Tayang: Rabu, 21 Januari 2026 10:22 WIB

Penulis: Ilham R.P
Editor: Dewi Agustina



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan cerita di balik operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati periode 2025–2030, Sudewo. 

Proses penangkapan yang berlangsung sejak Minggu (18/1/2026) malam hingga Senin (19/1/2026) pagi tersebut diwarnai sejumlah kendala di lapangan, mulai dari kesulitan merunut alur uang hingga strategi keamanan untuk menghindari bentrokan pendukung.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa operasi senyap tersebut tidak dilakukan serentak, melainkan bertahap dan memakan waktu lintas hari (cross day).

"Waktu OTT-nya itu cross, dari Minggu malam sampai Senin pagi. Tidak langsung 8 atau 9 orang ini ditangkap serentak. Ada yang jam 8 malam, jam 11 malam, jadi waktunya berlainan," kata Asep dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Asep mengakui tim di lapangan sempat mengalami kesulitan untuk menemukan hubungan langsung antara uang yang ditemukan di pengepul dengan Bupati Sudewo. 



Saat awal penangkapan, tim penyidik dihadapkan pada situasi di mana para perantara, yang belakangan diketahui sebagai "Tim 8" atau koordinator kecamatan, tidak langsung membuka mulut.

"Di lapangan kita enggak tahu nih, ini siapa? Baru tahu ini orangnya bupati setelah pemeriksaan berjam-jam. Kita tanya kepala desa yang lain, baru ketahuan bagannya," jelas Asep.

Tantangan bertambah karena adanya upaya penghilangan jejak digital oleh para pihak yang diamankan.

Asep menyebut, ada pihak yang sempat membocorkan informasi operasi kepada rekannya hingga melakukan reset pada telepon seluler.

"Betul kesulitan menghubungkannya. Belum lagi mereka enggak ngaku. Ada juga HP yang sudah direset. Itu dinamika di lapangan," tambahnya.

Selain kendala teknis pembuktian, faktor keamanan menjadi perhatian utama KPK. 

Meski Sudewo ditangkap di wilayah Jakenan, Kabupaten Pati, pemeriksaan awal justru dilakukan di Polres Kudus.

Asep menegaskan hal tersebut merupakan strategi untuk menghindari gesekan di masyarakat. 

Mengingat politikus Partai Gerindra itu memiliki basis massa yang kuat, KPK mengantisipasi potensi bentrokan antara kelompok pendukung (pro) dan kontra di lokasi pemeriksaan jika dilakukan di Pati.

"Itu strategi. Kita mempertimbangkan keamanan petugas dan yang bersangkutan. Kemarin kan sudah ada demo besar-besaran di sana. Kita jaga jangan sampai bentrok antara yang pro dan kontra," ungkap Asep.

"Jadi lebih baik kita mencari tempat yang lebih safe. Ditangkapnya di Pati, di Jakenan, tapi diperiksa di Kudus karena tetanggaan," lanjutnya.

Konstruksi Kasus

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Mereka adalah:

Bupati Pati Sudewo (SDW)

serta tiga Kepala Desa yang berperan sebagai pengepul dan perantara yakni:

Abdul Suyono (YON)

Sumarjiono (JION)

Karjan (JAN)

Modus operandi yang dilakukan adalah mematok tarif antara Rp165 juta hingga Rp225 juta kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes) dengan janji kelulusan. 

Dalam operasi ini, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp2,6 miliar.

Para tersangka kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.

sumber