- Beranda
- Berita dan Politik
Mengapa Ghalia Terlambat Mencetak Ujian Nasional?
...
TS
mrjack
Mengapa Ghalia Terlambat Mencetak Ujian Nasional?
HT
Mengapa Ghalia Terlambat Mencetak Ujian Nasional?
"Di lima percetakan lain, jumlah pekerjanya rata-rata 500 orang."
seperti yang sudah saya bold diberita, dari diknas sendiri sudah mengatakan tender dilakukan verifikasi sesuai aturan tetapi ketika melihat pernyataan PT. Ghalia sendiri malah berbicara bagaimana mereka belum berpengalaman untuk mencetak soal, lalu apa parameter yang menjadi acuan diknas sebagai verifikator?tentu menjadi sebuah tanda tanya besar ketika sebuah perusahaan anggaplah newbie bisa memenangkan tender dengan garapan yang paling besar mengingat kemampuan dia yang terbilang "baru" untuk mencetak naskah soal sampai ratusan juta naskah dengan jumlah karyawan yang sangat minimalis yaitu 65 orang dibanding perusahaan lain yang karyawannya berjumlah 500 orang
Jika terbukti memang merugikan Negara, apakah hal ini termasuk ranah tipikor? kita lihat saja perkembangannnya
lalu bagaimana dengan pendapat kaskuser disini?
Lelang Soal Ujian Nasional Seperti Arisan?
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Ujian Nasional cukup terang. "Dari proses tender, ada indikasi (korupsi)," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Uchok Sky Khadafi, Senin, 15 April 2013.
Uchok menyebut, proses lelang seperti arisan. "Ada enam paket, dan yang menang perusahaan-perusahaannya itu-itu saja," katanya. Perusahaan yang dimaksud diantaranya PT Ghalia Indonesia Printing, PT Aneka Ilmu, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Balebat Dedikasi Prima.
Menurut Uchok, beberapa kejanggalan dalam proses lelang salah satunya dengan memenangkan PT Ghalia. Perusahaan ini ternyata menawarkan harga lebih tinggi, Rp 22,8 miliar namun malah menjadi perusahaan pemenang tender. Perusahaan lainnya yang menawar lebih rendah, seperti PT Aneka Ilmu Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar, tak mendapat porsi pengadaan terbesar.
Dalam dokumen yang diperoleh Tempo. PT Ghalia dipegang oleh lima pemegang saham. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 10,15 miliar yang terbagi atas 10.150 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1 juta.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu: Djusni Djohan, sebanyak 2.380 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 2,83 miliar dan Siti Aisyah Lukman, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar.
Ada pulaHamzah Lukman, sebanyak 1.830 saham dengan nilai nominal Rp 1,83 miliar; Zikra Lukman sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar; dan Siti Chadijah, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar.
kejanggalan terdapat pada tender ketika PT lainnya menawar lebih rendah tetapi malah mendapat porsi yang lebih sedikit ketimbang PT Ghalia yang menawar harga yang tinggi 22,8 M. Fantastis.
berita lanjutan di halaman ini :
Aroma Korupsi dalam Kisruh Naskah Ujian Nasional
Anggota DPR Curigai Tender Naskah UN
UN Ditunda, Kesalahan PT. Ghalia versi Kemendikbud
Anggota DPR dari PKS Desak Presiden Jewer M,Nuh
Kemendikbud: H-2 UN, PT Ghalia Bilang Tak Sanggup Kirim UN
Bagaimana PT. Ghalia mendapatkan proyek?
kok seolah kemendikud disetir oleh PT Ghalia?
Mengapa Ghalia Terlambat Mencetak Ujian Nasional?
PT Ghalia Indonesia Printing selaku pihak pencetak naskah ujian menyalahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena baru mendapatkan master soal 25 hari sebelum pengiriman.
VIVAnews- Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan ujian nasional yang terlambat, saling melempar tanggung jawab. PT Ghalia Indonesia Printing selaku pihak pencetak naskah ujian menyalahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena baru mendapatkan master soal 25 hari sebelum pengiriman.
