Penerima LPDP Dirujak Netizen Usai Pamer Paspor Anak, "Cukup Saya Saja yang WNI, Anak-anak Saya Jangan,"



Nama Dwi Sasetyaningtyas tiba-tiba meledak di ruang publik digital. Pengusaha yang juga aktif sebagai influencer itu mendadak jadi bahan perbincangan, bukan karena lini bisnisnya, melainkan karena satu unggahan yang memicu tafsir ke mana-mana. Publik bertanya-tanya: sebenarnya apa maksudnya?

Tyas sapaan akrabnya membagikan kabar bahwa anak keduanya resmi memperoleh kewarganegaraan Inggris. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia memperlihatkan surat dari otoritas Inggris yang menyatakan status tersebut telah disahkan.

“Ini adalah surat dari home office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi Warga Negara Inggris,” ujarnya dalam video tersebut.


Namun yang membuat gaduh bukan sekadar kabar kewarganegaraan itu. Dalam pernyataan yang menyertai unggahan, Tyas menyampaikan kalimat yang kemudian dianggap sensitif oleh banyak warganet: “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan.”

Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke bara. Tafsir berkembang liar. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kekecewaan personal, ada pula yang menilai pernyataan tersebut seolah merendahkan identitas sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam bagian lain, Tyas bahkan mengatakan, “Aku tahu dunia terlihat nggak adil, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”

Pernyataan inilah yang kemudian beredar luas, terutama di platform utas media sosial tersebut. Video tersebut ditonton puluhan ribu kali kali, disertai komentar bernada tajam hingga sarkastik.

Sebagian publik merasa tersinggung, apalagi setelah mengingat latar belakang Tyas sebagai mantan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Statusnya sebagai eks awardee LPDP ikut diseret ke pusaran polemik. Beberapa komentar menyindir bahwa beasiswa tersebut bersumber dari dana negara, sehingga penerimanya diharapkan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

“Ada banyak anak Indonesia yang kesulitan sekolah, guru yang gajinya kecil, sekolah pedalaman dengan fasilitas minim. Kalau LPDP ujungnya cuma membanggakan negara lain, malu-maluin,” tulis salah satu warganet.


Gelombang kritik yang terus membesar akhirnya membuat Tyas angkat bicara. Melalui akun Threads pribadinya, ia menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terbuka.

“Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat ‘cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan’, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” tulisnya.

Ia mengakui kalimat tersebut lahir dari kondisi emosional pribadi. Menurutnya, kekecewaan sebagai WNI tidak seharusnya diungkapkan dengan cara yang berpotensi melukai banyak pihak, terlebih menyangkut identitas kebangsaan yang dijunjung bersama.

Baca Juga:

“Saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang,” lanjutnya.

Terkait statusnya sebagai eks penerima LPDP, Tyas menegaskan bahwa seluruh kewajibannya telah diselesaikan. Ia menyebut lulus pada 2017, kembali ke Indonesia, dan selama lima tahun berkontribusi melalui kegiatan usaha yang dijalankannya.

“Aku LPDP lulus tahun 2017, sudah kembali ke Indonesia selama lima tahun, dan berkontribusi lewat bisnis saya hingga hari ini,” ujarnya dalam komentar yang beredar.

Ia juga meminta agar publik tidak mencampuradukkan urusan beasiswa dengan status kewarganegaraan anaknya. Menurutnya, anak keduanya memperoleh hak kewarganegaraan Inggris karena lahir di sana, dan hal itu tidak berkaitan lagi dengan beasiswa yang pernah ia terima.

“Kewajiban saya sama LPDP sudah tuntas, dan kewarganegaraan anak saya itu hak anak saya dari lahir karena dia lahir di Inggris. Status warga negara anak saya tidak ada hubungan lagi dengan beasiswa yang saya terima,” tegasnya.

Meski klarifikasi telah disampaikan, perdebatan di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Sebagian menerima permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Namun sebagian lainnya masih mempertanyakan sensitivitas seorang figur publik dalam menyampaikan opini yang bersinggungan dengan identitas nasional.

Di tengah riuhnya komentar dan silang pendapat, satu hal menjadi jelas: di era media sosial, satu kalimat dapat bergema jauh melampaui maksud awalnya. Dan ketika identitas kebangsaan tersentuh, reaksi publik sering kali tak lagi sederhana.

https://www.radarcirebon.tv/2026/02/...saya-jangan/2/