B.\tGerakan Anti-swapraja
Pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, dimana salah seorang pimpinannya disebut-sebut adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) -CMIIW. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan landreform oleh golongan komunis. Perlawanan atau pemberontakan ini -dalam beberapa bacaan sejarah lintas ideologi yang secara jujur aku lupa judul-judul bukunya- merupakan bentuk perlawanan terhadap feodalisme keraton yang disokong Belanda. Meskipun barangkali, Gerakan Anti Swapraja pun juga sangat mungkin disokong oleh intelijen Belanda. Misinya memecah belah.

Puncak perlawanan gerakan Anti Swapraja ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945. Pepatih Dalem (sekelas Perdana Menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh kelompok Gerakan Anti Swapraja. Aksi ini diikuti dengan pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat Raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti Swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, sembilan pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.
Munculnya gejolak politik yang dimotori kelompok kiri di Daerah Istimewa Surakarta tersebut berujung pada munculnya gerakan yang dalam sejarah dikenal dengan “Pemberontakan PKI Madiun 1946”. Perdana Menteri Syahrir pun pernah mengalami penculikan saat mengadakan kunjungan kerja ke Surakarta.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta meminta Pemerintah Pusat yang saat itu berkedudukan di Jogjakarta mengambil tindakan. Dilakukan serangkaian pembicaraan antara Wakil Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta yang dipimpin KRMH Woerjaningrat dengan Perdana Menteri Syahrir di Gedung Bank Indonesia Surakarta. Hasil pembahasan dan pembicaraan menyepakati bahwa untuk mengatasi kekacauan, sebagai wakil pemerintah Daerah Istimewa Surakarta, Woerjaningrat mengusulkan agar jalannya Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta diambil alih pemerintah Pusat dan bila situasinya sudah aman dikembalikan lagi.

Sebagai realisasi dari usulan Woerjaningrat yang juga tokoh BPUPKI itu, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Pasal kedua Penetapan Pemerintah No 16/SD tahun 1946 itu dinyatakan, “Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan, dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura.”

Dari Penetapan Pemerintah tersebut sudah terbaca bahwa pengembalian posisi DIS kepada pemerintah pusat hanya bersifat sementara. Di samping itu, Daerah Surakarta yang dipandang sebagai Karesidenan masih mempunyai sifat istimewa tercermin dalam kata-kata “Pemerintahan di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat” dan secara de yure sifat istimewa tersebut masih terus diakui.

C.\t Beberapa Kebijakan Politik KGPAA Mangkunegoro VIII Dalam Usahanya Mempertahankan Daerah Istimewa Mangkunegaran Surakarta
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Ir. Soekarno,para pemimpin di Jakarta kemudian berkeinginan membentuk lembaga negara yang di gunakan untuk mengurus masalah pemerintahan. Pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu junbi Inkai pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan pembagian kekuasaan dan administratif di wilayah Republik Indonesia, dimana pemerintah swapraja diakui secara sah sebagai bagian wilayah dari kedaulatan RI. Pengakuan tersebut tedapat dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang hubungan pusat dan daerah, termasuk daerah swapraja.

Raja di Mangkunegaran pada waktu Indonesia merdeka,ialah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara VIII,beliau lahir di Kartasura, 7 April 1925 dan meninggal di Surakarta , 2 Augustus 1995,pada usia 70 tahun,selama memerintah Mangkunegaran,KGPAA Mangkunegara VIII,membuat berbagai kebijakan yang membawa perubahan yang cukup baik,diantaranya Mangkunegara yang merupakan salah satu kerajaan di Jawa,setelah Kemerdekaan Indonesia tahun 1945,bersedia bergabung dan mengakui kedaulatan wilayah NKRI,oleh Ir.Sukarno Presiden Indonesia yang pertama,Mangkunegara Surakarta mendapat perlakuan khusus daerah,dengan menjadi daerah Istiwewa Surakarta,karena jasanya yang gigih melawan pemerintah Kolonial dan Jepang,pada masa Perang Dunia II,beberapa kebijakan dari Mangkunegara VII,ini sebenarnya juga di gunakan untuk meredam kelompok yang menolak daerah swapraja,atau daerah istimewa di Surakarta.
Berbagai krisis legitimasi yang terjadi di Mangkunegaraan kemudian diantisipasi oleh Mangkunegoro VIII dengan mengeluarkan maklumat tanggal 1 September 1945 yang berisi



Maklumat yang di keluarkan oleh Mangkunegara VIII tersebut memang menunjukan keinginan yang kuat dari pihak Mangkunegaran untuk mempertahankan kedudukan Mangkunegaran sebagi daerah istimewa. Usaha yang dilakukan oleh Mangkunegoro VIII dengan mengeluarkan maklumat 1 September ini ternyata tidak mengurangi keinginan gerakan anti swapraja untuk menghapuskan daerah swapraja di Surakarta. Para pendukung swapraja Mangkunegaran kemudian mengadakan rapat pegawai antara orang tua dan pemuda Mangkunegaran pada hari Selasa 16 Oktober 1945.hasil rapat tersebut mengeluarkan :



Tetapi upaya pegawai pemerintah Surakarta tersebut ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan dan konflik yang terjadi di Surakarta. Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal 23 Mei 1946 yang berisi tentang pemerintah Republik Indonesia yang akan menempatkan seorang wakilnya di Surakarta untuk sementara waktu. Wakil pemerintah Indoenesia yaitu yang bernama Suryo sejak 27 Mei datang ke Surakarta untuk mengatur keadaan yang rumit di Surakarta.
Tindakan pemerintah Indonesia dengan menempatkan seorang wakilnya tersebut, oleh Mangkunegoro VIII kemudian melakukan tindakan dengan mengeluarkan maklumat tanggal 25 Mei 1946. maklumat Mangkunegoro VIII tersebut berisi :

Quote:

“Tindakan pemerintah Agoeng menempatkan ontoek sementara seorang Wakil Pemerintah (P.T. Soerjo) di Soerakarta, jang akan menjalankan pemerintahan di seloroeh Soerakarta itoe, sasma sekali tidak berarti akan mengoebah adanja daerah dan adanja pemerintah Mangkoenenegaran, karena maksoed Pemerintah Agoeng dengan tindakan itoe semata-mata hanja goena melejapkan kekadjoean di kalangan rakyat, jang disana sini soedah terjadi, djadi soepaja semonja selekas-lekasnya kembali tenang dan tentram lagi.”

Dari maklumat tersebut terlihat dapat di simpulkan dengan jelas sikap KGPAA Mangkunegoro VIII dalam mempertahankan daerah kekuasaannya di Mangkunegaran. Pihak memang pihak Mangkunegaran menghargai tindakan pemerintah Republik Indonesia dengan menempatkan seorang wakilnya di Surakarta tapi harus di pahami pula status pemerintahan Mangkunegaran sebagai daerah istimewa yang dilindungi oleh UUD 1945 Republik Indonesia.