Derita Warga Gayo Berlanjut Usai Kunjungan Presiden Prabowo


Last updated: Senin, 15 Desember 2025 18:15 WIB
By
M Saman
Lama Bacaan 2 Menit

Derita warga di Dataran Tinggi Tanah Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah, belum berakhir meski Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri telah berkunjung ke wilayah tersebut pascabencana banjir bandang dan longsor beberapa hari lalu. (Foto: Ist)
SHARE
Takengon, Infoaceh.net — Derita warga di Dataran Tinggi Tanah Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah, belum berakhir meski Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri telah berkunjung ke wilayah tersebut pascabencana banjir bandang dan longsor beberapa hari lalu.
Tokoh masyarakat Gayo, Bardan Sahidi, menilai kunjungan Kepala Negara belum diikuti dengan langkah nyata yang mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan.
Hingga kini, sebagian warga masih terisolasi akibat rusaknya akses jalan dan jembatan, bahkan terancam kekurangan pangan.
“Warga Gayo masih terisolasi dan terancam kelaparan karena akses jalan dan jembatan yang rusak. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” kata Bardan, dalam keterangannya kepada Infoaceh.net, Senin (15/12).
Menurutnya, warga di sejumlah kampung terdampak sangat membutuhkan bantuan darurat berupa bahan makanan, air bersih, serta obat-obatan.
Selain itu, perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan utama agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan normal.
Bardan menegaskan, setelah hampir tiga pekan bencana banjir dan longsor melanda wilayah Tanah Gayo, kunjungan Presiden seharusnya menjadi momentum awal dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara serius.

“Kunjungan Kepala Negara yang disambut gegap gempita masyarakat bukan sekadar seremonial atau swafoto. Ini seharusnya menjadi momentum memulai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika tidak segera ditangani, Aceh Tengah bisa benar-benar terkurung,” tegas mantan Anggota DPRA dua periode tersebut.
Ia mengingatkan setiap keterlambatan penanganan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
“Satu nyawa itu sangat berarti bagi kami. Jangan dikira setelah Presiden datang ke Bener Meriah dan Takengon, penderitaan warga langsung berakhir,” ujarnya.
Bardan mengakui pemerintah telah menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak. Namun, bantuan tersebut dinilai masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga yang terdampak bencana.
“Harapan kami masyarakat Tanah Gayo, pemerintah bisa lebih cepat, lebih serius, dan lebih efektif dalam menangani bencana ini. Jangan sampai warga terus menunggu dalam kondisi serba terbatas,” katanya.
Hingga kini, sebagian warga Gayo masih hidup dalam keterbatasan, terisolasi akibat putusnya jalur transportasi, serta bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar penderitaan berkepanjangan masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo dapat segera diakhiri.'

https://www.infoaceh.net/2025/12/15/...den-prabowo-2/



Warga dan TNI di Aceh Tengah Jalan Kaki Evakuasi Jenazah Lewat Sungai

CNN Indonesia
Senin, 15 Des 2025 18:24 WIB
Bagikan:


url telah tercopy

Warga Desa Burlah dan TNI evakuasi jenazah Sarni (50) dengan berjalan kaki menyeberangi sungai yang berarus deras. (Foto: Dok. Istimewa)
Banda Aceh, CNN Indonesia -- Warga Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh bersama TNI mengevakuasi jenazah bernama Sarni (50) yang meninggal dunia pascabencana yang menerjang wilayah itu.
Evakuasi korban berjalan dramatis. Proses evakuasi menggunakan tali sling berupa kabel listrik sebagai alat bantu pengaman, mengingat kondisi medan yang licin.

Jenazah dievakuasi secara manual dengan cara digotong menggunakan kain sarung dan kayu untuk memastikan proses pemindahan dapat berjalan dengan aman. Kemudian melewati sungai di wilayah itu yang masih deras.

Informasi yang diterima, sebelum bencana banjir bandang, korban disebut dalam kondisi sehat. Namun pascabencana, korban diduga mengalami trauma berat yang kemudian berdampak pada kondisi kesehatannya hingga akhirnya meninggal dunia.

Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi, jenazah korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans Puskesmas Ketol menuju rumah duka di Desa Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, untuk disemayamkan.