Pihak kementerian mengaku yang mereka lakukan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam peraturan. Pengiriman soal pun diklaim dilakukan serentak kepada semua pemenang tender namun hanya Ghalia yang terlambat menyelesaikannya. Lengkapnya, buka tautan ini.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, mengatakan dalam kunjungan yang dilakukan oleh pihak Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dan BSNP menemukan fakta lain di percetakan pada 10 hari menjelang pengiriman soal. "Pekerja mereka pada saat itu hanya 65 orang," ujarnya, ketika ditemui VIVAnews di Jakarta, Senin 15 April 2013.
Hal ini, menurut Teuku, amat berbeda dengan yang dilihatnya di percetakan lain. Di lima percetakan lainnya, jumlah pekerjanya rata-rata mencapai 500 orang.
Ia juga menduga bahwa hal ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan soal yang dibuat perusahaan yang baru dua kali mengikuti tender pencetakan lembar jawaban UN ini.
Sementara itu, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Amin Priatna, mengatakan pihaknya sudah melakukan tender sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya pun dinilainya telah melakukan proses verifikasi terhadap kesiapan dan kemampuan percetakan.
Ia menambahkan, secara jumlah provinsi memang Ghalia mempunyai tanggung jawab mencetak soal ujian yang besar. Namun, secara jumlah, perusahaan yang bermarkas di Bogor ini sama dengan yang lain. "Walau jumlah provinsinya bayak, tetapi jumlahnya hampir sama dengan kelima perusahaan lainnya," ujarnya.
Ghalia menerima kontrak oplah pembuatan soal total sebanyak 106,5 juta soal ujian untuk paket tiga dengan nilai tender sebesar Rp22 miliar. Untuk Paket satu, tender dimenangkan oleh PT Balebat Dedikasi Prima, dengan oplah total 91,2 juta dengan nilai tender Rp12,9 miliar.
Paket dua dipegang oleh PT Pura Barutama dengan total oplah 96,8 juta dan nilai Rp14,5 miliar, paket empat dimenangkan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan total oplah 102,2 juta dengan nilai Rp13,7 miliar.
Sedangkan paket lima oleh PT Karsa Wira Utama, dengan total oplah 103,9 juta lembar dengan nilai Rp16,3 miliar, dan paket keenam oleh PT Temprina Media Grafika dengan total oplah sebanyak 90 juta dengan nilai Rp14,7 miliar.
Sebelumnya, Ghalia mengaku kewalahan dalam penyelesaian produksi soal ujian untuk 11 provinsi yang ada di Indonesia bagian tengah.
Direktur Ghalia , Lukman Hamzah mengakui kesulitan dalam menyeleksi naskah ujian nasional tiap sekolah. Selain itu, banyaknya jumlah soal yang dicetak dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memasukkan kategori-kategori soal ujian. "Saya jamin hari Senin besok semua naskah ujian sudah bisa didistribusikan," katanya.
Hamzah mengakui pernah mencetak soal hanya untuk Provinsi Sumatra Barat. Namun, dia belum berpengalaman mencetak soal untuk 11 provinsi.
Pihak kementerian mengaku yang mereka lakukan telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam peraturan. Pengiriman soal pun diklaim dilakukan serentak kepada semua pemenang tender namun hanya Ghalia yang terlambat menyelesaikannya. Lengkapnya, buka tautan ini.
Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, mengatakan dalam kunjungan yang dilakukan oleh pihak Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dan BSNP menemukan fakta lain di percetakan pada 10 hari menjelang pengiriman soal. "Pekerja mereka pada saat itu hanya 65 orang," ujarnya, ketika ditemui VIVAnews di Jakarta, Senin 15 April 2013.
Hal ini, menurut Teuku, amat berbeda dengan yang dilihatnya di percetakan lain. Di lima percetakan lainnya, jumlah pekerjanya rata-rata mencapai 500 orang.
Ia juga menduga bahwa hal ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan soal yang dibuat perusahaan yang baru dua kali mengikuti tender pencetakan lembar jawaban UN ini.
Sementara itu, Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Amin Priatna, mengatakan pihaknya sudah melakukan tender sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya pun dinilainya telah melakukan proses verifikasi terhadap kesiapan dan kemampuan percetakan.
