hemmm tampaknya agan belum mudeng ya, gini deh,,,ane coba jelasin pelan2:
Beberapa prinsip dasar yang terdapat pada perubahan undang-undang perpajakan tahun 1984 (KUP dan PPh) antara lain, adalah ; (a) undang-undang pajak secara konsisten menganut prinsip self assessment. (b) perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem pemungutan, yang selalu mencerminkan keadilan data kepastian hukum, (c) penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan sehingga memudahkan bagi Wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dari beberapa prinsip dasar dimaksud, diantaranya tercermin pada Pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh tahun 1994, yaitu perlakuan perpajakan atas penghasilan bunga deposito dan tabungan-tabungan lain nya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan berupa taransaksi penjualan saham di bursa efek, diimplementasikan pada Peraturan pemerintah (PP) No. 41 tahun 1994, yang kemudian dirubah dengan PP. No. 14 tahun 1997.

latar belakangnya PP 14 tahun 97:
bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek, khususnya atas saham pendiri, perlu lebih ditingkatkan agar dapat berlangsung secara lebih efektif;

Sifat : Final
Tarif :

Bukan Saham Pendiri = 0,1% X Nilai Transaksi
Saham Pendiri = (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))

jadi agan jangan tanya kenapa kena tarifnya sekian karena emang dasar hukumnya demikian,,
terus kalo rugi gmana?? di atas dah ane jelasin berulang kali bahwa untuk yang dikenakan pph final tidak ada istilah rugi,,,

dan salah satu sifat UU adalah memaksa...kalo agan berkata mengapa demikian karena memang begitulah sifat hukum, salah satunya bersifat memaksa dan karena sudah ada aturan pelaksananya maka berlakulah tarif diatas...

agan bertanya: Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis?? --->> ini hanya berlaku untuk penghasilan yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu untuk Undang-Undang - 10 TAHUN 1994 Pasal 4 ayat 1 sajah, rincian penghasilannya liat posting ane diatas.... sedangkan untuk Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. --->> pasal 4 ayat 2...dalam hal ini diatur dalam PP. No. 14 tahun 1997.

jadi tidak ada kaitannya antara tambahan kemampuan ekonomis dengan saham, karena memang beda aturannya gan...

jika masih bingung silahkan posting dimari dimana bingunnya karena menurut saya agan membingungkan diri sendiri dengan sesuatu yang telah jelas, dimana memang beda, dan saya tidak mengalahkan UU karena semua dilakukan base UU gan... coba diresapi gan...

untuk pertanyaan nomor dua dibawah ya
tenang ajah gan..ane ga akan menjawab dengan melanggar hukum ato mengalahkan UU