Komandan Kodim 0106/Aceh Tengah, Letkol Inf Raden Herman Sasmita, membenarkan kegiatan evakuasi jenazah warga tersebut yang dilakukan oleh warga dan personel TNI melewati arus sungai karena jembatan penghubung di sana terputus.

"Proses evakuasi jenazah berlangsung cukup sulit mengingat medan yang harus dilalui berada di bantaran sungai dengan arus air yang masih deras akibat hujan dan dampak banjir bandang sebelumnya,[/]" kata Letkol Inf Raden dalam keterangannya, Senin (15/12).

Raden menegaskan bahwa kegiatan evakuasi jenazah ini merupakan kerja sama antara TNI dan masyarakat.

"Evakuasi ini terlaksana berkat kebersamaan dan kepedulian semua pihak. TNI bersama masyarakat bergerak dengan satu tujuan, yaitu membantu warga yang sedang mengalami kesulitan," katanya.

Dari data posko penanganan bencana hidrometeorologi Aceh Tengah, Kecamatan Ketol masih berstatus terisolir. Ada 9 desa di sana yang belum terbuka akses darat termasuk di Desa Burlah.

(dra/wis)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-lewat-sungai.



Dua Pekan Lebih Aceh Tengah Masih Terisolir, Harga Telur Tembus Rp 150 Ribu per Papan

Tayang: Senin, 15 Desember 2025 17:17 WIB
Editor: Mawaddatul Husna


zoom-inlihat fotoDua Pekan Lebih Aceh Tengah Masih Terisolir, Harga Telur Tembus Rp 150 Ribu per Papan
ISTIMEWA
HARGA SEMBAKO MELONJAK - Sejumlah pedagang sedang menunggu pembeli. Sejumlah harga bahan pokok di Aceh Tengah mengalami kenaikan signifikan sehingga memberatkan masyarakat, Senin (15/12/2025).
A-
A+
TribunGayo.com, TAKENGON – Dua pekan lebih pascabanjir bandang, Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir sehingga berdampak serius terhadap ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan signifikan sehingga memberatkan masyarakat.

Seorang warga Takengon, Aceh Tengah, Khalis menyampaikan berdasarkan pantauannya di sejumlah pasar tradisional di Aceh Tengah, harga telur ayam melonjak tajam hingga tembus Rp 150 ribu per papan.

Sementara ikan teri (kareng) dijual dengan harga Rp 300 ribu per kilogram, membuat masyarakat mengaku kewalahan untuk membeli.

"Ditengah mahalnya sejumlah bahan pangan tersebut, beberapa komoditas lain masih relatif stabil," kata Khalis, Senin (15/12/2025).

Ia menyebutkan harga cabai merah berada di kisaran Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram, kentang Rp 12 ribu per kilogram, serta ikan mujair sekitar Rp 50 ribu per kilogram.

Krisis Meluas ke Energi Rumah Tangga
Tak hanya pangan, krisis juga meluas ke kebutuhan energi rumah tangga.

Tidak adanya gas membuat sebagian besar warga terpaksa kembali memasak menggunakan kayu bakar.

Namun ironisnya, harga kayu bakar pun ikut melonjak, yakni berkisar Rp15 ribu hingga Rp 20 ribu per ikat, dengan isi satu ikat sekitar 5 hingga 8 potong kayu.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menertibkan harga dan mengawasi distribusi bahan pokok.

Masyarakat memahami adanya kenaikan harga akibat keterbatasan akses, namun mereka meminta agar lonjakan tersebut tidak sampai mencekik kondisi ekonomi warga.

“Naik sedikit tidak masalah, tapi jangan sampai masyarakat semakin tertekan.

Kami sudah terdampak bencana, jangan ditambah dengan mahalnya kebutuhan hidup,” ujar Khalis.

Hingga kini, akses keluar masuk Aceh Tengah masih menjadi kendala utama distribusi logistik.

Masyarakat berharap percepatan pembukaan jalur transportasi dan intervensi pemerintah dapat segera dilakukan agar kondisi tidak berkembang menjadi krisis sosial. (*)


https://gayo.tribunnews.com/aceh-ten...ibu-per-papan.




