[CENTER]Perjalanan Dinas PNS Rp.21.000.000.000.000,00[/CENTER]

Hampir setiap Badan Pemeriksa Keuangan merampungkan auditnya, selalu ditemukan berbagai kasus penyelewengan uang pajak masyarakat. Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada medio Mei lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.

Satu diantara kasus yang sering disoroti BKP, setiap melaporkan hasil audit adalah perjalanan dinas yang dilakukan para Pegawai Negeri Sipil yang tidak transparan. Bahkan angkanya terus mengalami lonjakan seiring tingginya alokasi perjalanan dinas.

Pemerintah menganggarkan dana Rp 20,9 triliun di tahun 2011 untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun. Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.

September lalu, BPK mengungkapkan penyelewengan anggaran perjalanan dinas mulai dari pencairan perjalanan dinas ganda, pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, hingga pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatannya.

Paling tidak, hasil audit 2011, total perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, nilainya cukup signifikan. Di 28 Kementerian atau Lembaga mencapai Rp 29,32 miliar dan USD 150,65 ribu.

Kini, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester pertama 2012, selama enam bulan ini terdapat 259 kasus perjalanan dinas fiktif yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah mencapai Rp 77 miliar. Sebanyak terdapat 173 kasus perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan. Nilainya mencapai Rp 36,87 miliar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo mengungkapkan perjalanan dinas fiktif merupakan salah satu penyimpangan yang selalu berulang kali dilakukan. PNS melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pertangungjawaban perjalanan dinas.

"Biasanya banyak yang ada agenda di dua tempat dalam waktu bersamaan. Misalnya, tanggal sekian dia dinas luar kota tapi juga rapat di Jakarta," ungkap Hadi saat menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) Semester I/2012 di Gedung DPR, Selasa (2/10).

Dia menyoroti kongkalingkong antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat penyimpangan anggaran perjalanan dinas semakin tinggi. "Masih banyak agen-agen perjalanan yang menyediakan fasilitas ini (tiket palsu)," tambahnya.

Pemerintah hanya bisa berjanji untuk menelusuri pelanggaran tersebut. Kementerian Keuangan hanya mengumbar janji pada akhir Oktober melakukan pertemuan dengan semua kementerian lembaga untuk membahas hal tersebut.

"Di setiap sistem yang memungkinkan ada celah-celah, butuh internal kontrol, audit, kalau bisa menemukannya, minta pertanggungjawabannya. Ada pengawasan," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Medio Mei lalu, Presiden SBY meminta agar perjalanan dinas ditertibkan. Dia mengakui persoalan tersebut menyandera pemerintah pusat saja. "Sistem perjalanan dinas silakan ditertibkan dan dibenahi. Ada masalah tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah diselesaikan dengan baik," ujar SBY usai menerima laporan audit Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2011 di Istana Negara, Rabu (30/5).

SBY menegaskan, di masa mendatang tidak boleh ada lagi persoalan terkait pencairan perjalanan dinas. Kepala negara meminta setiap kementerian atau lembaga dan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, segera melakukan perbaikan. "Saya ingin tahun depan ada perbaikan, jangan saya lihat koreksi yang sama atau bahkan tambah banyak bisa tidak nyenyak tidur kita," katanya.

EMBER