Ia menambahkan, secara jumlah provinsi memang Ghalia mempunyai tanggung jawab mencetak soal ujian yang besar. Namun, secara jumlah, perusahaan yang bermarkas di Bogor ini sama dengan yang lain. "Walau jumlah provinsinya bayak, tetapi jumlahnya hampir sama dengan kelima perusahaan lainnya," ujarnya.
Ghalia menerima kontrak oplah pembuatan soal total sebanyak 106,5 juta soal ujian untuk paket tiga dengan nilai tender sebesar Rp22 miliar. Untuk Paket satu, tender dimenangkan oleh PT Balebat Dedikasi Prima, dengan oplah total 91,2 juta dengan nilai tender Rp12,9 miliar.
Paket dua dipegang oleh PT Pura Barutama dengan total oplah 96,8 juta dan nilai Rp14,5 miliar, paket empat dimenangkan oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan total oplah 102,2 juta dengan nilai Rp13,7 miliar.
Sedangkan paket lima oleh PT Karsa Wira Utama, dengan total oplah 103,9 juta lembar dengan nilai Rp16,3 miliar, dan paket keenam oleh PT Temprina Media Grafika dengan total oplah sebanyak 90 juta dengan nilai Rp14,7 miliar.
Sebelumnya, Ghalia mengaku kewalahan dalam penyelesaian produksi soal ujian untuk 11 provinsi yang ada di Indonesia bagian tengah.
Direktur Ghalia , Lukman Hamzah mengakui kesulitan dalam menyeleksi naskah ujian nasional tiap sekolah. Selain itu, banyaknya jumlah soal yang dicetak dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memasukkan kategori-kategori soal ujian. "Saya jamin hari Senin besok semua naskah ujian sudah bisa didistribusikan," katanya.
Hamzah mengakui pernah mencetak soal hanya untuk Provinsi Sumatra Barat. Namun, dia belum berpengalaman mencetak soal untuk 11 provinsi.
"Di lima percetakan lain, jumlah pekerjanya rata-rata 500 orang."
seperti yang sudah saya bold diberita, dari diknas sendiri sudah mengatakan tender dilakukan verifikasi sesuai aturan tetapi ketika melihat pernyataan PT. Ghalia sendiri malah berbicara bagaimana mereka belum berpengalaman untuk mencetak soal, lalu apa parameter yang menjadi acuan diknas sebagai verifikator?tentu menjadi sebuah tanda tanya besar ketika sebuah perusahaan anggaplah newbie bisa memenangkan tender dengan garapan yang paling besar mengingat kemampuan dia yang terbilang "baru" untuk mencetak naskah soal sampai ratusan juta naskah dengan jumlah karyawan yang sangat minimalis yaitu 65 orang dibanding perusahaan lain yang karyawannya berjumlah 500 orang
Jika terbukti memang merugikan Negara, apakah hal ini termasuk ranah tipikor? kita lihat saja perkembangannnya
lalu bagaimana dengan pendapat kaskuser disini?
Lelang Soal Ujian Nasional Seperti Arisan?
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Ujian Nasional cukup terang. "Dari proses tender, ada indikasi (korupsi)," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Uchok Sky Khadafi, Senin, 15 April 2013.
Uchok menyebut, proses lelang seperti arisan. "Ada enam paket, dan yang menang perusahaan-perusahaannya itu-itu saja," katanya. Perusahaan yang dimaksud diantaranya PT Ghalia Indonesia Printing, PT Aneka Ilmu, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Balebat Dedikasi Prima.
Menurut Uchok, beberapa kejanggalan dalam proses lelang salah satunya dengan memenangkan PT Ghalia. Perusahaan ini ternyata menawarkan harga lebih tinggi, Rp 22,8 miliar namun malah menjadi perusahaan pemenang tender. Perusahaan lainnya yang menawar lebih rendah, seperti PT Aneka Ilmu Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar, tak mendapat porsi pengadaan terbesar.
