- Beranda
- Berita dan Politik
Anggota DPR: Ada Upaya Identikan Teroris Dengan Islam
...
TS
antidistribusi2
Anggota DPR: Ada Upaya Identikan Teroris Dengan Islam
Anggota DPR: Ada Upaya Identikan Teroris Dengan Islam
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra mengatakan ada upaya sistematis yang terus menerus mengidentikan terorisme dengan Islam, pesantren, aktivis Islam dan simbol-simbol keislamananlainnya.
"Padahal tindakan terorisme, sebagai bentuk tindakan teror bisa dilakukan oleh siapa saja dan agama apapun," kata Indra, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, fakta yang ada, yakni tindakan teror berupa penembakan dan pembunuhan atas warga sipil dan aparat kepolisian/militer yang terjadi di Papua, tidak disebut sebagai tindakan teroris atau teror yang dilakukan RMS di Maluku juga tidak disebut sebagai teroris, dan sebagainya.
"Jadi jika sampai saat ini tindakan teror masih terus terjadi, jangan lantas pemerintah bersikap kalap dengan menyalahkan dan menyudutkan ulama atau agama Islam," katanya.
Indra mengatakan harus dipahami dan diingat terorisme tidak mengakar pada budaya Islam.
"Islam adalah agama kasih sayang yang rahmatalil alamin," kata anggota DPR ini.
Indra juga mengemukakan apabila penanggulangan terorisme masih berorientasi "proyek dana asing" dan terus menyudutkan serta mengkambing-hitamkan umat Islam, maka terorisme tidak akan hilang di bumi pertiwi ini.
"Sangat mungkin kebijakan pemerintah melalui BNPT & Densus 88 justru membuat `semakin marak` tindakan terorisme," kata Indra.
Dia berharap pemerintah harus jujur dalam mengungkap dan menganalisa sumber serta latar belakang tindakan terorisme.
"Sudah sangat terang-benderang bahwa ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kegeraman masyarakat atas prilaku korup, prilaku menyimpang dari pemerintah dan beberapa elit bangsa, merupakan sumber/motivasi utama tindakan teror yang lahir dari kekecewaan/frustasi seseorang atas kondisi-kondisi tersebut," katanya.
Indra juga mengatakan bahwa kefrustasian tersebut sering diperalat dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Lihat saja gejala dan fakta selama ini, isu terorisme biasanya akan marak pada even-even tertentu, misalnya saja menjelang pemilu, menjelang datangnya pejabat dari negara donor program penangulangan terorisme, ketika ada isu/skandal besar menguncang pemerintahan, dan sebagainya," kata Indra.(rr)
waspada
waspadalah kejahatan terorganisir besar-besaran yang dilakukan megaloman haus kekuasaan ... siapapun dan apapun dikorbankan demi mencapai ambisinya
TARGET JANGKA PANJANG SINETRON TERRORISME
Quote:
kliping dana asing melawan terror 
Quote:
kejanggalan atau salah skenario dari berbagai peristiwa
Quote:
serba serbi
[youtube]oRjmLplJLl0&feature=relmfu[/youtube]
[youtube]1eE7IUcpRRo&feature=relmfu[/youtube]
Quote:
Densus, Mbai, dan Media Sekuler Sembrono; Skenario Orang Rakus
0
15.1K
256
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
694.2KThread•58.4KAnggota
Tampilkan semua post
TS
antidistribusi2
#8
siapa itu densus 88 (2)
Dana Asing Untuk Densus 88
Selain mendapat pelatihan langsung dari AS, Densus juga mendapat kucuran dana langsung dari AS. Dalam situs World Policy Institut dimuat sebuah laporan mengenai bantuan AS ke Negara-Negara Asing paska peristiwa 11 Semptember (U.S. Military Aid and Arms Transfers Since September 11), Indonesia tepat berada di bawa India dan Pakistan sebagai negara penerima suntikan dana dari AS.
Menurut sumber World Policy Institut, Indonesia tahun 2006 mendapat kenaikan bantuan dari program IMET (International Military and Education Training) sebanyak 800.000 dolar AS yang pada tahun 2004 Indonesia hanya mendapat bantuan sebesar 459.000 dolar AS dan Indonesia menerima bantuan 70 juta dolar AS dari Dana Bantuan Ekonomi, dan 6 juta dolar AS untuk dana anti-terorisme sebagai dana awal dari 12 juta dolar AS.
Hal yang sama juga terjadi pada negara tetangga yang menjadikan negaranya sebagai pangkalan militer AS di Asia Tenggara, Filipina, dengan imbalan bantuan dana yang sangat besar dari AS. Dalam laporan yang sama Filipina menerima antara tahun 2001 sampai 2005 total sebesar 157.300.000 dolar AS, untuk program FMF (Pendanaan Militer Asing/Foreing Militery Financial) sebanyak 145.800.000 dolar AS, dan 11.500.000 juta dolar AS untuk IMET (Bantuan Pelatihan Militer /International Military and Education Training).
