- Beranda
- Berita dan Politik
Mengapa Indonesia harus Batalkan kesepakatan perdagangan mineral Trump
...
TS
kissmybutt007
Mengapa Indonesia harus Batalkan kesepakatan perdagangan mineral Trump
Mengapa Indonesia harus membatalkan kesepakatan perdagangan mineral Trump
Putusan Mahkamah Agung yang menentang tarif Trump memberikan peluang untuk membatalkan kesepakatan yang seharusnya tidak pernah ditandatangani Jakarta
by Bhima Yudhistira Adhinegara and Muhammad Zulfikar Rakhmat February 23, 2026
Kesepakatan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada 19 Februari diumumkan sebagai terobosan. Berita utama berfokus pada pemotongan tarif dan kesepakatan bisnis besar. Namun, ketentuan tentang mineral penting menunjukkan mengapa kesepakatan tersebut dapat terbukti menjadi beban strategis daripada kemenangan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia setuju untuk membuka akses ekspor mineral penting ke Amerika Serikat, termasuk nikel, kobalt, dan unsur tanah jarang yang digunakan dalam baterai, elektronik, dan kendaraan listrik. Lembar fakta Gedung Putih menyatakan bahwa hambatan pada mineral penting akan dihapus dan perusahaan AS akan didukung dalam mengembangkan infrastruktur pasokan.
Beberapa jam setelah kesepakatan diumumkan, Mahkamah Agung AS membatalkan elemen-elemen kunci dari kebijakan tarif global Presiden Donald Trump, memutuskan bahwa penggunaan kekuasaan daruratnya untuk memberlakukan tarif yang luas tidak sah.
Pengadilan menemukan bahwa hanya Kongres yang dapat memberlakukan hambatan perdagangan semacam itu. Keputusan tersebut melemahkan dasar hukum tarif yang merupakan pengungkit utama dalam negosiasi dengan mitra dagang, termasuk Indonesia.
Waktu pengumuman ini sangat mencolok karena mengungkap kelemahan inti dalam kesepakatan baru tersebut. Pakta tersebut dinegosiasikan dengan premis bahwa konsesi tarif AS akan membuka pasar dan membangun daya tawar sebagai imbalan atas komitmen Indonesia terhadap mineral-mineral penting.
Dengan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan dasar hukum sebagian besar strategi tarif tersebut, premis tekanan timbal balik bergeser. Hal ini seharusnya mendorong penilaian ulang terhadap ketentuan perjanjian, terutama yang berkaitan dengan strategi industri nasional.
Mineral kritis bukanlah ekspor biasa. Mineral tersebut merupakan input penting untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, dan rantai pasokan pertahanan nasional. Indonesia pernah menggunakan larangan ekspor bijih mentah untuk mendorong investor membangun pabrik peleburan dan pemurnian di dalam negeri, sebuah kebijakan yang membantu mengembangkan kapasitas pengolahan lokal dan menciptakan lapangan kerja bernilai lebih tinggi.
Perjanjian baru ini menghapus pembatasan ekspor tersebut untuk akses AS tanpa komitmen yang jelas dan dapat ditegakkan bahwa kapasitas pengolahan akan tetap berada di Indonesia.
Teks tersebut menyerukan kerja sama dalam penambangan dan produksi hilir, tetapi kerja sama bukanlah kewajiban. Tidak ada dalam bahasa perjanjian yang mengharuskan perusahaan AS untuk mentransfer teknologi, membangun fasilitas di Indonesia, atau berbagi proses kepemilikan dengan mitra domestik. Mengundang investasi asing adalah satu hal; menyerahkan kendali atas sumber daya strategis tanpa mengamankan manfaat industri yang nyata adalah hal lain.
Putusan Mahkamah Agung menggarisbawahi betapa rapuhnya daya tawar timbal balik dalam kesepakatan tersebut. Pemotongan tarif yang diterima Indonesia dimaksudkan untuk membuka akses pasar AS, sebagai imbalan atas pembukaan pasokan mineral penting.
Namun, dengan dicabutnya wewenang eksekutif AS untuk memberlakukan dan menegakkan tarif sesuka hati, sebagian besar daya tawar tersebut menguap. Hal itu mengurangi alasan untuk menerima persyaratan yang melemahkan kebijakan domestik jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah.
Dalam konteks hukum baru ini, para pembuat kebijakan di Jakarta dapat menggunakan keputusan Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali atau merevisi perjanjian dalam bentuknya saat ini. Membiarkan mineral penting mengalir ke luar negeri dengan kondisi terbatas tanpa komitmen yang mengikat pada pengolahan dan pembangunan kapasitas lokal melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.
