Masa Pemerintahan Mujahidin (1992-1996)

Setelah jatuhnya Najibullah pada bulan April 1992, kelompok Mujahidin menandatangani Pashawar Accord yang berisi tentang pembagian kekuasaan untuk membentuk pemerintahan Afghanistan. Kesepakatan ini diprakarsai oleh Letnan Jendral Javed Nasir dari ISI Pakistan yang pada akhirnya membawa Sibghatullah Mojaddedi menjadi presiden.

Sibghatullah Mojaddedi sebelumnya pernah terpilih sebagai presiden dalam Afghanistan Interim Govenment (AIG) pada tanggal 14 Februari 1989 di Peshawar, Pakistan. Namun kelompok perlawanan Syiah dan sejumlah komandan militer perlawanan lainnya tidak disertakan dalam AIG ini. Pada bulan Agustus 1989, Gulbuddin Hekmatyar menyatakn keluar dari koalisi AIG, itulah mengapa Hekmatyar tidak ikut menandatangani Peshawar Accord pada bulan April 1992.

Bagian barat kota Kabul dikuasai oleh Hezbe Wahdat (orang Hazara dukungan Iran) dan kelompok Jamiat-i-Islami pimpinan Burhanuddin Rabbani (ia juga menguasai pusat kota Kabul). Bagian utara Kabul dikuasai oleh Ahmad Shah Massoud dan Jamiat-i-Islami. Sedangkan bagian selatan dan timur Kabul dikuasi oleh Hezb-e Islami pimpinan Gulbuddin Hekmatyar. Sementara itu, di luar Kabul, Ismail Khan menguasai tiga provinsi di barat Afghanistan dengan Herat sebagai pusat pimpinannya.

Di bagian timur dekat perbatasan Pakistan, tiga provinsi Pashtun berada dalam kekuasan independen Dewan Shura Mujahidin yang berbasis di Jalalabad. Di bagian utara, lebih dari enam provinsi dikuasai oleh Abdul Rashid Dostum (pada bulan Januari 1994, Dostum tidak lagi beraliansi dengan pemerintahan Rabbani. Ia kemudian bergabung dengan Hekmatyar menyerang Kabul).

Di bagian tengah Afghanistan, kelompok Hazara menguasai provinsi Bamiyan. Bagian selatan Afghanistan dan kota Kandahar dikuasai oleh sejumlah komandan2 kecil ex-Mujahidin dan sejumlah bandit2 yang suka menjarah.

Periode ini ditandai dengan perebutan kekuasaan dan diwarnai oleh pergantian keberpihakan antar faksi politik untuk merebut pengaruh dan kekuasaan.