Anak Kombatan GAM Kibarkan Bendera Bulan Bintang, Tuntut Penetapan Status Bencana Nasional untuk Aceh


Uliya Azri
17:29 WIB, 22 Desember 2025


Aksi Jasa di depan kantor Bupati Bireuen. Foto: AJNN/Uliya Azri.
BIREUEN — Ketua Jaringan Anak Syuhada (JASA) Bireuen, Tgk. Mauliadi, mengancam akan membawa persoalan banjir besar di Aceh dan Sumatra ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini dilakukan karena pemerintah pusat enggan menetapkan status darurat bencana nasional.

“Jika Presiden Prabowo tidak menetapkan darurat bencana nasional untuk Sumatra dan Aceh, kami sangat kecewa. Pemerintah pusat telah mengingkari perjanjian damai antara RI dan GAM yang sudah berusia 20 tahun,” kata Mauliadi saat memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin, 22 Desember 2025.

Mauliadi mengatakan keengganan pemerintah pusat itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian Aceh. Keengganan menetapkan status darurat nasional itu adalah pelanggaran terhadap harta, nyawa, dan martabat rakyat Aceh yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005.

Mauliadi juga menilai negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk melindungi hak-hak sipil masyarakat Aceh, terutama saat menghadapi bencana alam. JASA, kata Mauliadi, meminta Wali Nanggroe Aceh membawa persoalan banjir besar ini ke ranah internasional.

Mauliadi mengatakan, perhatian dunia internasional diperlukan untuk memastikan perdamaian Aceh tetap terjaga. “JASA akan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak internasional agar dunia mengetahui apa yang sedang terjadi di Aceh hari ini,” kata Mauliadi.

Dalam pernyataannya, Mauliadi juga melontarkan kritik keras terhadap kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana banjir di Aceh. Ia bahkan menyebut opsi pemisahan diri jika negara dinilai tidak mampu melindungi rakyatnya.

“Jika Indonesia tidak mampu mengatasi kondisi ini, maka lebih baik bebaskan saja Aceh agar Aceh berdiri sendiri,” kata Mauliadi.***
https://www.ajnn.net/news/anak-komba...ceh/index.html


Pakar Kritik Negara “Jahat”: Tolak Status Bencana Nasional, Tutup Bantuan Asing, dan Pangkas Anggaran


Seputar Cibubur - 22 Des 2025, 18:00 WIB Penulis: Muhamad Iqbal Fathurahman Editor: Erlan Kallo Wali Kota Medan, Rico Bayu Tri Putra Waas saat menerima bantuan dari Uni Emirat Arab. /Pemkot Medan

SEPUTAR CIBUBUR - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar melontarkan kritik keras terhadap sikap negara dalam merespons rangkaian bencana yang melanda wilayah Sumatera.

Menurutnya, negara dinilai abai, tidak empatik, dan justru memperlihatkan wajah yang “jahat” melalui kebijakan yang menutup ruang bantuan serta mempersempit anggaran penanganan bencana. Ia menilai bahwa beban penanganan bencana di daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara nyaris sepenuhnya dipikul oleh pemerintah daerah dan para relawan di lapangan.

"Contoh misalkan Aceh, Sumbar, Sumatera Utara, semua yang ada di lapangan itu daerah, juga kita angkat topi kepada relawan-relawan. Tapi negara ini jahat sekali. Karena kayak sekarang (menjadikan) bencana nasional juga nggak mau. Bantuan dari asing juga nggak mau. Terus pemerintah maunya apa?" ujar Media Wahyudi Askar dalam acara nonton bareng dan diskusi film 'Tak Ada Makan Saing Gratis' karya Watchdoc.

Menurutnya, sikap pemerintah yang enggan menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional berdampak serius terhadap skema penanganan dan alokasi anggaran.

Tanpa status bencana nasional, dukungan fiskal dari pusat menjadi terbatas, sementara daerah harus berjibaku dengan sumber daya yang minim.

Ia juga menyoroti penolakan pemerintah terhadap bantuan internasional. Kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi di lapangan, di mana kebutuhan logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan pascabencana masih sangat mendesak.

Di sisi lain, Wahyudi mengkritik keras kebijakan pemangkasan anggaran yang belakangan kerap dibungkus dengan istilah “efisiensi”. Menurutnya, efisiensi anggaran justru menjadi alasan untuk mengurangi belanja publik di sektor-sektor vital, termasuk kebencanaan dan perlindungan sosial.

"Dan sekarang pemangkasan anggaran luar biasa (efisiensi). Jadi saya kira negara hari ini dikelola dengan serampangan, tata kelola fiskalnya buruk sekali, dan nggak ada yang bisa menembus telinga Prabowo Subianto," sambungnya.

Ia menilai tata kelola fiskal saat ini tidak mencerminkan kepekaan negara terhadap penderitaan rakyat. Kebijakan anggaran dinilai gagal menjawab situasi darurat yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.

Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa tanpa perubahan arah kebijakan, negara berisiko semakin menjauh dari tanggung jawab dasarnya: melindungi warganya di saat krisis. Wahyudi menegaskan, selama suara-suara kritis tidak didengar oleh pengambil keputusan tertinggi, persoalan serupa akan terus berulang.***

https://seputarcibubur.pikiran-rakya...garan?page=all





Pemerintah Akhirnya Izinkan Bantuan Asing Masuk ke Aceh

Senin, 22 Desember 2025 | 16:59 WIB
SM
SM
Penulis: Salman Mardira | Editor: SMR
Prajurit TNI AU memasukkan bantuan untuk korban banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke pesawat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).
Prajurit TNI AU memasukkan bantuan untuk korban banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke pesawat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025). (Beritasatu.com/Maria Gabrielle Putrinda)
Banda Aceh, Beritasatu.com - Pemerintah akhirnya membolehkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional masuk ke Sumatera, khususnya Aceh, pascabencana banjir serta longsor. Namun, bantuan itu harus bersifat nonpemerintahan atau dari NGO.

"Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (22/12/2025).

Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pemprov Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, bantuan internasional yang bersifat non-goverment to goverment (pemerintah) selama ini dibenarkan. Namun, bantuan pemerintah luar belum dibolehkan.

"Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan," ucap Muhammad MTA dikutip dari Antara.

Dengan demikian, kata dia, pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional atau sejenisnya sudah bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Namun, harus melaporkannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Terkait bantuan barang atau logistik, lanjut dia, mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Kemudian untuk program pemulihan, kata dia, nantinya dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Aceh.

Karena harus disesuaikan dengan R3P (rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) yang bakal disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Ia menegaskan berbagai langkah pemulihan pascabencana terus dilakukan Pemprov Aceh. Bahkan gubernur Aceh mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah terdampak agar bisa mengambil langkah strategis dan terpadu nantinya .

"Dari beberapa kesempatan gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini," ucap MTA.

https://www.beritasatu.com/nasional/...-masuk-ke-aceh


masalah bantuan asing