yang salah adalah orang tuanya si anak , pengemudi tidak sepenuhnya lalai , karena posisinya blind spot dan orang tua anak juga pelu di proses pidana jika driver nya di permasalhakan (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindu
1 . orang tua seharusnya mendapatkan / mencari informasi dari biaya dari awal sekolah hingga lulus anakanya sehingga bisa bikin planing biaya 2, jika sifatnya tidak wajib bisa di skip saja , 3, dari pada study tour arahkan anak sekolah pada proses pemagangan , atau apapun yang sifatnya berkarya
jadi ingat orang tua ambil nomor antrian jam 4 subuh , karenan dokternya memiliki kuota yang cukup banyak dan baru di layani jam 3 sore itu kadan samapai malam karena dokternya ada operasi dll mau gratis tapi kok ngeluh gimana , dan semua merasakan yang sama smg menjadi perbaikan bersama ,,, di
maunya pada jadi boss , klo jadi kucing kurap macam kita mereka mental illness , dan ndak nutupi ketika main slot hehee jadi trend nya memang lain klo perlu pelatihan wirasuwasta di level SD , SMP , dan STM / SML sehingga bisa bikin ukm 2 baru dengan pinjaaman yang mudah dan ringan
lah ya tinggal di komunikasikan saja , tinggal di kumpulin bersama sama bikin aturan bersama ,,, Ndak mudah itu ngurusin kaya gini , atur susah ndak di atur juga susah apa lagi macam perumahan yang sebelahan depan belakan saja kadang tidak kenal
ya gini nih lupa itu rumah negara case nya mirip mirip di rumah dinas komplex polixi t3nt4rraa dan omar bakrie juga sama , malah sampe turun menurun padahal itu rumah di sediakan karena kita yang bayar pajak
di berita brita , kencang tulisanya Pesanan PraB0w0 hehehe macam perusahaan ini negara , yang pesan itu Negara bukan individu dan di belakang ini kok ada keraguan pengadaanya ya ,, tapi sudah lah ,,, https://www.kemhan.go.id/2024/01/09/menhan-prabowo-datangkan-42-pesawat-tempur-rafale-dari
Sanksi kok copot jabatan , klo di swasta sudah phk , abuse of power , SOP , Dll jika di bandingkan perusaaan kesalahan dan para Asn ini dan abdi negara kudunya lebih tegas karena duit yang di pakai itu duit rakyat sesulit ini mem phk abdi negara padahal klo mau cari gantinya mudah sekali yang m
tidak ada yang gratis brooo ,, kenapa ini IUP - izin usaha pertambangan ini di tawarkan ke Ormas hehehe ini baru muhamadiyah belum nanti ada ormas ormas baru yang ujuk ujuk di bentuk untuk mendapatkan iup ini dan di belakangnya ada siapa ,, .... u know lah ,,,
ndak papa bangga karena itu karena mereka masih di tahap lanyard aja klo dirimu ndak peduli kan dan angep itu lagi pamer nanti juga biasa aja tinggal kita menerimanya seperti apa
ambil saja itu bagi bagi takjil juga mengunakan budget yang di ambil dari pajak yang kita bayarkan ,,, sehingga terlihat baik heheh nyatanya duit rakyat juga itu , macam bansos heheh
cukup minta maaf ,,, aman aja itu ,, kan yang atas juga kebagian soal case ketua nya kemarin aja samapai mana ngambang ,,, Rezime ,,,, siapa nich ,,,