Peta politik tanah air kembali memanas seiring menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada ke tangan anggota DPRD.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) kini berada dalam posisi terhimpit dan seolah 'dikeroyok' oleh kekuatan besar partai politik lainnya di parlemen.

Hingga saat ini, partai berlambang banteng moncong putih tersebut menjadi satu-satunya fraksi yang secara vokal menolak Pilkada tidak langsung.

Sementara itu, mayoritas partai lain justru menganggap pemilihan oleh DPRD sebagai jawaban atas karut-marut demokrasi di daerah.

Benturan Ideologi: Kedaulatan Rakyat vs Efisiensi

Adi Prayitno menjelaskan bahwa mayoritas partai di Senayan merasa sistem Pilkada langsung sudah terlalu 'brutal'.


Biaya politik yang mahal, gurita politik dinasti, hingga praktik politik uang dianggap sebagai penyakit yang hanya bisa sembuh melalui mekanisme pemilihan lewat DPRD.

Namun, PDIP bergeming. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini membangun argumen bahwa Pilkada adalah benteng terakhir kedaulatan rakyat.


“Karena dengan adanya pilkada langsung, kata PDIP, maka rakyat punya keistimewaan untuk menentukan siapa gubernur, bupati, dan wali kotanya sesuai dengan selera rakyat dan bukan sesuai dengan selera elite,” ujar Adi melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (11/1/2026).

PDIP yang Terisolasi

Kondisi saat ini menunjukkan hampir 80 persen partai di parlemen mendukung penuh Pilkada lewat DPRD. Hanya.

PKS yang hingga kini belum menentukan sikap resminya. Ketimpangan dukungan ini membuat PDIP terlihat berjuang sendirian di tengah arus besar.

“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal pilkada oleh DPRD,” ungkap Adi.

Mengulang Memori 2014

Situasi ini bukanlah hal baru bagi PDI Perjuangan.

Adi mengingatkan kembali peristiwa tahun 2014 saat DPR mengesahkan UU Pilkada tidak langsung. Kala itu, PDIP juga menjadi garda terdepan yang menolak meski harus melawan arus mayoritas.

“Sikap politik PDIP inilah yang dipertahankan ketika wacana belakangan terkait dengan pilkada oleh DPRD terus ditunjukkan. Bagi PDIP, itu adalah prinsip yang harus dijaga dalam konteks demokrasi langsung,” pungkasnya.

Kini publik tinggal menunggu, apakah konsistensi PDIP mampu membendung gelombang dukungan mayoritas partai yang ingin mengalihkan mandat suara rakyat ke tangan para elite di DPRD.

Munculnya wacana pilkada lewat DPRD
Wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujar Said, Senin, (22/12/2025).


https://jambi.tribunnews.com/news/11...h-dipilih-dprd

Masa mau orang pilihan kita kalah lagi malu dong