Pengamanan ekspor, persyaratan transfer teknologi yang dapat ditegakkan, dan aturan kandungan lokal yang kuat perlu menjadi bagian integral dari setiap perjanjian perdagangan yang melibatkan mineral penting.
Indonesia dapat terlibat dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan strategi industrinya. Perdagangan dan kerja sama bukanlah permainan zero-sum, tetapi juga tidak boleh menjadi konsesi terselubung.
Kesepakatan yang terstruktur dengan baik dapat mempertahankan akses pasar sekaligus mewajibkan investor asing untuk membantu membangun kapasitas domestik, melatih pekerja lokal, dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan. Itu adalah keuntungan yang berkelanjutan; arus ekspor mentah bukanlah hal yang berkelanjutan.
Jika kesepakatan tetap tidak berubah, Indonesia berisiko mengunci kerangka kerja yang lebih menguntungkan rantai pasokan asing daripada masa depan industrinya sendiri. Mineral kritis bukanlah sekadar komoditas yang diperdagangkan secara bebas.
Mereka adalah aset nasional strategis. Kemitraan yang seimbang akan mengharuskan Indonesia untuk menangkap keuntungan ekonomi dari pengolahan dan manufaktur, bukan hanya pendapatan dari ekstraksi.
Periode peninjauan sebelum ratifikasi legislatif menawarkan momen untuk menuntut komitmen konkret, bukan bahasa simbolis tentang kerja sama. Tanpa penyesuaian tersebut, kesepakatan perdagangan dapat diingat bukan sebagai tonggak sejarah dalam perdagangan bilateral, tetapi sebagai momen ketika Indonesia melepaskan pengaruh tanpa mengamankan keuntungan yang berkelanjutan.
Itu bukanlah kemitraan yang seimbang. Itu adalah peluang yang terlewatkan di dunia di mana kendali atas mineral kritis semakin menentukan kepemimpinan ekonomi dan teknologi.
Bhima Yudhistira Adhinegara is executive director of the Jakarta-based Center of Economic and Law Studies (CELIOS) independent research institute. Muhammad Zulfikar Rakhmat is director of the institute’s China-Indonesia Desk.
Diterjemahkan dari: https://asiatimes.com/2026/02/why-in...al-trade-deal/
berani gak Den wowo membatalkan kesepakatan dengan Don Trump, katanya macan asia loh
Putusan Mahkamah Agung yang menentang tarif Trump memberikan peluang untuk membatalkan kesepakatan yang seharusnya tidak pernah ditandatangani Jakarta
by Bhima Yudhistira Adhinegara and Muhammad Zulfikar Rakhmat February 23, 2026
Kesepakatan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada 19 Februari diumumkan sebagai terobosan. Berita utama berfokus pada pemotongan tarif dan kesepakatan bisnis besar. Namun, ketentuan tentang mineral penting menunjukkan mengapa kesepakatan tersebut dapat terbukti menjadi beban strategis daripada kemenangan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia setuju untuk membuka akses ekspor mineral penting ke Amerika Serikat, termasuk nikel, kobalt, dan unsur tanah jarang yang digunakan dalam baterai, elektronik, dan kendaraan listrik. Lembar fakta Gedung Putih menyatakan bahwa hambatan pada mineral penting akan dihapus dan perusahaan AS akan didukung dalam mengembangkan infrastruktur pasokan.
Beberapa jam setelah kesepakatan diumumkan, Mahkamah Agung AS membatalkan elemen-elemen kunci dari kebijakan tarif global Presiden Donald Trump, memutuskan bahwa penggunaan kekuasaan daruratnya untuk memberlakukan tarif yang luas tidak sah.
Pengadilan menemukan bahwa hanya Kongres yang dapat memberlakukan hambatan perdagangan semacam itu. Keputusan tersebut melemahkan dasar hukum tarif yang merupakan pengungkit utama dalam negosiasi dengan mitra dagang, termasuk Indonesia.
Waktu pengumuman ini sangat mencolok karena mengungkap kelemahan inti dalam kesepakatan baru tersebut. Pakta tersebut dinegosiasikan dengan premis bahwa konsesi tarif AS akan membuka pasar dan membangun daya tawar sebagai imbalan atas komitmen Indonesia terhadap mineral-mineral penting.
Dengan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan dasar hukum sebagian besar strategi tarif tersebut, premis tekanan timbal balik bergeser. Hal ini seharusnya mendorong penilaian ulang terhadap ketentuan perjanjian, terutama yang berkaitan dengan strategi industri nasional.
