Prabowo Pertimbangkan Kebijakan Hemat BBM-WFH Gegara Perang Timteng

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

Jumat, 13/03/2026 19:02 WIB

Foto: Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan terkait penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), imbas dari perang yang terjadi di Timur Tengah.

Hal ini diungkapkannya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Saat memberikan arahan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, seperti pangan, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah pro aktif, yaitu penghematan BBM.


"Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan, kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar, masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana ini akan kita akselerasi, tapi tentunya kita juga harus melakukan langkah-langkah, yang pro aktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita, banyak negara sudah melakukan langkah-langkah," paparnya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Prabowo mengatakan bahwa sudah banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM. Dia memberikan contoh seperti Pakistan.

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menunjukkan slide apa saja yang sudah dilakukan oleh Pakistan merespons gejolak harga minyak dunia ini.

"Ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures," jelas Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa Pakistan melaksanakan kebijakan seperti Pandemi Covid-19, di mana kantor swasta dan pemerintahan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, sebanyak 50% pegawainya. Selain itu, jam kerja juga dipotong menjadi hanya 4 hari.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan membantu kelompok paling rentan dan lemah," kata Prabowo.

Selain itu, Pakistan juga melakukan kebijakan memotong ketersediaan atau penggunaan BBM untuk semua kementerian. Serta mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan setiap hari.

"Kemudian, mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," katanya.

Langkah itu termasuk mengurangi kunjungan kerja, dan tidak menggunakan anggaran pemerintah untuk melakukan pesta. Termasuk penerapan di semua lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan belajar secara online.

Namun, menurut Prabowo hal itu merupakan contoh yang dapat dikaji oleh jajarannya untuk diterapkan di dalam negeri.

"Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.