Senin, 11 Februari 2013 | 10:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pengambilalihan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) bisa menjadi salah satu solusi agar angkutan Ibu Kota lebih aman. Menurut dia, PPD nantinya akan menjadi perusahaan pengelola angkutan di Jakarta.

"Supaya pengelolaannya satu atap agar pengawasannya lebih mudah," kata dia kepada wartawan, Ahad, 10 Februari 2013. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih badan usaha milik negara itu agar Metromini, Kopaja, serta angkot di Jakarta memiliki pool yang pasti. Saat ini kebanyakan angkutan itu tak memiliki pool resmi.

"Kalau sudah ada pool, pengawasannya akan mudah, baik terhadap sopir maupun kondisi mobil," kata Jokowi. Untuk memastikan keamanan penumpang, "Tidak akan ada lagi itu sopir tembak."

Soalnya, sudah beberapa kasus kecelakaan dan kejahatan terjadi di angkutan umum. Kasus teranyar adalah meninggalnya seorang mahasiswi akibat meloncat dari angkot yang keluar rutenya di Jakarta Barat, pada Sabtu, 9 Februari 2013.

Dia mengatakan tak akan mundur dari rencana pengambilalihan PPD meski dikritik Dewan Transportasi Kota Jakarta. PPD dinilai memiliki utang sekitar Rp 150 miliar yang nantinya harus ditanggung Pemprov DKI. "Ini masalah pelayanan dan keamanan masyarakat. Soal utang dan aset itu bisa kita itung," katanya.

Keberadaan PPD sebagai milik Pemprov DKI, menurut Jokowi, akan membuat pengelolaan angkutan umum lebih terawasi. "Sekarang itu manajemennya ribuan, tidak teratur, dan tidak mungkin diawasi dengan baik meski sudah ada razia," ujar Jokowi.

ANGGRITA DESYANI

[URL=//www.tempo.co/read/news/2013/02/11/083460459/Alasan-Jokowi-Satukan-Pengelolaan-Angkot
]sumber[/URL]

Jokowi Akan Satukan PPD, Metromini, Kopaja, dan Bajaj

JAKARTA,
[URL=//megapolitan.kompas.com/read/2013/02/11/11552287/Jokowi.Akan.Satukan.PPD.Metromini.Kopaja.dan.Bajaj?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
]sumber[/URL]
— Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menyatukan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) bersama Kopaja, Metromini, dan Bajaj. Hal itu akan ia upayakan setelah PPD resmi menjadi kepemilikan Pemprov DKI dengan berstatus badan usaha milik daerah (BUMD).

"Setelah PPD jadi milik Pemprov DKI, akan menjadi satu payung hukum Kopaja, Metromini, dan Bajaj," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/2/2013).

Upaya perubahan PPD menjadi BUMD dan upaya penyatuan payung hukum itu, kata Jokowi, sudah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut dia, selama belum ada manajemen yang membawahi angkutan-angkutan tersebut, maka sistem regulasinya tak akan terstruktur.

"Bagaimana membina sopir, cek seragam dan ID-nya. Kalau enggak satu manajemen bagaimana. Itu makane, ingin kami ambil alih karena berpuluh tahun tidak selesai-selesai," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ia juga sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," kata dia.

Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD dilikuidasi.

Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.

Pemprov DKI Jakarta pun berkeinginan mengakuisisi Perum PPD. Pertimbangannya, PPD memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perhubungan transportasi dan pengadaan jalur-jalur transportasi yang dilalui bus transjakarta. PPD tercatat mempunyai aset berupa tanah seluas 4,1 hektar di Ciputat dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) mencapai Rp 6,15 triliun. Aset lain berupa tanah di kawasan Halim Perdanakusuma seluas 6 hektar seharga Rp 10,2 triliun.