Mass Rapid Transit
MRT termasuk megaproyek Pemprov DKI Jakarta yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso. MRT dianggap menjadi proyek paling ideal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kala itu Sutiyoso menargetkan, MRT bisa direalisasikan akhir 2005 dengan dana pinjaman dari Jepang $600 juta.

Gagasan MRT terus dilanjutkan pada masa Fauzi Bowo jadi Gubernur DKI, tapi tak kunjung terwujud. Kini, Jokowi bertekad untuk segera merealisasikan MRT meski terjadi tarik ulur. Jokowi yakin tahun ini proyek pembangunan MRT bisa berjalan.

Pembangunannya dibagi tiga tahap. Tahap I koridor selatan. Menghubungkan Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia. Tahap II koridor Selatan - Utara menghubungkan Bundaran HI - Kampung Bandan. Tahap III yang menghubungkan Jakarta Timur - Barat, alternatif jalurnya Balaraja - Cikarang.

Biaya pembangunan proyek ini ditanggung pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Rasio skema pembiayaannya adalah 49 persen dana hibah pemerintah pusat, dan 51 persen pinjaman lunak ke Pemerintah DKI.

Rupanya, proyek itu selama ini menuai pro dan kontra. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan MRT tahap I: Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

Monorel

Monorel Jakarta adalah sebuah sistem mass transit dengan kereta rel tunggal di jalur elevated. Berbeda dengan MRT yang dibiayai hibah dari Pemerintah Jepang, monorel dikerjakan swasta. Proyek ini bergulir di era Gubernur Sutiyoso. Onggokan tiang beton terlihat di sejumlah ruas jalan di Jakarta mangkrak tak berfungsi. Tiang-tiang itu merupakan tonggak penyangga kereta rel tunggal (monorel) yang pembangunannya terhenti karena sejumlah kendala.

Rencana awal proyek ini memiliki 3 fase. Fase I: Koridor Jakarta (27km) terbagi Stage I: Jalur hijau (14km) dan Stage II: Jalur biru (13km). Fase II: Jakarta ke Bekasi dan Cikarang (18-30km), serta Fase III: Jakarta ke Tangerang dan Karawaci (16-25km).

Pada 2003, proyek ini dipercayakan pada perusahaan Malaysia, Mtrans (yang membangun Monorel KL). Lalu MoU dengan Mtrans dibatalkan, dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Ominico. Setahun berikutnya, proyek ini berganti penanggung jawab.

MoU baru pun dibuat lagi dan proyek diberikan kepada konsorsium perusahaan Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama, PT Inka, dan Siemens Indonesia. Saat ini PT Jakarta Monorail telah berniat meneruskan proyek pembangunan monorel. Namun soal siapa anggota konsorsium pemegang konsesi proyek pascakeluarnya PT Adhi Karya,Tbk, belum jelas.

Setelah terhenti beberapa tahun, Gubernur Jokowi menyatakan akan melanjutkan proyek itu. Angin segar itu kontan disambut oleh sejumlah penawaran pembangunan. Akhir tahun 2012 lalu ada dua proposal yang datang ke meja Pemprov DKI untuk kelanjutan pembangunan monorel.

Proposal pertama dari konsorsium PT Jakarta Monorail, sebuah konsorsium lama dengan investor swasta penuh. Yang kedua dari konsorsium Adhi Karya, sebuah konsorsium baru terdiri dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yaitu, PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Marga, PT INKA, PT Lembaga Elektronika Negara.

Pekan lalu, penawaran serupa disampaikan Hadji Kalla Group. Pemilik Hadji Kalla Group, Jusuf Kalla, merasa terpanggil meneruskan proyek yang kurang diminati, karena memakan waktu yang lama dan sulit ini.

"Tidak mungkin kota apa pun yang penduduknya jutaan tidak ada angkutan umum yang efisien. Coba kayak sekarang Jakarta banjir. Kalau ada monorel, sebanjir apa pun bisa jalan," ujar Jusuf Kalla.

Pemerintah Jepang juga berminat terlibat dalam proyek monorel di Indonesia. Jika mendapat tawaran kerjasama dalam proyek ini, Jepang tak akan menolak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Jepang, Shigeru Kikukawa, di Jakarta hari ini, Selasa 29 Januari 2013, menyatakan komitmennya membantu pembangunan sarana transportasi massal itu dapat terwujud di Indonesia.

Terowongan multifungsi

Ketika Sutiyoso masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, gagasan pembangunan The Deep Tunnel sempat mengemuka. Dan baru di era Jokowi, rencana itu makin dimatangkan. Sebabnya adalah Jalan Thamrin yang direndam banjir beberapa waktu lalu, sementara kondisi gorong-gorong yang dibangun pada 1970 hanya berdiameter 60 cm, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan.

Jokowi enggan menyebutnya sebagai The Deep Tunnel. Ia lebih memilih nama terowongan multifungsi, yang tidak hanya bisa menampung debit air hujan, tapi juga mengatasi limbah sekaligus bisa menjadi bahan baku air minum. Terowongan yang mengambil jalur MT Haryono-Pluit ini diperkirakan berbiaya Rp16 triliun.

Giant Sea Wall

Gubernur Jokowi juga akan melanjutkan mega proyek semasa Gubernur Fauzi Bowo tanggul laut raksasa (giant sea wall untuk mengatasi banjir akibat air pasang laut (rob) di kawasan utara Jakarta. Tanggul ini diyakini bisa menahan pasang air laut, sekaligus membuang air dari daratan ke laut.

Jokowi menyadari biaya pembangunan sangat besar. Waktunya pun bakal panjang. Tapi, untuk jangka panjang, pembangunan mega proyek tersebut dirasakan perlu. Kalkulasi biaya membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall akan memakan dana sekitar US$5 miliar (Rp47,65 triliun).

”Saya sudah suruh kepala dinas terkait untuk mendalami gagasan itu. Kalau hanya menunggu terus, sudah 26 tahun ya masih rencana terus. Saya gak mau disuruh buat rencana terus. Saya mau eksekusi saja,” kata Jokowi.

Bagaimana dan siapa yang bakal membangun, Jokowi belum menjelaskan lebih rinci.

Kontroversi Pembangunan enam ruas jalan tol

Proyek ini memicu kontroversi di masyarakat karena dianggap akan memperparah kemacetan. Namun, pembangunan enam ruas jalan tol telah dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum pada 2005, saat Jakarta dipimpin Gubernur Sutiyoso. Pembangunan tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) DKI Jakarta tahun 2011-2030.

Hingga saat ini megaproyek tersebut belum jelas kepastiannya. Gubernur Jokowi masih gamang memutuskan apakah menyetujui atau tidak proyek yang dibiayai oleh pihak swasta itu. Jokowi belum mengambil keputusan lantaran menganggap belum ada titik temu antara pihak yang pro dan kontra. Masing-masing pihak masih memperjuangkan keinginan mereka sendiri-sendiri.

"Hasilnya belum bisa diputuskan. Ya belum nyambung. Masa belum nyambung sudah mau diputuskan," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan pembangunan enam ruas jalan tol di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/01/2013).