JAKARTA. Tak hanya buruh yang kerap mengancam mogok kerja, kini giliran pengusaha yang akan mengambil jalan ekstrem dengan bersiap mogok berproduksi. Tindakan ini diambil pengusaha lantaran jengah dengan aksi buruh yang menjurus anarkis seperti melakukan perusakan dan penggerebekan.

Adapun, pemerintah terkesan tutup mata, tak memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam keberlangsungan usaha.
Sikap ini yang terlontar dari Forum Komunikasi Asosiasi Nasional yang beranggotakan 23 asosiasi industri. Bila pengusaha benar merealisasikan ancamannya maka akan memperuncing hubungan industrial ketenagakerjaan.

Pratjojo Dewo, Ketua Himpunan Industri Alat Besar Indonesia bilang, pengusaha belum bisa memastikan kapan aksi mogok produksi akan dilakukan. Saat ini, asosiasi industri tengah melakukan konsolidasi terkait rencana mogok produksi nasional itu.
Rencananya, mogok produksi itu akan dilakukan selama dua atau tiga hari. Pengusaha juga sudah siap dengan risiko kerugian akibat mogok produksi tersebut. "Kalau tiga hari saja, rugi perusahaan sekitar 10% dari total ongkos produksi dalam dua puluh hari," ungkap Pratjojo, kemarin (5/11).

Tapi, mogok produksi adalah opsi terakhir jika demo buruh makin marak dan tidak ada sikap tegas dan jaminan keamanan dari pemerintah dalam mengatasi problem tersebut. "Kami tak ingin keputusan terkait ketenagakerjaan dihasilkan atas paksaan, tekanan dan intimidasi karena bisa batal demi hukum," tandasnya.

Rachmat Gobel, pemegang saham PT Gobel Internasional menyatakan, aksi buruh dan tuntutan kenaikan upah bisa mendorong investor hengkang dari Indonesia. Menurutnya, tak ada jaminan keamanan di sektor industri bisa berakibat perusahaan sulit memperbesar kapasitas pabrik dan skala usahanya.

Rumor bakal hengkangnya sejumlah perusahaan dari Indonesia rentan dimanfaatkan oleh negara-negara lain. "Mereka bisa menarik investor yang berencana hengkang dari Indonesia," kata dia.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meragukan ancaman pengusaha yang bakal mogok produksi. Ia melihat, ancamana pengusaha itu hanya gertak sambal untuk mempertahankan sistem outsourcing dan upah murah.
Menurut Said, pernyataan Forum Komunikasi Asosiasi Nasional menyesatkan, karena tidak ada investor terutama asing yang hengkang dari Indonesia. "Tindakan serikat kerja menggerebek hanya kepada perusaaan nakal yang melanggar aturan outsourcing," tegasnya.

Kepala Pusat Humas Kemnakertrans, Suhartono berjanji akan memfasiltasi ruang diskusi terkait ancaman mogok kerja buruh dan mogok produksi oleh pengusaha. "Keresahan kalangan pengusaha atas keamanan memerlukan ketegasan dari kepolisian," jelasnya. Pemerintah juga akan mengajak duduk bersama antara buruh dan pengusaha untuk menuntaskan isu-isu perburuhan lain yang menjadi sumber masalah.

sumber

JAKARTA. Para pengusaha menganggap aksi para buruh dalam melakukan unjuk rasa selama ini sudah di luar batas. Maka dari itu, pada hari ini sekitar 15 pengusaha dari berbagai sektor industri mendatangi Komando Resort Militer (Danrem) 051/Wijayakarta, Bekasi untuk meminta jaminan keamanan.

Deddy Harsono Ketua Forum Investor Bekasi (FIB) menuturkan, dalam pertemuan hari ini, pihak pengusaha menyampaikan berbagai keluhan terhadap aksi pemaksaan dari buruh. "Keluhan ini merupakan hasil dari rasa frustrasi pengusaha dan jika aksi buruh dibiarkan akan menjadi masalah berkelanjutan," ujarnya kepada Kontan, Senin (15/10).

Sebagai info, pada hari ini sekitar 15 pengusaha kawasan industri Bekasi dan Cikarang menyambangi Komandan Resort Militer (Danrem) 051 WKT, Bekasi Kolonel Inf. Purwanto. Aksi para pengusaha ini sebagai reaksi dari tidak adanya jaminan keamanan dari Kepolisian.

Menurut Deddy, ada beberapa keluhan yang disampaikan pengusaha di antaranya adanya pembiaran dari Kepolisian. Pembiaran ini terlihat dari tidak adanya perlawanan terhadap buruh ketika melakukan perusakan pagar dan penawanan para buruh pabrik.

Deddy mengatakan, adanya upaya pemaksaan dari para buruh kepada perusahaan untuk menandatangani pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap. "Walaupun ada pengusaha yang mengakui melakukan tindakan pelanggaran terkait outsourcing, namun caranya jangan dengan paksaan," ungkapnya.

