JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah punya anggaran yang cukup untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Purbaya pun memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk bantuan kesehatan tersebut.

"Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp 56,464 triliun. Yang Rp 46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," ujar Purbaya dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2026).

Purbaya menjelaskan, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun sebenarnya telah tercantum dalam DIPA Kemenkes.

Akan tetapi, uang Rp 10 triliun tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya. "Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," tutur dia.

Sementara itu, Purbaya menepis isu yang menyebut pencairan dana tersendat karena masalah kas negara. Dia mengeklaim uang negara yang dipegang oleh kementeriannya sangat banyak sehingga jika diminta, pasti akan diberikan.

"Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya tidak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu saja Rp 270 triliun tidak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," kata Purbaya. "Jadi kalau dalam cash, isu cash tidak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus tidak jelas uangnya dipakai apa," imbuh dia

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/202...rce=terpopuler.

Uang saya…, uang saya…, enak banget bilangnya uang negara kok dibilang uang saya…..pembantu2 si wowo gak ada yang jelas kerjanya apa, dosa apalah negara ini bisa di pimpin orang2 ini…