- Beranda
- Berita dan Politik
Muhammadiyah: Anggaran Sidang Isbat Rp 9 miliar, Itu Duit Rakyat !
...
TS
toyoter
Muhammadiyah: Anggaran Sidang Isbat Rp 9 miliar, Itu Duit Rakyat !
Spoiler for ini dia:
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengusulkan agar Kementerian Agama tidak menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan. Menurutnya, sidang isbat hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Sekarang ini belum dua derajat ketinggian bulan nanti ketika matahari terbenam, seharusnya nyatakan saja. Karena tidak terpenuhi maka tidak perlu melakukan rapat isbat yang katanya itu mahal sekali anggarannya sampai Rp 9 miliar, itu dana rakyat," kata Din di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (8/7).
Din menambahkan, sidang isbat yang digelar sore ini hanya sia-sia. "Sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu rapat isbat hari ini, karena Kemenag mematok minimal dua derajat," ujarnya.
Din menyarankan, sebaiknya pemerintah mengumumkan saja secara terus terang jika ketinggian hilal pada saat matahari terbenam pada 8 Juli belum di atas dua derajat. Dengan begitu, Kemenag sudah tahu puasa akan jatuh pada Rabu (9/7) mendatang.
"Daripada menghabis-habiskan uang rakyat. Karena Muhammadiyah sudah yakin dengan keyakinan ilmiah tersebut," katanya.
soember
tien212700 memberi reputasi
1
18.6K
351
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.3KThread•56.7KAnggota
Tampilkan semua post
zaqi98
#332
Pemerintah RI diberi amanat oleh MUI untuk menetapkan jatuhnya 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Karena itulah Pemerintah mengadakan Sidang Isbat, dalam rangka memfasilitasi perbedaan. Tokh dalam Sidang Isbat itu juga dihadiri oleh MUI.
Ada golongan yang berpendapat cukup pakai Hisab Wujudul Hilal. Ada golongan yang berpendapat cukup pakai Hisab Imkanur Rukyat. Ada golongan yang berpendapat harus tetap rukyat. Jadi Pemerintah justru berusaha tidak memutuskan sepihak, karena ada khilafiyah disini. Kalaupun tidak ada titik temu, keputusan tetap harus diambil kan? Kasihan rakyat awam, bingung kalo harus milih sendiri.
Walaupun Pemerintah / MUI sendiri sebenarnya menyepakati Kriteria MABIMS, tetap diadakan rukyat. Tujuannya selain sebagai VALIDASI hasil hisab (Imkanur Rukyat), juga supaya golongan yang berlandaskan RUKYAT bisa menerima. Karena seharusnya hasil Hisab Imkanur Rukyat itu sama dengan hasil Rukyat (sepanjang rukyatnya bisa dipertanggungjawabkan).
Hisab versus Rukyat, itu domain fuqaha. Hisab Imkanur Rukyat versus Hisab Wujudul Hilal, itu domain astronom. Tapi sekali lagi, Pemerintah tetap harus mengambil keputusan. MUI sudah mengingatkan Qa’idah fiqh: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.
Soal anggaran Sidang Isbat, kalau memang penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, dan itu memang diperlukan (misalnya termasuk untuk merukyat di seluruh Indonesia), mau gimana lagi? Sejak zaman orba ketika yang berkuasa notabene ormas lain juga udah kayak gitu. Kalau memang ada yang disalahgunakan, itu yang dibenerin. Bukan sidang isbatnya yang ditiadakan.
Mohon maaf jika kurang berkenan.
Ada golongan yang berpendapat cukup pakai Hisab Wujudul Hilal. Ada golongan yang berpendapat cukup pakai Hisab Imkanur Rukyat. Ada golongan yang berpendapat harus tetap rukyat. Jadi Pemerintah justru berusaha tidak memutuskan sepihak, karena ada khilafiyah disini. Kalaupun tidak ada titik temu, keputusan tetap harus diambil kan? Kasihan rakyat awam, bingung kalo harus milih sendiri.
Walaupun Pemerintah / MUI sendiri sebenarnya menyepakati Kriteria MABIMS, tetap diadakan rukyat. Tujuannya selain sebagai VALIDASI hasil hisab (Imkanur Rukyat), juga supaya golongan yang berlandaskan RUKYAT bisa menerima. Karena seharusnya hasil Hisab Imkanur Rukyat itu sama dengan hasil Rukyat (sepanjang rukyatnya bisa dipertanggungjawabkan).
Hisab versus Rukyat, itu domain fuqaha. Hisab Imkanur Rukyat versus Hisab Wujudul Hilal, itu domain astronom. Tapi sekali lagi, Pemerintah tetap harus mengambil keputusan. MUI sudah mengingatkan Qa’idah fiqh: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.
Soal anggaran Sidang Isbat, kalau memang penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, dan itu memang diperlukan (misalnya termasuk untuk merukyat di seluruh Indonesia), mau gimana lagi? Sejak zaman orba ketika yang berkuasa notabene ormas lain juga udah kayak gitu. Kalau memang ada yang disalahgunakan, itu yang dibenerin. Bukan sidang isbatnya yang ditiadakan.
Mohon maaf jika kurang berkenan.
Diubah oleh zaqi98 10-07-2013 11:54
0