Deddy melanjutkan, terkait penyanderaan para karyawan pabrik dan pimpinan perusahaan juga menjadi hal yang dikeluhkan para pengusaha. Hal ini juga yang membuat aktivitas produksi pabrik menjadi terganggu.

Menurut Deddy, atas aksi para buruh kali ini sampai sekarang telah ada beberapa perusahaan yang berhenti beroperasi. Hal ini karena aksi unjuk rasa dan mogok kerja dari para buruh.

Deddy menjelaskan, setelah mendengar paparan dari pengusaha, pihak Danrem menanggapi positif informasi dari pengusaha. "Danrem mengatakan tidak bisa mengambil alih keamanan pabrik karena akan melanggar UU, pihaknya akan meneruskan ke pihak keamanan terkait," ujarnya.

Deddy menambahkan, FIB juga berencana akan mendatangi pihak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya dan Kepala Kepolisian Resort(Kapolres) Bekasi untuk menyampaikan keluhan pengusaha. Menurut Deddy, sudah ada komunikasi dengan pihak Kepolisian dan tinggal mengatur waktu pertemuannya saja.

sumber

JAKARTA- Di tengah masalah pasokan bahan baku dan energi, industri dalam negeri juga mengeluhkan tingkat suku bunga kredit yang masih bertengger di level dua digit. Padahal pengusaha berharap perbankan nasional bisa menurunkan suku bunga kredit itu menjadi satu digit.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta mengatakan pihaknya sudah berulang kali memberikan usulan agar bunga kredit bank bisa diturunkan. Sebagai mantan bankir, dirinya menilai perbankan nasional semestinya bisa lebih berani mengambil risiko memberikan pinjaman modal kepada pelaku industri kecil.

Menurutnya, pelaku industri kecil ini dalam dilema. Mereka tak mempunyai akses ke sektor perbankan dan berakhir dengan meminjam uang ke rentenir. ’’Saya bertemu petani bawang di Brebes, mereka mengatakan mendapat pinjaman Rp 15 juta, tapi harus mengembalikan Rp 18 juta selama tiga bulan,’’ katanya.

Bunga bank sebesar itu, kata dia, tentu tidak harus ditanggung petani jika bank bersedia memberikan pinjaman modal bagi mereka.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui, jika dibandingkan dengan negara lain, suku bunga di Indonesia memang terbilang cukup tinggi. Bagi korporasi besar, bunga kredit bisa mencapai 9% per tahun. Tetapi, rata-rata bunga bank mencapai 10-12% bagi industri kebanyakan. ’’Sebenarnya perbankan bisa menurunkan lagi bunga bank, tapi kita kebanyakan meminjam dalam jangka pendek. Jadinya perbankan punya alasan menaikkan bunga kredit agar bunga deposito tinggi juga,’’ keluhnya.

Berapa bunga bank yang ideal? Sofjan mengatakan, di bawah 10%. Dengan begitu, industri besar bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi pelaku industri kecil menengah, saat ini situasinya mendapat bunga kredit lebih dari 20%. Pelaku industri level ini memilih meminjam di bank dengan bunga yang tinggi dibandingkan pinjam ke rentenir.

Bunga Ideal

Bagi industri kecil menengah, bunga kredit ideal adalah 15%. Jika kisaran bunga bank bagi korporasi dan industri kecil menengah bisa mencapai 9% dan 15%, ia yakin kedua sektor itu bisa tumbuh beriringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Wakil Sekretaris Jenderal Apindo Franky Sibarani mengatakan, harusnya bunga bank di Indonesia bisa setara dengan bunga di negara ASEAN. ’’Dengan Malaysia yang bunga banknya hanya enam persen, kita starting point dalam hal permodalan saja sudah berbeda,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, jika pemerintah ingin produk Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, minimal Indonesia memiliki suku bunga yang sama. ’’Kita maunya satu digit, sekitar enam persen,’’ tambahnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter Fiskal dan Kebijakan Publik, Haryadi B Sukamdani mengungkapkan pihaknya meminta bank di Indonesia agar jangan serakah dengan memberikan bunga yang terlalu tinggi bagi nasabah. ’’Dari segi daya saing, bunga bank memiliki peranan yang sangat penting. Bunga bank kita paling tinggi se-ASEAN. Agar lebih kompetitif, bunga bank semestinya bisa satu digit,’’ paparnya.

Menurutnya, 9% sudah menjadi ukuran porsi bunga bank yang paling ideal. Ia juga cukup menyayangkan bunga bank bagi pelaku UMKM yang dipatok sangat tinggi. Ia juga menyatakan mustahil UMKM bisa menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak didukung oleh bunga bank yang kompetitif. ”Tidak mungkin bisa,” kilahnya.

Masih kata Haryadi, pihaknya juga menekankan lagi, bank di Indonesia tidak boleh serakah dengan menargetkan keuntungan yang besar dari bunga bank yang dipatok dari nasabah. Padahal, sekitar 55% bank di Indonesia masih BUMN yang seharusnya mendukung perekonomian.(bn-79)

sumber