Dalam dokumen yang diperoleh Tempo. PT Ghalia dipegang oleh lima pemegang saham. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 10,15 miliar yang terbagi atas 10.150 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1 juta.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu: Djusni Djohan, sebanyak 2.380 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 2,83 miliar dan Siti Aisyah Lukman, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar.
Ada pulaHamzah Lukman, sebanyak 1.830 saham dengan nilai nominal Rp 1,83 miliar; Zikra Lukman sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar; dan Siti Chadijah, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar.
kejanggalan terdapat pada tender ketika PT lainnya menawar lebih rendah tetapi malah mendapat porsi yang lebih sedikit ketimbang PT Ghalia yang menawar harga yang tinggi 22,8 M. Fantastis.
berita lanjutan di halaman ini :
Aroma Korupsi dalam Kisruh Naskah Ujian Nasional
Anggota DPR Curigai Tender Naskah UN
UN Ditunda, Kesalahan PT. Ghalia versi Kemendikbud
Anggota DPR dari PKS Desak Presiden Jewer M,Nuh
Kemendikbud: H-2 UN, PT Ghalia Bilang Tak Sanggup Kirim UN
Bagaimana PT. Ghalia mendapatkan proyek?
kok seolah kemendikud disetir oleh PT Ghalia?
Diubah oleh mrjack 21-04-2013 13:19
0
46.1K
810
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.2KThread•56.6KAnggota
Tampilkan semua post
TS
mrjack
#50
Anggota DPR Desak SBY 'Jewer' Menteri Nuh
"Kementerian tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran ataupun mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat," kritik anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
TEMPO.CO, Jakarta
- Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Herlini Amran, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "menjewer" Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh atas tertundanya ujian nasional di 11 provinsi. Menurut Herlini, Presiden harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Menteri dan jajarannya agar tidak terus mengulangi keteledoran serupa.
"Keteledoran ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia," kata Herlini ketika dihubungi, Senin, 15 April 2013. Menurut dia, Menteri Nuh sudah berulang kali melakukan kelalaian, mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, beasiswa bidik misi, dan sekarang ujian nasional yang gagal serentak. (Baca: Ujian Nasional di 11 Provinsi Ditunda)
Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditoleransi. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kementerian, harus diberi sanksi tegas. Dia berharap perusahaan pemenang tender yang lalai, PT Ghalia Indonesia Printing, terlibat lagi dalam tender ataupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sestrategis ini.
"Kementerian tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran ataupun mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat," kritik anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini. Dia menilai selama ini Kementerian Pendidikan sering protes dengan pembintangan anggaran.
Herlini juga menyoroti kelemahan Kementerian dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaiannya itu didasarkan hasil audit BPK dari tahun ke tahun. "Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud," tutur dia. Dia menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih merapat lagi ke Kementerian agar kasus seperti ini tidak terus berulang.
Herlini menyayangkan Menteri Nuh dan jajarannya yang kerap umbar keyakinan serbaberes, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan, sebelum kasus gagal ujian nasional serentak per 15 April 2013 ini, pihak Menteri, kata dia, menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T. Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi, dan tepat jumlah soal UN.
"Jika kebiasaan ini dibiarkan, Herlini memprediksi, pengadaan buku siswa dan babon penunjang kurikulum 2013 pun akan bernasib sama. Karena itu, ia termasuk anggota Dewan yang belum yakin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengimplementasikan kurikulum baru pada Juli 2013.
Sebelumnya, sesuai jadwal Kementerian Pendidikan, ujian nasional untuk tingkat SMA/MA/SMALB dan Paket C akan berlangsung pada 15-18 April, sementara untuk jenjang SMK 15-17 April. Sedangkan jenjang SMP/MTs/SMLB dan Paket B pada 22-25 April 2013, dan SD/MI dan Paket A pada 6-8 Mei 2013. Karena alasan teknis dari pihak percetakan, jadwal ujian untuk 11 provinsi mundur menjadi Kamis, 18 April 2013.
Sebelas provinsi yang mengalami pergeseran jadwal ujian nasional adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah tersebut, sebanyak 3.601 sekolah SMA/MA, 1.508 SMK, dan 1,1 juta anak terimbas kebijakan ini.
0