tirto.id - Wakil Menteri ESDM 2016-2019, Arcandra Tahar, mengungkapkan bahwa Indonesia tetap membutuhkan impor kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.


Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero.

Mulanya Arcandra diminta keterangan soal Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Permen ini mengatur minyak mentah yang dihasilkan dalam negeri harus ditawarkan kepada PT Pertamina dahulu sebelum dijual kepada pihak lain.


"Nah, kemudian sejauh mana saksi mengetahui terkait dengan perencanaan yang tadi saya katakan dioptimasi hilir? Di Pertamina juga punya perencanaan, untuk setiap kali untuk melakukan perencanaan, terus diukur material balance-nya dan nanti dimasukan di dalam perencanaan untuk dilaksanakan impor maupun ekspornya.

Nah, apa kaitannya pada waktu saksi menjabat sebagai wakil komisaris maupun jadi wamen terhadap Permen ESDM ini?" tanya jaksa dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi tata kilang minyak Pertamina di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Arcandra kemudian menjawab bahwa Permen tersebut mengatur pengelolaan minyak mentah atau crude dalam sistem tata kelola KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
"Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tidak ada hubungan dengan optimasi hilir yang disebutkan tadi. Ini berkaitan dengan crude yang menjadi hak KKKS yang selama ini diekspor dan kita harapkan yang diekspor tadi, bisa diserap oleh kilang Pertamina," jawab Arcandra.

Kemudian tanya-jawab bergeser ke kebutuhan impor kilang minyak di Indonesia. Arcandra menjelaskan bahwa kebutuhan minyak Indonesia tergolong mendesak untuk memenuhi kebutuhan 1 juta barel.

"Dengan efektifnya Permen ESDM ini, apakah masih dibutuhkan untuk impor kilang?" tanya jaksa.

"Impor tetap dibutuhkan karena kebutuhan kilang 1 juta barel. Produksi kita, waktu itu 700 ribu sampai 750 ribu barel, kalau 100 persen. 700 ribu itu masuk ke Pertamina. Kita masih kurang 300 ribu lagi, [itu] yang impor. Jadi, walaupun Permen ini 100 persen seluruh produksi Indonesia dimasukan kilang Pertamina, tetap kita masih butuh impor crude, 300 ribu," jawab Arcandra.

Jaksa juga mendalami apakah Indonesia juga perlu melakukan impor BBM. Arcandra mengatakan impor BBM itu tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.
"Kalau impor kilangnya? Produk kilangnya seperti impor BBM-nya?" tanya jaksa.
"Impor BBM kebutuhan 1,4 juta barrels per-day, kilang Pertamina bisa memproduksikan sekitar 800 ribu. Artinya kita masih impor BBM 600 ribu barrels per day," jawab Arcandra.

Adapun Arcandra hadir untuk menjadi saksi bagi para terdakwa yakni:


[ul][li]Riva Siahaan (RS), eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;[/li][li]Sani Dinar Saifuddin (SDS), eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;[/li][li]Maya Kusmaya (MK), eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;[/li][li]Edward Corne (EC), eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga;[/li][li]Yoki Firnandi (YF), eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping;[/li][li]Agus Purwono (AP), eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional;[/li][li]Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa;[/li][li]Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim;[/li][li]Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
[/li][/ul]https://tirto.id/arcandra-tahar-ungkap-alasan-indonesia-masih-impor-bbm-hpKw