Suasana rapat kerja Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026) mendadak riuh.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan mengejutkan sekaligus berani terkait wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.

Tak tanggung-tanggung, sang Jenderal menegaskan lebih memilih menanggalkan jabatannya atau menjadi petani ketimbang harus memimpin Polri di bawah kendali menteri.

Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan sinyal keras mengenai pertaruhan independensi Korps Bhayangkara.

Berikut adalah poin-poin tajam di balik penolakan keras sang Kapolri yang kini menjadi sorotan publik.

1. "Melemahkan Negara dan Presiden"

Jenderal Listyo Sigit menilai bahwa wacana menggeser posisi Polri ke bawah kementerian bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan ancaman bagi stabilitas nasional.

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden adalah struktur yang paling ideal.

"Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden," tegas Sigit dengan nada bicara yang mantap.


2. Sinyal "Matahari Kembar" di Penegakan Hukum

Salah satu alasan kuat penolakan ini adalah potensi munculnya dualisme kepemimpinan atau "matahari kembar".

Kapolri mengkhawatirkan birokrasi kementerian akan menghambat gerak cepat Polri dalam merespons perintah langsung Kepala Negara, terutama dalam situasi darurat atau menjaga keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

3. Tolak Tawaran Lewat WhatsApp: "Saya Pilih Jadi Petani"

Cerita menarik terungkap dalam rapat tersebut. Sigit mengaku sempat dihubungi oleh beberapa pihak melalui pesan WhatsApp yang menawarkan posisi sebagai "Menteri Kepolisian" jika wacana tersebut terealisasi.

Namun, jawaban sang Jenderal sangat menohok: "Saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujarnya, yang disambut tepuk tangan riuh dari para anggota DPR.


4. Menjaga Marwah Reformasi

Kapolri mengingatkan bahwa posisi Polri saat ini adalah mandat sah dari Reformasi 1998, yang diperkuat oleh TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000.

Memindahkan Polri ke bawah kementerian dianggap sebagai langkah mundur yang dapat menyeret kepolisian ke dalam pusaran politik praktis melalui intervensi kementerian.


5. Dukungan "Menyala" dari DPR

Sikap tegas Kapolri ini mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR. Ketua Komisi III,

Habiburokhman, bahkan melontarkan seruan "Menyala Kapolri!" sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Sigit mempertahankan integritas institusi.

DPR sepakat bahwa penguatan Polri seharusnya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik, bukan dengan mengubah struktur yang sudah mapan (**)

https://banten.akuratnasional/132711...nterian?page=2

Mau dibawah kementrian atau dibawah presiden tujuannya tetap sama yakni mengabdi kepada negara dan kepada rakyat emang mau mengabdi kepada siapa