Satu lagi tokoh politik yang menolak wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terang-terangan mengkritik wacana Pilkada via DPRD yang belakangan ini mengemuka.

Wacana tersebut belakangan ramai dibicarakan, terutama sejak akhir 2025 hingga awal 2026.

Ada beberapa alasan utama di balik wacana Pilkada melalui DPRD, satu di antaranya adalah efisiensi biaya, di mana Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat disebut lebih mahal (karena memakai anggaran negara dan adanya ongkos politik kandidat) sehingga jika dihemat, anggaran bisa dialihkan untuk pembangunan.

Ahok lantas menjelaskan, wacana Pilkada melalui DPRD adalah alasan dirinya keluar dari partai politik.

"Dulu aku keluar dari partai politik gara-gara itu. Sudah tahulah ya," kata Ahok, dalam podcast/siniar yang diunggah di kanal YouTube CURHAT Bang Denny Sumargo, Rabu (7/1/2026).

Pada 10 September 2014 atau lebih dari 12 tahun lalu, Ahok memutuskan keluar dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) yang sebelumnya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mendukung dirinya menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.


Saat itu, Ahok menjelaskan alasan di balik keputusan ini adalah tidak lagi sejalan dengan Partai Gerindra yang sangat mendukung Revisi UU Pemilihan Umum/Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung oleh DPRD.

“Ya hari ini, saya akan siapkan suratnya, dan kirim ke DPP hari ini untuk menyatakan keluar dari Partai Gerindra. Karena bagi saya Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat sebuah pilihan yang terbaik,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/9/2014), dilansir Wartakotalive.com.

Blak-blakan: Pilkada via DPRD Mengambil Hak Rakyat

Ahok lantas mengungkap, ada dua alasan kenapa dirinya sangat menolak Pilkada melalui DPRD.

Pertama, karena rakyat dirampas haknya untuk memberikan suara atau hak pilih yang notabene menjadi fondasi utama negara demokrasi.

Kedua, terkait efisiensi biaya, yang menurut Ahok, Pilkada jadi mahal karena ada oligarki atau pengusaha-pengusaha kaya yang menjadikannya sebagai ajang perebutan sumber daya alam.

"Ketika orang memaksakan [Pilkada] harus kembali ke DPRD, ini kan pertama, mengambil hak rakyat," tutur Ahok.


"Kalau soal sekarang jadi mahal, ada oknum oligarki. Ada satu buku menarik di Kompas dulu sudah lama sekali tahun 2000-an saya pernah baca. Pilkada ini sebetulnya adalah perebutan sumber daya alam."

"Jadi, pengusaha oligarki yang menguasai sumber daya alam mau untuk kebun, mau untuk tambang, itu biasa tuh yang punya duit mendukung calon kepala daerah untuk jadi bupati atau gubernur."

"Buku itu tulis begitu loh. Nah, justru saya katakan; bukan karena itu lalu kita membatalkan hak rakyat dong?"

Lalu, Ahok mengaku, dirinya mengetahui ada praktik politik uang (money politics) dalam mekanisme Pilkada via DPRD, tepatnya saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Bangka Belitung.

Politik uang sendiri merupakan praktik ilegal dalam memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi, seringkali uang, agar memilih/tidak memilih calon tertentu.

Kata Ahok, ada anggota DPRD yang mendapat sejumlah besar uang setelah pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung.

"Nah, terus waktu saya baru mulai di Bangka Belitung jadi provinsi kan, pemilihan gubernur kan juga lewat DPRD," tutur Ahok.

"Orang yang tadi saya dukung untuk jadi anggota DPRD tiba-tiba bisa telepon saya nanya begini, 'Eh, lu tahu enggak tuh [mobil] Daihatsu Feroza itu berapa duit?'"

"Dulu top banget tuh pokoknya. 'Berapa emang?' 'Kenapa?' [Kondisi] baru tuh Rp24 juta, 'Gue baru dapat Rp50 juta nih untuk voting,' pilihan gubernur gitu lho."

"Jadi, langsung mau nyari rumah, mau nyari mobil."


Wacana Pilkada via DPRD Didukung Prabowo
Hanya dua bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan agar kepala daerah dipilih bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan lewat DPRD.

Prabowo melontarkan wacana tersebut di HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu, saat mengkritik sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, sehingga menurutnya harus diperbaiki.

Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota hendaknya kembali dipilih oleh DPRD, serupa dengan pemilu di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati."

Satu tahun kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan Pilkada dipilih oleh DPRD, langsung di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, Pilkada dipilih oleh DPRD membuat mereka tidak perlu lagi pusing-pusing dalam menentukan kepala daerah.

"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," ujar Bahlil.

https://tribunnews.com/nasional/7776...l&s=paging_new

Mau niru negara lain, tapi kewajiban mau niru Singapore juga gak misal anak cucu juga kena, lha disini presidennya kasihan sama anak koruptor