Acara ini diselenggarakan oleh Forum for Human Rights [FRONT], Justice Fellowship Indonesia (JFI) dan Kelompok Studi Sosial Ekonomi dan Politik (KSSEP) - ITB pada tanggal 9 Oktober 2000 bertempat di Sunken Court ITB - Jl. Ganesha 10 Bandung. Pembicara pada saat acara ini adalah Rahlan dari PBHI-Jakarta, Coen Husein Pontoh seorang pengamat politik dan Ragil dari Komite Pengurus Pusat (KPP) PRD.

Acara ini berisi diskusi mengenai sejarah TNI dan situasi perpolitikan Indonesia pada saat terjadinya peristiwa G 30 S, kejahatan kemanusiaan dan proses penyelesaian-nya dan posisi mahasiswa yang akhirnya disebut juga sebagai angkatan 66.

Dari diskusi yang dilakukan, adapun pembahasan yang dilakukan adalah :

Sejarah TNI dan Kondisi Perpolitikan

Dari awal berdirinya TNI ada tiga faksi yang cukup kuat di dalam tubuh TNI yaitu :

TNI yang berasal dari didikan KNIL

TNI yang berasal dan didik oleh PETA

Laskar Rakyat

Faksi TNI yang berasal dari KNIL adalah didikan yang dipengaruhi oleh militer di Eropa. Tapi disamping pengetahuan dari didikan militer ini, KNIL dibentuk untuk menjaga kedudukan kaum kolonialis Belanda dan bukan untuk perjuangan kemerdekaan.

Faksi PETA adalah tentara hasil didikan dan dipengaruhi oleh militer Jepang yang fasis. Di Jepang kedudukan Panglima Angkatan Bersenjata sama kedudukannya dengan PM, dan mereka hanya tunduk kepada Kaisar. Jadi mereka memang tidak mengakui kedudukan sipil diatas militer. Pemahaman diatas juga dibawa dan mem-pengaruhi para tentara hasil didikan Jepang dalam kedudukan mereka di Indonesia. Ketika Indonesi berlaku sistem parlementer mereka tidak pernah mau dibawah PM tetapi tunduk kepada Presiden. Padahal PM adalah simbol dari supremasi sipil. Disamping itu PETA didirikan bukan sebagai alat perjuangan kemerdekaan RI tetapi sebagai alat kolonial Jepang untuk menghadapi musuh-musuh Jepang.

Sedangkan Faksi Lasykar Rakyat adalah orang-orang yang berjuang dan berasal dari rakyat, mereka bergerak secara spontan dan mereka ini berada dibawah partai-partai politik yang ada. Dengan begitu kedudukan mereka dibawah pimpinan politik sipil.

Dari segi jumlah ketiga faksi ini maka Laskar Rakyat adalah yang terbesar tetapi dari segi kepemimpinan mereka yang terbawah. Dari pertarungan ketiga faksi ini, tentara yang berasal dari KNIL sebagian besar menjadi staf-staf di Militer dan mereka kebanyakan masuk Mabes. Sedangkan pemegang komando dipegang oleh tentara dari PETA. Sedangkan dari Lasykar Rakyat dengan proses penyingkiran yang dilakukan oleh kedua faksi yang lain akhirnya tidak mempunyai pengaruh lagi. Dimulai dengan pelucutan senajat-senjata mereka dan menyingkir- kan para pemimpin mereka di tubuh TNI.

Dari sejarah berdirinya terlihat bahwa TNI bukanlah seperti tentara-tentara di negara lain yang memperjuangkan kemerdekaannya dan lahir dari perjuangan rakyat, tetapi mereka adalah alat kolonial. Karena bila tadinya Belanda tetap bercokol di Indonesia, mereka adalah tentara kolonial yang menjaga kepentingan kolonial dan meneruskan karier militernya di sana. Demikian juga halnya dengan Jepang, bila mereka bercokol lebih lama di Indonesia maka semua tentara PETA adalah tentara yang menjaga kepentingan Jepang dan meneruskan kariernya sebagai tentara pembela Jepang. Sedangkan Lasykar Rakyat yang benar-benar berasal dari rakyat tersingkir oleh para tentara karir ini.

Pada 17 Oktober 1952, AH Nasuition yang pada saat itu menjabat sebagai KSAD melakukan kudeta dengan mengarahkan meriamnya ke Istana Negara. Tetapi kudeta tersebut gagal. Tapi setelah kejadian ini ada perubahan besar terjadi di tubuh TNI.

AH Nasution yang merupakan tentara didikan KNIL, menginginkan TNI mempunyai tentara kecil, profesional dan tunduk kepada kepemipinan sipil. Ini terjadi kudeta '52 yang gagal itu, tetapi berubah setelah kudeta tersebut. Setelah kudeta yang gagal, AH Nasution tunduk kepada prinsip PETA, dimana tentara tidak tunduk pada kepemipinan sipil, memberikan suatu konsep DWI Fungsi TNI dan terakhir melaku-kan aksinya dengan mendesak Soekarno membubarkan Konstituante.

Disamping itu setelah tahun 50-an mulai banyak perwira militer yang dididik dan meneruskan pendidikannya di Amerika Serikat. Pembubaran konstituante berarti menghilangkan dan tidak mengakui supremasi sipil. Ini akhirnya terjadi juga dngan dikeluarkannya Dekrit oleh Soekarno untuk membubarkan Konstituante. -satunya partai yang mendukung dekrit ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). ini adalah partai yang besar pada saat itu. Hal ini juga menjadikan PKI sebagai partai yang tidak demokrasi karena membenarkan delegitimasi Partai.

Fakta-fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI)

Pembelaan Nyono dimuka Mahmilub pada tanggal 19 Februari 1966. Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.

Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa . kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian politik didalam Revolusi kita. Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dari dewan jenderal.

Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno.

Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presiden yang justeru kurang lebih dua minggu sebelunya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan". Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokraat, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.

Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapaat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. selanjutnya -->

Lanjutannya di post

TRIT LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN HAL G30SPKI