Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) bagi industri perak. Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian Fauzi Aziz, sebe-narnya fasilitas PPN DTP bagi pengrajin perak pernah diajukan ke Departemen Keuangan.

"Namun ditolak dengan alasan pengrajin perak adalah industri hilir sehingga sistem perpajakan-nya tidak jelas. Banyak pengrajin perak bukan merupakan perusahaan terkena pajak hingga sulitmenghitungnya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Saat ini, lanjut Fauzi, Departemen Perindustrian berusaha mengajukan kembali kepada Departemen Keuangan dengan mengajukan alasan-alasan yang lebih logis dan memperbaharui alasan teknis yang selama ini dianggap tidak memungkinkan untuk memberikan stimulus fiskal. "Kita akan lobi pak Anggito," jelasnya.

Fauzi melihat, seharusnya pengrajin perak masih mendapat fasilitas ini. Pasalnya sejak dahulu perak telah mendapat fasilitas ini bersama emas batangan. Namun fasilitas untuk perak dicabut sekitar tahun 1998 pada saat IMF masuk. "Kita tidak pernah tahualasan pencabutan itu. tuturnya.

Selain itu, sambungnya, perak merupakan produk ekspor yang sangat potensial sehingga memungkinkan jika memperoleh fasilitas tersebut.

Fauzi mencontohkan, di salah satu sentra pengrajin perak di Bali, ada harga satu set perhiasan perak seperti kalung, anting dan gelang mencapai Rp lOjuta.

Dia mengungkap, pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan pengrajin perak Indonesia serta meminta mereka transparan. Selain itu, Depperin juga sedang meminta penjelasan dari pengrajin perak mengenai distribusi bahan baku perak dari dalam negeri.

"Karena hal ini merupa-kan salah satu alasan Pemerintah menolak pengajuan PPN DTP untuk pengrajin perak. Kita mau tahu bagaimana distribusinya dari Antam ke mereka," tuturnya.

Fauzi mengatakan, jika pengrajin perak mau memberi penjelasan yang detail, maka pihaknya akan berjuang lebih optimal untuk memuluskan usulan ini. "Tugas kita di Depperin untuk meyakinkan Depkeu," terangnya.

Dia menguraikan, sebelumnya Depperin mengusulkan anggaran dana stimulus bagi pengrajin perak sebesar Rp 38 miliar untuk PPN DTP. Namun usulan ini ditolak. "Untuk yang kedua usulannya tidak akan berbeda jauh dengan angka sebelumnya," urainya.

Fauzi berharap, dengan adanya PPN DTP, pengrajin perak Indonesia dapat bersaing dengan Thailand yang selama ini menjadi negara kompetitor kuat dalam produksi kerajinan perak


Sumber : Harian Ekonomi Neraca