Mineral kritis bukanlah ekspor biasa. Mineral tersebut merupakan input penting untuk kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, dan rantai pasokan pertahanan nasional. Indonesia pernah menggunakan larangan ekspor bijih mentah untuk mendorong investor membangun pabrik peleburan dan pemurnian di dalam negeri, sebuah kebijakan yang membantu mengembangkan kapasitas pengolahan lokal dan menciptakan lapangan kerja bernilai lebih tinggi.
Perjanjian baru ini menghapus pembatasan ekspor tersebut untuk akses AS tanpa komitmen yang jelas dan dapat ditegakkan bahwa kapasitas pengolahan akan tetap berada di Indonesia.
Teks tersebut menyerukan kerja sama dalam penambangan dan produksi hilir, tetapi kerja sama bukanlah kewajiban. Tidak ada dalam bahasa perjanjian yang mengharuskan perusahaan AS untuk mentransfer teknologi, membangun fasilitas di Indonesia, atau berbagi proses kepemilikan dengan mitra domestik. Mengundang investasi asing adalah satu hal; menyerahkan kendali atas sumber daya strategis tanpa mengamankan manfaat industri yang nyata adalah hal lain.
Putusan Mahkamah Agung menggarisbawahi betapa rapuhnya daya tawar timbal balik dalam kesepakatan tersebut. Pemotongan tarif yang diterima Indonesia dimaksudkan untuk membuka akses pasar AS, sebagai imbalan atas pembukaan pasokan mineral penting.
Namun, dengan dicabutnya wewenang eksekutif AS untuk memberlakukan dan menegakkan tarif sesuka hati, sebagian besar daya tawar tersebut menguap. Hal itu mengurangi alasan untuk menerima persyaratan yang melemahkan kebijakan domestik jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah.
Dalam konteks hukum baru ini, para pembuat kebijakan di Jakarta dapat menggunakan keputusan Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali atau merevisi perjanjian dalam bentuknya saat ini. Membiarkan mineral penting mengalir ke luar negeri dengan kondisi terbatas tanpa komitmen yang mengikat pada pengolahan dan pembangunan kapasitas lokal melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.
Pengamanan ekspor, persyaratan transfer teknologi yang dapat ditegakkan, dan aturan kandungan lokal yang kuat perlu menjadi bagian integral dari setiap perjanjian perdagangan yang melibatkan mineral penting.
Indonesia dapat terlibat dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan strategi industrinya. Perdagangan dan kerja sama bukanlah permainan zero-sum, tetapi juga tidak boleh menjadi konsesi terselubung.
Kesepakatan yang terstruktur dengan baik dapat mempertahankan akses pasar sekaligus mewajibkan investor asing untuk membantu membangun kapasitas domestik, melatih pekerja lokal, dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan. Itu adalah keuntungan yang berkelanjutan; arus ekspor mentah bukanlah hal yang berkelanjutan.
Jika kesepakatan tetap tidak berubah, Indonesia berisiko mengunci kerangka kerja yang lebih menguntungkan rantai pasokan asing daripada masa depan industrinya sendiri. Mineral kritis bukanlah sekadar komoditas yang diperdagangkan secara bebas.
Mereka adalah aset nasional strategis. Kemitraan yang seimbang akan mengharuskan Indonesia untuk menangkap keuntungan ekonomi dari pengolahan dan manufaktur, bukan hanya pendapatan dari ekstraksi.
Periode peninjauan sebelum ratifikasi legislatif menawarkan momen untuk menuntut komitmen konkret, bukan bahasa simbolis tentang kerja sama. Tanpa penyesuaian tersebut, kesepakatan perdagangan dapat diingat bukan sebagai tonggak sejarah dalam perdagangan bilateral, tetapi sebagai momen ketika Indonesia melepaskan pengaruh tanpa mengamankan keuntungan yang berkelanjutan.
Itu bukanlah kemitraan yang seimbang. Itu adalah peluang yang terlewatkan di dunia di mana kendali atas mineral kritis semakin menentukan kepemimpinan ekonomi dan teknologi.
Bhima Yudhistira Adhinegara is executive director of the Jakarta-based Center of Economic and Law Studies (CELIOS) independent research institute. Muhammad Zulfikar Rakhmat is director of the institute’s China-Indonesia Desk.
Diterjemahkan dari: https://asiatimes.com/2026/02/why-in...al-trade-deal/
berani gak Den wowo membatalkan kesepakatan dengan Don Trump, katanya macan asia loh
dirgoyuswo751 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
937
6
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.8KThread•59.3KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya