Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpeluang direalisasikan seiring menguatnya dukungan mayoritas fraksi di DPR.

Usulan ini mencuat seusai Partai Golkar, PKB, Gerindra, dan PAN menyatakan dukungan terhadap Pilkada tidak langsung, yang jika digabungkan menguasai lebih dari separuh kursi DPR periode 2024–2029.

Perubahan mekanisme Pilkada akan dilakukan melalui revisi UU Pilkada dan berimplikasi pada pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

Dukungan ini diperkuat oleh pertemuan elite partai di Jakarta pada akhir Desember 2025, sementara partai PDIP, PKS, dan Demokrat masih mengkaji usulan tersebut.

Jika voting dilakukan dan dukungan tetap solid, Pilkada via DPRD berpotensi diterapkan pada periode mendatang.

https://video.tribunnews.com/news/89...d-kian-dominan

Pendukung pilkada via DPRD usulan Bahlil :
Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PSI, NasDem, PKB

Menolak:
PDIP, Demokrat