid tidak putus asa, dia pun meminta bantuan PSSI untuk menyelesaikan konflik Persebaya ini. Komite Eksekutif PSSI kemudian memutuskan bahwa Persebaya Surabaya harus membentuk perseroan terbatas (PT) baru dalam waktu 30 hari terhitung mulai Sabtu (1/10/2011).

Komposisi kepemilihan saham pada PT baru tersebut adalah 40 persen dimiliki klub-klub pemilik Persebaya, 30 persen PT Persebaya Indonesia atau dikenal dengan kubu Persebaya Cholid Goromah, dan 30 persen PT Mitra Muda Inti Berlian atau kubu Persebaya Wishnu. Sambil menunggu PT baru terbentuk, utuk sementara pengelolaan Persebaya ada di tangan PT Persebaya Indonesia.

Sayangnya wacana merger ini kemudian dikhianati oleh pihak Wishnu Wardhana. PT MMIB mendadak bermanuver untuk melepaskan diri dari kesepakatan. Pertama mereka tak menyetor modal awal senilai 30 persen saham yang dimiliki untuk PT baru. Kemudian PT yang dipimpin Diar Kusuma Putra itu memutuskan untuk mengikuti kompetisi di bawah payung PT Liga Indonesia. Anehnya justru ketua executive committee (Exco) PSSI bidang hukum La Nyalla M. Mattalitti yang bersemangat mengumumkan langkah Persebaya ke depan. Nyalla yang juga menjabat sebagai ketua Pengprov PSSI Jatim itu menyatakan PT MMIB akan berjalan sendiri.

Artinya, dia tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai saham 30 persen yang menjadi hak PT MMIB dalam proses merger dengan PT PI dan klub anggota Persebaya. Menurut Nyalla jalan Persebaya ke Indonesia Premier League (IPL) merupakan hadiah dari PSSI. Pengumuman itu cukup mengejutkan. Sebab sebelumnya manajemen PT MMIB sudah sepakat dengan keputusan PSSI atas prosentase pembagian saham di PT yang baru. Lagipula PSSI menyatakan jika salah satu pihak tak menyetujui keputusan tersebut, maka hak akan diberikan kepada pihak yang bersedia. Malah PT MMIB sudah menjanjikan 2 persen saham dari 30 persen yang didapatkan diberikan kepada dua komponen bonek, YSS dan PFC.

Jadilah Persebaya tetap terbelah dua. Seiring dengan “pemberontakan” 4 orang anggota Exco termasuk La Nyalla sendiri, Persebaya dibawah PT. MMIB memutuskan melanjutkan karirnya di kompetisi Divisi Utama versi PT. Liga Indonesia. Untuk meraih simpati supporter (Bonek), PT. MMIB berjanji komitmen mereka perihal 2 persen saham untuk komponen Bonek YSS dan PFC tak akan berubah.

Sementara itu, Persebaya dibawah PT. Persebaya Indonesia akhirnya resmi terdaftar sebagai peserta kompetisi IPL, yang saat itu diakui sebagai kompetisi yang resmi dan legal. Otomatis, keberadaan klub Persebaya (1927) pun ikut menjadi legal pula.

Roda kehidupan pun berputar kembali. PSSI akhirnya bergejolak lagi dan kembali kepada pangkuan orang-orang yang dulu pernah disingkirkan. Kompetisi IPL, yang semula diakui sebagai kompetisi yang sah akhirnya harus rela tergusur seiring hasil KLB yang mensyaratkan adanya liga unifikasi. Sayangnya, karir Persebaya (1927) harus berhenti. Ini karena PSSI saat ini tidak mengakui legalitas klub dengan alas an adanya dualisme, dan yang terdaftar di PSSI adalah Persebaya versi PT. MMIB yang bermain di Divisi Utama.

Jika melihat rentetan kronologi diatas, fakta menunjukkan tidak ada lagi dualisme ditubuh Persebaya. Kedua kubu sudah punya badan hokum masing-masing. Kedua kubu juga terdaftar secara sah dan legal dengan bendera yang berbeda pula. Jika Persebaya versi PT. MMIB melanjutkan karir mereka sejak terdaftar kembali sebagai peserta Divisi Utama, maka Persebaya versi PT. PI juga berhak melanjutkan karir mereka sejak terdaftar sebagai peserta IPL yang pernah dinyatakan sebagai kompetisi sah PSSI.