LBH Minta TNI Tak Sikapi Aksi Massa di Aceh Pakai Kekerasan, Fokus Saja Tangani Bencana


Kompas.com, 28 Desember 2025, 13:43 WIB 1 Zuhri Noviandi, Icha Rastika Tim Redaksi Lihat Foto Demonstrasi di Lhokseumawe, Aceh, 25-26 Desember 2025. TNI sebut ada bendera GAM dan pistol Colt. (Akun X Pusat Penerangan TNI, @Puspen_TNI)

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menilai, tidak sepatutnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyikapi aksi massa yang membawa bendera bulan bintang di Aceh secara berlebihan, apalagi sampai menggunakan senjata. Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa mengatakan, tidak ada alasan bendera itu direpresi dengan kekerasan, apalagi di tengah situasi bencana yang masih melanda Aceh.

"Bagaimanapun tentara tidak boleh melakukan, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini bahwa bendera itu tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintahan," katanya saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (26/12/2025) malam.

Menurut Aulianda, bendera putih dan bulan bintang yang dibawa oleh masyarakat hanya merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan bencana selama ini. "Bahkan beberapa di antaranya kita tahu itu mereka bawa bantuan untuk korban," ujarnya.

Aulianda mengatakan, sejak dua minggu lalu, sejumlah pihak di Aceh bahkan sudah meminta bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi dia melihat pemerintah masih enggan melakukan hal itu.

"Kita minta bantuan yang lebih ataupun mekanisme yang lebih intensif terhadap bencana," katanya.

Di sisi lain, kata Aulianda, yang paling disayangkan adalah adanya anggota TNI yang menggunakan senjata saat memukul warga. Padahal, jika bendera bulan bintang dikaitkan dengan situasi politik keamanan, seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif.

"Kalau diselesaikan di lapangan sudah pasti tidak ada dialog, dan sudah pasti akan terjadi konfrontasi. Ketika konfrontasi itu terjadi, ya senjata akan mengambil perannya sementara masyarakat cuma punya tongkat yang dibalut dengan bendera," ujar dia.

Sedianya, di tengah kondisi bencana yang masih perlu penanganan cepat, TNI mengerahkan semua kekuatan untuk membantu wilayah terdampak agar proses pemulihan bisa cepat selesai.

"Fokus saja bantu korban bencana. Tentara bangun saja jembatan, bikin jalan, kerahkan alat berat, zipur kerahkan, semua bantu logistik sebisa mungkin kita sama-sama saling bahu-membahu," tuturnya.

Respons Dandim Aceh Utara Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Arh Jamal Dani Arifin, dalam konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Jumat (26/12/2025) menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus pada penanggulangan bencana dan pemulihan pascabanjir. Terkait insiden kericuhan, Jamal menekankan bahwa tugas TNI bersama Polri adalah menjaga kondusivitas wilayah agar tetap aman.

“Tugas kami lainnya bersama Polres Lhokseumawe menjaga kondusivitas wilayah. Jika ada yang mengganggu maka kami tindak, kita laksanakan sesuai yang seharusnya,” kata Jamal.

Mengenai pengibaran bendera bulan bintang, Jamal menyebut aksi tersebut tidak dibenarkan karena merupakan inisiatif masyarakat tanpa perintah dari Komite Peralihan Aceh (KPA). Pihak Kodim mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu ketegangan di tengah masa pemulihan bencana. Selain itu, menurut Jamal, gesekan setelah adanya provokasi, sejumlah massa mendorong keras petugas gabungan TNI-Polri sambil meneriaki perlawanan.

“Kericuhan ulah dari provokasi sejumlah massa mendorong petugas gabungan TNI-Polri sambil meneriaki lawan-lawan. Sehingga personel pun melakukan perlawanan terhadap massa yang mau anarkis. Terjadilah saling baku hantam,” kata dia.

Razia TNI-Polri Petugas menghentikan laju kendaraan konvoi dari arah Pidie menuju Aceh Utara. Razia ini dalam rangka pencegahan konvoi bendera bulan bintang dan simbol separatis yang dilakukan oleh Eks Kombatan GAM dan simpatisan.

“Sekitar pukul 20.53 WIB. personel Polres Lhokseumawe gabungan TNI melaksanakan razia atau sweeping terhadap mobil rombongan konvoi sebanyak 11 unit kendaraan roda 4 jenis campuran dan menghentikan dengan cara persuasif,” ujarnya.

“Jadi kalau massa ini tidak arogan dan provokasi mungkin tidak terjadi kericuhan. Keadaan ya. Saya Dandim 0103/Aceh Utara bersama Kapolres Lhokseumawe juga ikut didorong dan terkena pukulan oleh massa. Ya mau bagaimana lagi keadaan situasikan, namun cepat diredam,” kata dia.

Jamal mengungkapkan, kejadian ini sudah dimediasi antara Korlap Aksi, Aizilul Nazrina beserta rombongan dengan Kapolres Kota Lhokseumawe dan Dandim 0103.

“Diperoleh kesepakatan bahwa pihak rombongan. Mereka juga sudah menyatakan bahwa kejadian ini adalah hanya selisih paham, dan sepakat berdamai dengan aparat gabungan, serta massa terkena pukulan akan ditanggung pihaknya sendiri. Ini pinta dari pihak mereka sendiri,” ucap dia.

https://regional.kompas.com/read/202...age=all#page2.


Polemik bendera bulan bintang, korban bencana di Aceh minta fokus penyaluran bantuan – 'Mohon menahan diri, kami sudah lelah'


Keterangan gambar,Sejumlah orang mengibarkan bendera bulan bintang seraya mengawal bantuan untuk korban banjir di Bireuen, Aceh, pada 25 Desember 2025.

Sejumlah pihak mengecam aksi kekerasan anggota TNI terhadap peserta aksi unjuk rasa dan rombongan pembawa bantuan yang membawa bendera bulan bintang. Pihak TNI menyebut sempat terjadi "kesalahpahaman".

Para korban bencana mengaku risau mendengar berita soal insiden tersebut seraya meminta semua pihak "menahan diri", fokus menangani bencana, serta menyalurkan bantuan.

"Saya sangat khawatir bila isunya berubah ke politik murni. Siapa yang akan mengurus korban bencana? Saya dan keluarga, serta teman-teman yang lain sesama pengungsi, sudah lelah hidup di bawah tenda. Mohon hentikan pertikaian politik," kata Muhammad, salah satu korban banjir di Bireuen.

Sejumlah video yang viral di media sosial memperlihatkan aparat berseragam TNI memukuli sejumlah orang yang disebut membawa bantuan untuk korban bencana serta mengibarkan bendera bulan bintang—bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pembawa bendera bulan bintang di AcehSumber gambar,Dokumentasi warga
Keterangan gambar,Sejumlah truk yang mengangkut massa pembawa bendera bulan bintang mengantre melintasi jembatan yang dipadati kendaraan.
Di video lainnya, TNI disebut bentrok dengan warga di Aceh Utara saat membubarkan massa yang membawa bendera serupa.

Sejumlah organisasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) ramai-ramai mengecam "tindakan represif" TNI yang sampai melukai warga.

Panglima TNI diminta melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya karena tindakan mereka dinilai "melanggar HAM".

Sementara itu Pusat Penerangan (Puspen) TNI mengklaim kejadian itu terjadi karena "salah paham" dan kondisi sudah kembali "damai".

Apa yang terjadi dan mengapa pengibaran bendera Aceh menjadi isu yang sensitif?

Apa yang terjadi di lapangan?
Razia berujung kekerasan

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan aparat berseragam TNI memukuli sejumlah orang.

Kejadian yang sempat terekam kamera warga itu terjadi di daerah Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu, di perbatasan Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

Pada Kamis (25/12) malam aparat gabungan TNI-Polri melakukan razia di Jembatan Krueng Mane. Dalam razia itu, sejumlah anggota TNI dan Polri terlihat membawa senjata laras panjang.

Tangkapan layar video yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan TNI di Krueng Mane, Bireuen, memperlihatkan seorang pria memakai topi ditarik oleh beberapa anggota TNI.Sumber gambar,Akun X Puspen TNI
Keterangan gambar,Tangkapan layar video yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan TNI di Krueng Mane, Bireuen, Aceh.
Beberapa warga dipukul hingga ditendang. Bahkan ada yang mengalami luka di kepala.

Kendaraan yang melintas diperiksa dan orang-orang di mobil bak terbuka diminta turun.

Menurut informasi yang beredar, warga sekitar menyebut aparat menurunkan bendera bulan bintang dari kendaraan-kendaraan itu.

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Teuku Mustafa Kamal, menyatakan kejadian itu terjadi karena "salah paham".

"Itu salah paham, saling memaafkan, sudah selesai dan damai," kata Mustafa.

"TNI fokus membantu penanggulangan bencana alam."

Mustafa juga meneruskan video pernyataan ketua rombongan konvoi, Azilul Nazirna Tiro, yang mengonfirmasi hal yang sama, menyebut kejadian itu "di luar dugaan".

"Kita mengakui ini keteledoran kita bersama, kita anggap permasalahan ini selesai," ujar Azizul.

Pembubaran konvoi bendera bulan bintang

Peristiwa pada Kamis (25/12) malam hingga Jumat (26/12) dini hari yang viral di dunia maya itu dibenarkan oleh TNI.

Namun, mereka menyayangkan video itu disertai narasi yang "tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI".

Puspen TNI mengatakan razia dilakukan setelah pihaknya membubarkan massa peserta aksi konvoi di Simpang Kandang, yang juga membawa bendera bulan bintang.

"Sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana".


Keterangan gambar,Sejumlah orang mengibarkan bendera bulan bintang seraya mengawal bantuan untuk korban banjir di Bireuen, Aceh, pada 25 Desember 2025.
Saat dilakukan pemeriksaan, aparat juga menemukan satu orang yang membawa satu senjata api—beserta amunisinya—dan senjata tajam.

Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pada Kamis (25/12) siang, sejumlah masyarakat dijadwalkan menggelar aksi damai solidaritas kemanusiaan di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Kecamatan Lhoksukon.

Seruan terkait aksi itu dikeluarkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pase Bersatu (GRPB) Aceh Utara sekitar sepekan sebelumnya. Mereka mengajak mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk bergabung.

TNI membubarkan aksi pengibaran bendera bulan bintang yang dilakukan sekelompok orang di Simpang Kandang, Aceh Utara, Kamis (25/12).Sumber gambar,Dokumentasi Korem Lilawangsa
Keterangan gambar,TNI membubarkan aksi pengibaran bendera bulan bintang yang dilakukan sekelompok orang di Simpang Kandang, Aceh Utara, Kamis (25/12).
Khussyairi, mahasiswa yang tergabung dalam GRPB, mengatakan peserta aksi diminta membawa bendera putih sebagai simbol untuk menuntut pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra.

Tepat tanggal 25 Desember, selain masyarakat yang membawa bendera putih, rupanya ada juga masyarakat yang membawa bendera bulan bintang—bendera yang menjadi lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Itu spontanitas dan tidak ada perintah dari pihak manapun untuk mengibarkan," kata Khussyairi yang merupakan koordinator lapangan perwakilan mahasiswa.

Puspen TNI menegaskan, pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

"Karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI."

Anggota TNI merampas ponsel wartawan

Muhammad Fazil, wartawan lokal yang sedang meliput aksi damai di depan kantor bupati, mengatakan TNI mengejar beberapa massa konvoi yang membawa bendera bulan bintang sampai ke lokasi aksi damai.

"Saat mengejar, lalu ada yang melarikan diri karena dibubarkan. Yang diamankan sama para TNI itu khusus yang mengibarkan bendera bulan bintang," ujar Fazil, yang kemudian mengatakan ada juga "aksi pemukulan" oleh aparat terhadap beberapa peserta.

Ponsel milik Fazil juga sempat dirampas oleh salah satu anggota TNI ketika wartawan itu sedang mengambil video massa yang membawa bendera bulan bintang diamankan aparat. Dia diminta menghapus videonya.

"Saat saya mengambil video itu, ponsel di tangan saya itu ditampar dan terjatuh. Kemudian saya ambil lagi. Saat saya ambil ponsel itu dirampas lagi sama TNI," Fazil menceritakan pengalamannya.

Tangkapan layar dari video yang merekam momen perampasan ponsel Fazil oleh anggota TNI di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (25/12). Ada tujuh orang dalam tangkapan layar itu, tiga di antaranya mengenakan seragam TNI. Salah satu anggota TNI merampas ponsel milik Fazil.Sumber gambar,Dokumen Istimewa
Keterangan gambar,Tangkapan layar dari video yang merekam momen perampasan ponsel Fazil oleh anggota TNI di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (25/12).
Dia sudah menunjukkan identitasnya sebagai wartawan, tetapi anggota TNI itu tidak mempercayainya.

Ponselnya baru dikembalikan setelah ada anggota kepolisian yang mengaku mengenal Fazil sebagai wartawan.

"Kami sebagai jurnalis sekarang jadi agak waspada juga untuk meliput hal-hal anarki seperti itu di lapangan. Harus menjaga jarak. Kemudian merasa ketakutan juga diintimidasi semacam itu," kata Fazil.

Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Jamal Dani Arifin, mengonfirmasi bahwa personelnya merampas ponsel milik Fazil.

Dia menyatakan telah menghubungi Fazil untuk mengajak mediasi, tetapi belum terlaksana.

"Sejujurnya saya akui tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Untuk anggota kami, tentu akan ada tindakan aturan yang berlaku di militer," ujar Jamal, Jumat (26/12).

Dia menyebut insiden perampasan ponsel tersebut merupakan murni kesalahan teknis yang dipicu oleh dinamika situasi di lapangan saat aksi berlangsung.

Jamal juga menegaskan institusinya sangat menghargai profesi jurnalis dan karya-karya jurnalistik.

'Panglima harus bertanggung jawab'
Dalam wawancara dengan sejumlah media lokal, Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyebut penertiban yang dilakukan oleh aparat TNI berlangsung represif.

Mereka menggunakan senjata api laras panjang saat mencoba membubarkan massa konvoi.

Menurut Aulianda, aksi konvoi tersebut merupakan wujud kekecewaan sebagian rakyat Aceh atas lambannya negara dalam menangani bencana alam yang terjadi di Aceh.

Bendera yang mereka bawa juga tidak bisa diasosiasikan dalam bentuk sikap politik yang menentang pemerintah.

Peserta aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis (25/12), mengibarkan bendera putih dan bendera bulan bintang di atas sebuah panggung kecil sambil berorasi. Di bagian depan panggung terdapat tulisan "Status bencana nasional adalah tanggung jawab negara #saveaceh #prayforaceh.Sumber gambar,Dokumen Istimewa
Keterangan gambar,Peserta aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara pada Kamis (25/12), tidak hanya membawa bendera putih, tapi juga membawa bendera bulan bintang.
Senada, Amnesty International Indonesia menilai dalih penertiban bendera bulan bintang ataupun klaim gangguan lalu lintas sama sekali tidak sebanding dengan kekerasan berlebih yang ditampilkan oleh aparat TNI.

"Insiden kekerasan di Krueng Mane, Aceh Utara, bukan sekadar gesekan di lapangan, melainkan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan persnya, Jumat (26/12).

"Tindakan represif yang diduga dilakukan aparat gabungan TNI/Polri terhadap relawan yang hendak menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang mencerminkan arogansi kekuasaan. Inisiatif kemanusiaan warga direspons dengan razia, pelarangan ekspresi bendera, pukulan, tendangan, dan laras senjata," dia menambahkan.

Pihaknya mendesak penyelidikan independen dan transparan yang melibatkan Komnas HAM untuk mengusut tuntas para pelaku kekerasan dalam peristiwa ini.

"Negara harus berhenti menggunakan pendekatan keamanan militeristik dalam merespons inisiatif warga sipil, apalagi di tengah bencana," ujar Usman.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta panglima TNI bertanggung jawab terhadap situasi ini.

Ketua PBHI, Julius Ibrani, juga meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merespon tindakan anggotanya dengan tegas dan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi.

"Bertindaklah segera Presiden Prabowo, bertindaklah dengan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tindaklah pasukan Anda, evaluasilah anggota Anda, Panglima TNI Agus Subianto, agar tetap menjaga situasi kondusif," kata Julis.

Pengakuan pembawa bendera bulan bintang
BBC News Indonesia mewawancarai salah satu pembawa bendera bulan bintang untuk mengetahui maksud tindakan mereka.

Namanya Teuku Samsul Rizal. Dia merupakan eks kombatan GAM Wilayah Pase Aceh Utara, yang kini tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA).

Pada 25 Desember lalu, Samsul Rizal hanya ikut aksi damai, tidak termasuk ke dalam rombongan pembawa bantuan yang diadang TNI.

Namun, Samsul ikut konvoi bendera bersama massa lainnya menggunakan sepeda motor di depan kantor bupati Aceh Utara.

Dia mengaku tidak menyangka kalau konvoi bantuan dari organisasinya akan diadang oleh TNI.

Sebab, sejak awal niat mereka hanya ingin menyalurkan bantuan, dengan membawa bendera Aceh sebagai identitas pemberi bantuan.

Menurut Samsul, bendera itu adalah bendera Aceh, seperti yang tertuang Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan qanun.

"Kami lihat orang lain bawa logo, bawa bendera ataupun bawa simbol. Orang KPA pun kan enggak ada salahnya bawa bendera bintang bulan. Merujuk pada UU PA, qanun, ini sudah bendera Aceh gitu," kata Samsul kepada wartawan Fazil yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (26/12)

Samsul mengklaim berulang kali mengatakan, "tidak ada rencana untuk memerdekakan Aceh dalam situasi bencana ini" dan pihaknya tidak mau "mengambil keuntungan" dari situasi ini.

"Sekarang ayo kita sama-sama atas nama kemanusiaan, apakah KPA, apakah GAM, apakah TNI, apakah Polri, apakah instansi apapun, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan ini," ujarnya.

Warga berjalan melintasi Desa Pepelah, Kecamatan Pinding, Kabupaten Gayo lues, Aceh, Senin (22/12/2025). Sumber gambar,Antara Foto/Syifa Yulinnas
Keterangan gambar,Warga berjalan melintasi Desa Pepelah, Kecamatan Pinding, Kabupaten Gayo lues, Aceh, Senin (22/12).
Meski dia mengajak untuk fokus terhadap penanganan bencana, masih ada pertanyaan yang mengganjal di benak Samsul.

Dia jadi mempertanyakan, apa sebenarnya status bendera yang dia yakini sebagai bendera Aceh itu?

Samsul minta pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama untuk membahasnya, agar tidak jatuh korban lagi.

"Tolong sampaikan kepada gubernur dan presiden supaya jangan ada permasalahan lagi tentang ini. Duduklah mereka berdua itu. Bagaimana solusinya yang terbaik untuk umat Aceh ini, untuk bangsa Aceh ini, jangan diadudombakan macam Belanda begitu," kata dia.
https://www.bbc.com/indonesia/articl...s/cj38k1n8z70o

lanjutan di bawah