Ahmad Mubarok Anggap Teori Hambalang dari Rizal Kecanggihan
Senin, 24 Desember 2012 02:56 WIB

Setelah Nazaruddin, Demokrat Tersandera oleh Mallarangeng?
JAKARTA--MICOM: Teori yang disampaikan Rizal Mallarangeng terkait permainan proyek Hambalang terlalu canggih. "Enggak perlu ditanggapi. Teori Rizal Mallarangeng terlalu canggih, PD itu partai baru, belum pandai bermain, malah dipermainkan," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok di Jakarta, Minggu (23/12). Mubarok mengatakan teori yang disampaikan Rizal menganggap PD sangat hebat, faktanya orang-orang PD masih kedodoran dalam mengatur strategi.

Sebelumnya, Rizal Mallarangeng mengaku siap untuk buka-bukaan terkait dengan kasus yang menjerat kakaknya tersebut. Bahkan Rizal membentuk tim advokasi yang diberi nama Elang Hitam. Pada Jumat (21/12), Rizal melakukan konferensi pers yang mengungkapkan dalam penentuan dana senilai Rp2,5 triliun, hak budgeting dipegang DPR dan dicairkan pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Dalam anggaran yang akhirnya dicairkan Menkeu tersebut diduga juga ada campur tangan ketua fraksi partai penguasa di DPR pada 2010 lalu. Rizal juga menyindir peran Ketua Umum PD Anas Ubarnigrum saat itu. "Di DPR fraksi partai penguasa itu adalah Partai Demokrat. Pada saat kasus Hambalang 2010 siapa ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR?" kata Rizal kepada wartawan.

Dalam kasus Hambalang, sambung dia, pembebasan tanah yang bertahun-tahun tidak selesai tiba-tiba saja dalam setahun tanah tersebut dapat selesai. Ini karena mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) punya hubungan dekat dengan Anny. "Itulah sebabnya, bukan Wafid dan timnya yang mengambil sertifikat, tapi Ignatius Mulyono yang sudah mengaku ada perintah lagsung dari oknum di Demokrat," ujar Rizal. Pada 2010, Ketua Fraksi Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum yang juga saat itu menjabat sebagai anggota Komisi X. Nama Anas juga disinggung Nazaruddin sebagai salah satu penerima aliran dana Hambalang
http://www.mediaindonesia.com/read/2...al-Kecanggihan

Mallarangeng: Ada Kekuatan Besar di Balik Hambalang
Sabtu, 22 Desember 2012 | 02:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rizal Mallarangeng, juru bicara Andi Mallarangeng, mengungkapkan sejumlah temuan hasil penelusurannya terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah menjerat Andi sebagai tersangka. Di dalam temuan itu, Rizal melihat ada kekuatan besar yang bermain di balik kasus ini. "Ada kekuatan besar, itu pasti. Tapi, masa bisa sih dua menteri nggak teken (pengajuan kontrak tahun jamak), tapi langsung disetujui Menkeu. Tidak mungkin Pak Wafid (Sesmenpora) yang atur semuanya," ujar Rizal, Jumat (21/12/2012), dalam jumpa pers di Jakarta.

Sebelumnya, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengajuan kontrak tahun jamak proyek Hambalang. Proposal pengajuan kontrak itu hanya membubuhkan tanda tangan pejabat eselon I di Kemenpora selaku pemilik proyek dan Kementerian Pekerjaan Umum selaku pemberi saran teknis. Di pihak Sesmenpora, yang menandatangani pengajuan kontrak ke Kemenkeu adalah Wafid Muharam selaku Sesmenpora. Padahal, proposal itu seharusnya ditandatangani Menpora Andi Mallarangeng dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Namun, meski tanpa tanda tangan kedua menteri, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap mencairkan dana Rp 1,2 triliun.

Rizal melihat bahwa hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Dari penelusuran yang dilakukannya, Wafid diketahui kerap dipanggil ke Ditjen Anggaran untuk mengurus proyek ini. Ia menunjuk Menkeu Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran ketika itu Anny Ratnawati menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. "Apa motifnya mereka tetap cairkan, padahal tanpa tanda tangan menteri? Kita tidak tahu. Tapi, yang jelas setelah dana Hambalang turun, Bu Anny tiba-tiba dipromosikan menjadi Wamenkeu. Apakah ini ada korelasinya? Wallahuallam, kakak saya sudah jadi korban dari ekses seperti ini," kata Rizal.

Istana dan Demokrat
Selain itu, Rizal juga menyoroti proses penerbitan surat hak tanah untuk Hambalang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rizal melihat ada keanehan karena tanah itu sudah bertahun-tahun menjadi tanah sengketa, tetapi kemudian bisa dipakai Kemenpora. "Kita harus lihat Pak Joyo Winoto (Kepala BPN saat itu) itu ternyata teman baik dari Anny. Mereka sama-sama dari Brighton Institute. Anny juga merupakan orang dekat SBY, lingkaran dekat Istana," ucap Rizal.

Setelah menyinggung adanya kedekatan orang-orang tertentu dengan pihak Istana, Rizal menyinggung pula peran Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kemenpora. Pokja Anggaran Komisi X menjadi pihak yang paling mengerti soal pengajuan anggaran Hambalang. "Untuk Hambalang karena ini proyek olahraga, maka ada di Pokja Anggaran Komisi X. Siapa ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu? Saya tidak bilang, Anda yang sebut," ucapnya. Ketua Fraksi Demokrat saat itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara Bendahara Fraksi Demokrat adalah M Nazaruddin yang menjadi orang paling sering menyebut keterlibatan Anas dalam perkara Hambalang.

Bukti keterlibatan Demokrat lainnya, disebut Rizal, juga dari pengurusan sertifikat tanah. Pengambilan sertifikat tanah dilakukan anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono. Padahal, lazimnya, hal ini diurus oleh kementerian terkait yang memiliki proyek itu. Di dalam berbagai kesempatan, Mulyono juga mengakui mendapat arahan langsung dari Anas dan juga Nazaruddin untuk mengurus sertifikat itu. "Karena perintah ketua (Fraksi Demokrat), ya saya jalankan saja," ucapnya beberapa waktu lalu.

Rizal mengakui keanehan proyek Hambalang sudah tampak sejak proses lelang yang awalnya diikuti oleh perusahaan yang semuanya merupakan BUMN sehingga terlihat seperti diatur. Pemenang lelang Adhi Karya, disebutnya, hanya sebagai broker yang kembali mendelegasikan tugasnya kepada subkontraktor PT Dutasari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal. Bos PT Dutasari, Machfud Suroso, bahkan memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Ia adalah Ketua DPD Demokrat Jawa Timur dan juga teman dekat Anas Urbaningrum. Dengan rangkaian konstruksi kasus yang dibuatnya, apakah Rizal menduga kasus ini terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu? "Barangkali, tapi itu kan Mei dan ini akhir 2010. Bagus bagi penyidik agar jangan lupa konteks excess of power yang ada dalam kasus ini," kata Rizal lagi
http://nasional.kompas.com/read/2012...alik.Hambalang

---------------------------

Ini jelas teori konspirasi yang melibatkan kekuatan-kekuatan dalam negeri dan asing,seperti CIA, NSA, Mossad, M16, WB, IMF, WTO, APEC, G8, NATO, NGO, FIFA ... dst ....

: