Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Jalan Tampomas Nomor 13, Surabaya, Kamis (19/2/2026) malam. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat.

Selain di Surabaya, penyidik juga melakukan penggeledahan di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Dua lokasi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penampungan, pengolahan, hingga perdagangan emas yang berasal dari tambang ilegal.

Dari hasil penggeledahan sementara, penyidik menyita empat boks kontainer berisi berbagai dokumen penting. Tidak hanya itu, turut diamankan sejumlah uang tunai serta beberapa kilogram emas yang diduga terkait dengan perkara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut mengungkap adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam tata niaga emas, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Menurut Ade Safri, aktivitas ilegal tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 di wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, akumulasi transaksi jual beli emas yang berasal dari tambang ilegal selama periode 2019 hingga 2025 diperkirakan mencapai Rp 25,8 triliun.

Angka tersebut menunjukkan skala perputaran dana yang sangat besar dan diduga melibatkan jaringan terstruktur. Penyidik kini masih mendalami alur distribusi emas, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelanggaran huum lain yang menyertai kasus ini.

Bareskrim memastikan proses penyidikan akan terus dikembangkan. Pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta penelusuran aliran dana masih berlangsung untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Kasus ini menambah daftar panjang penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.







INFO SELENGKAPNYA DI SINI