salam bang, terimakasih sudah berkunjung. Saya tidak bisa berpendapat apa-apa bang tentang hal ini. Yang saya sesalkan adalah setelah kejadian kok saya merasa korban seperti ditinggalkan dan semua kesalahan ditimpakan kepada beliau? prihatin. mohon maklum curahan hati nubie bang...


1. Saya bertanya dulu ya gan untuk kepastiannya. Razia yang dimaksud ini Razia kewilayahan atau insidental? kalau insidental tidak perlu ada plang razia. Sesuai dengan UU polisi lalu lintas (PJR/BM/lantas lainnya) bisa memberhentikan kendaraan apa saja yang dicurigai untuk diperiksa kelengkapannya, walaupun pengemudi merasa tidak ada kesalahan (lihat di postingan halaman 1 dan 2).
Apabila Razia tersebut adalah kewilayahan (polres atau polsek) tunduk kepada PP No. 42 tahun 1993, plang razia dipasang 100 m sebelum dan sesudah kawasan razia. Ada Penyidik (perwiranya) yang bertugas untuk menangani penyidikan. Razia dapat berupa razia kewilayahan atau razia gabungan bersama dengan POM TNI/ Dishub sesuai kepentingan.
2. Razia dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pejabat kepolisian dikarenakan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan kejahatan di wilayahnya. Jadi untuk masalah jalan mana yang kena razia itu pertimbangannya dari Pejabat polisi yang berwenang gan, disesuaikan dengan statistik pelanggaran dan kejahatan yang dikumpulkan dan diterima;
3. Setahu saya masih ada denda yang bisa dititipkan di polisi, dan harus ada tanda dititipkan. Ini untuk memudahkan pelanggar apabila ternyata penitipan melalui bank BRI yang ditunjuk ternyata tutup. Pelanggar boleh menitipkan uang denda kepada Petugas Khusus (yang ditunjuk oleh Polantas). Di bonggol tilangnya ada tulisannya dititipkan kepada petugas khusus(disebutkan alamat kantor polisinya), dan Agan akan menerima slip tilang yang BIRU. Titipan uang tilang sesuai dengan jumlah denda yang tertera, sesuai dengan pasal yang dilanggar. Setelah sidang dan apabila vonis hakim menjatuhkan denda yang lebih kecil, surat dan kelebihan uang denda dapat diambil kembali. Jika tidak ada surat tilangnya, silahkan agan lapor ke P3D (provoost) setempat.


nubie bantu jawab ya bang.
1.Kartu identitas asli tetap diperlukan untuk alasan keamanan dan kenyamanan. Keamanan berfungsi sebagai kartu bukti bahwa yang bersangkutan memang pemilik sah dari kendaraan (sesuai di STNK). Karena sering kejadian ada maling yang dapet rejeki nomplok karena keteledoran pengemudi (menyimpan STNK di kendaraan). Dengan prosedur seperti ini, maka maling tersebut akan sulit memperpanjang pajak kendaraan tersebut seperti barang legal, disamping itu juga memudahkan polisi untuk mendata dan menangkap langsung apabila dicurigai kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil dari kejahatan, atau memang ada catatan kepolisian tentang tindak pelanggaran lalin lainnya.
2. Dikirimkan saja bang KTPnya ke yang mau mengurus disini. Pengurusan boleh sama siapa saja dengan surat kuasa, disertai dengan KTP asli sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum di STNK. di LN kan masih ada identitas lain yang bisa digunakan seperti Paspor.