Proses Kemerdekaan Irlandia & Terbentuknya Irlandia Utara

Permulaan abad ke-20, terjadi gejolak dalam tubuh Partai Parlementer Irlandia (Irish Parliamentary Party) yg memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia & berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis & republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis & loyalis yg mayoritasnya adalah Protestan. Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut bakal terancam. Tahun 1912, kaum unionis & loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tak lama kemudian, kaum nasionalis & republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.

Tahun 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos (General Post Office) di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yg menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yg juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat Irlandia, namun semuanya berubah ketika ke-16 orang yg dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pihak Inggris. Tindakan eksekusi tersebut - diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yg berada dalam angkatan perang Inggris - menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yg dimotori oleh angkatan bersenjata Irish Republican Army (IRA) yg merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.



Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yg menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yg berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, namun hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) & melakukan negosiasi dengan Kerajaan Inggris untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.

Tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris (Anglo-Irish Treaty) yg disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai repubik usai Perang Dunia II, namun tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yg intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yg dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.



Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis & unionis, namun ditolak oleh kaum nasionalis & republik yg menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Sedikit info, kaum unionis, loyalis, & Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, namun merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia keseluruhan. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yg pro-traktat dengan kelompok IRA yg anti-traktat & menghendaki Irlandia bersatu. Perang yg dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yg saat itu juga dibantu Inggris.

Meskipun kalah, kelompok IRA yg anti-traktat - belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yg pro-traktat bergabung dengan tentara nasional Irlandia - tetap menjalankan aksi-aksi bersenjatanya yg mencakup peledakan bom, penyerangan, & sabotase di sejumlah wilayah di Inggris & Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yg merajarela tersebut, pemerintah Irlandia mengeluarkan wewenang bagi kepolisian untuk menangkap mereka yg dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi & tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan untuk menghentikan aktivitas bersenjatanya.



Sebagai bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara memiliki hak istimewa untuk mendirikan parlemen sendiri. Di dalam pemerintahannya, Irlandia Utara menerapkan kebijakan yg cenderung mengistimewakan kaum mayoritas Protestan & mengesampingkan kaum Katolik dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, & hak suara dalam pemilu. Konflik & intimidasi juga terjadi di daerah-daerah yg didominasi oleh kaum agama tertentu sehingga sebagai akibatnya, masyarakat Irlandia Utara pun ibarat terpolar menjadi wilayah timur yg didominasi kaum Protestan (berpusat di Belfast) & wilayah barat yg didominasi oleh kaum Katolik (berpusat di Derry).