Tahun 2006 Manila menerima bantuan FMF 20 juta dolar AS, dan 2.9 juta dolar AS untuk program IMET. Hal ini dilakukan AS untuk membantu Filipina dalam memberantas Pejuang Muslim Moro MLF (Moro Liberation Front) yang dituduh teroris oleh AS.
Sementara sumber East Timur, menyebut Lembaga-lembaga AS yang memberikan bantuan dana Asing dengan program pemberantasan terorisme, lembaga tersebut antara lain.:
Regional Defence Counterterorrorisme Fellowship Program/Regional Defense Combanting Terrorism Program (CTFP/Program Mememerangi Terorisme dan Pertahanan Regional). Lembaga ini memberikan bantuan dari tahun 2002 sampai dengan 2004, Indonesia telah menerima dana CTFP dalam jumlah melebihi Negara-negara penerima lainnya dan dua kali lebih besar daripada Filipina sebagai penerima terbesar urutan kedua.
Di tahun 2005 Indonesia menerima sebesar 878.661 ribu dolar AS dana CTFP, dan tahun 2006 sebesar 715.844 ribu dolar AS, dan untuk tahun 2007 sebesar 525.000 ribu dolar AS.
NADR: Non-proliferation, Anti-terrorism, Demining, and Related Programs (Non-Proliferasi, Anti-Terorisme, Pembersihan Ranjau dan Program Terkait), Lebih dari 30 juta dolar AS telah dialokasikan bagi Indonesia sejak tahun 2002. Unit kepolisian Detasemen 88, unit Kepolisian khusus yang didirikan dengan pengawasan dari pemerintah Amerika Serikat dan dilatih dengan pendanaan dari ATA.
Di tahun 2005 Indonesia menerima sebesar 275.000 dolar AS melalui dana NADR-EXBS dan pada tahun 2006 Indonesia menerima dari dana program yang sama sebesar 450.000 dolar AS, dan untuk tahun 2007 Indonesia menerima sebesar 1.180.000 dolar AS, dan tahun 2008 sebesar 465.000 dolar AS. (http://www.etan.org/news/2007/)
Harian The Age dan Sydney Morning Herald, juga menyebutkan, pemerintah Australia telah mengucurkan dana sebesar 40 juta dolar AS untuk pemberantasan terorisme, sedangkan 16 juta dolar AS diantaranya, rutin dikucurkan Australia setiap tahunnya kepada Densus 88 untuk agenda yang sama, bahkan untuk tahun 2004 bantuan itu meningkat 20 juta dolar AS per tahun. (Sabili Edisi November 2010).
Direktur Eksekutif Center For Indonesia Reform (CIR), Sapto Waluyo membenarkan fakta adanya bantuan dana asing yang mengalir ke kantong Densus, menurutnya beberapa waktu lalu, Human Rights Watch mendesak Pemerintah Australia menghentikan bantuan kepada Densus, hal ini dilakukan karena Densus dinilai melanggar HAM saat menangkap aktifis politik di Maluku dan Papua.
Dan dengan derasnya bantuan dana asing yang masuk ke kanton densus, ditambah dengan minimnya prestasi dan citra yang kurang baik dimata masyarakat, Densus mengajukan penambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Anggaran Irjen Pol Pudjianto mengajukan anggaran operasional sebesar 30 triliun. Alokasi antara lain rp 58,3 miliar untuk dana alut dan alsus menangkal terorisme dan transnasional crime serta mencegah kejahatan terorganisir bersenjata api, dan Rp 30 miliar untuk dukungan operasional Densus. (Sabili edisi November).
Besarnya bantuan dan peran AS dan pihak Asing dalam tubuh Densus, menjadikan Densus terbelenggu oleh pesanan dan keingann pihak Asing. hal itu nampak dari kelakuan "intimidasi" Densus yang tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri (umat Islam, dan lebih manut kepada keinginan pihak Asing yang memiliki pandangan stigmatisasi Islam sebagai teroris, radikal, dan fundamentalis, yang kemudian berkembang menjadi "teror negara" terhadap dunia pesantren dan masyarakat Islam.
Issu terorisme bukanlah permasalan pokok yang dihadapi dunia saat ini, issu terorisme yang dikampanyekan AS hanya wajah baru untuk menancapkan hegemoni AS dan melebarkan kekeuasaan dan pengaruhnya melalui penyebaran militernya. Hal pokok yang menjadi ancaman saat ini adalah ancaman kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang melanda dunia saat ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tidak bisa mandiri bertindak sebagaimana di era Bung Sukarno yang berani berteriak kepada Amerika " go to hell with your aids", selama negara ini masih tergantung oleh bantuan Asing.
#Pernah dimuat di buletin Sinai Mesir
/:)b/
0