Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah menyiapkan reformasi menyeluruh pasar modal Indonesia untuk memperkuat likuiditas, transparansi, dan kepercayaan investor, terutama investor global.

Reformasi ini mencakup 8 rencana aksi yang dikelompokkan dalam 4 klaster utama: kebijakan free float, transparansi kepemilikan, tata kelola & penegakan hukum, serta sinergi antarotoritas.

Langkah kunci meliputi kenaikan batas minimum free float menjadi 15%, peningkatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO), penguatan penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

OJK menegaskan reformasi ini akan dilakukan bertahap, selaras dengan best practice internasional, dan ditujukan agar pasar modal Indonesia semakin investable, kredibel, dan berdaya saing global.