Warga Umang Linge Aceh Tengah Kosongkan Gampong, Terancam Kelaparan Akut

Firdaus Akbar
2 min baca
Senin, 15 Des 2025
33


Warga gampong terpencil Umang, Kecamatan Linge, Aceh Tengah berbondong-bondong tinggalkan gampong seusai diterjang banjir dan longsor 26 November 2025.. FOTO/FB.SCREENSHOT
posaceh.com, Banda Aceh – Penduduk Umang, Kecamatan Linge, Aceh Tengah kosongkan gampong, pindah ke tempat lebih terjangkau bantuan.

[b]Gampong satu ini dikenal karena lokasinya yang terpencil, medan sulit, tetapi kaya sumber daya alam dan sering membutuhkan perhatian infrastruktur serta bantuan logistik.[/]

Khususnya saat terdampak bencana banjir atau longsor saat ini. Sebelumnya, gampong ini juga meradakan suara gemuruh dan getaran mengawali datangnya bencana banjir bandang.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (26/11/2025) sore itu memaksa ratusan warga mengungsi dan meninggalkan rumah mereka.

Wahyu Putra, Kepala Desa Umang, menceritakan detik-detik sebelum bencana terjadi. Dikatakan, hujan deras mengguyur kampung sejak pagi, namun intensitasnya tidak tinggi.

Tetapi, sekitar pukul 16.00 WIB, suasana berubah mencekam. “Baru sore Rabu terdengar di kampung kami bunyi dentuman bumi dan ada getaran gempa,” ujarnya.

Suara tersebut disusul dengan tanah longsor dari pegunungan, terdorong oleh aliran air. Bencana banjir bandang itu melanda Kampung Umang, bahkan menyebabkan sebagian tanah di kampung tersebut retak.

Dikatakan sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 221 penduduk Kampung Umang terpaksa mengungsi ke sebuah lokasi bernama Simpang Kelampang. Namun, proses evakuasi tidak berjalan mulus.

[b]Pada Jumat (12/12/2025) pagi, 133 warga di dusun Pantan Jemungket terjebak saat hendak menuju lokasi pengungsian.

“Kami potong kayu untuk membuat jembatan darurat, supaya masyarakat yang terjebak bisa keluar menuju Simpang Kelampang dan berkumpul bersama,” tutur Wahyu.

Kini, masyarakat Kampung Umang menyatakan tidak ingin kembali ke kampung halaman mereka. Mereka mendambakan permukiman baru.

“Kalau kami di Kampung Umang ingin pindah kampung, karena di kampung itu kami tidak nyaman lagi, kami ingin direlokasi,” tegas Wahyu.

Sementara itu, di lokasi pengungsian Simpang Kelampang, kondisi warga mulai memprihatinkan. Wahyu melaporkan bahwa sekitar 35 persen warganya sudah jatuh sakit, dan 75 persen lainnya menunjukkan gejala sakit.

Dia berharap tim medis segera datang ke lokasi pengungsian ini untuk membantu korban yang sakit dan kebutuhan dasar bagi warganya.(Muh/*)

https://posaceh.com/warga-umang-ling...aran-akut/amp/

penderitaan rakyat di pedalaman Aceh



Prabowo: Ada yang Teriak Minta Status Bencana Nasional, Situasi Sumatera Terkendali

Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana.
15 Desember 2025 | 20.16 WIB



Bagikan

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025. Youtube Sekretariat Presiden
Perbesar
Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025. Youtube Sekretariat Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali.

"Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo dalam dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

berencana segera membentuk sebuah badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Prabowo juga segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.
Dia mendapatkan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan dibangun 2.000 rumaah mulai akhir pekan ini. "Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap," kata dia.

Koalisi Masyarakat sipil yang tergabung dalam Posko Nasional untuk Sumatera menilai pemerintah lamban menangani banjir Sumatera. Padahal, bencana yang menghantam tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sudah memasuki pekan kedua.

Posko Nasional untuk Sumatera mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional. Sebab, pada pekan kedua bencana, ribuan warga di ketiga wilayah terdampak masih terisolasi tanpa logistik, layanan kesehatan, sanitasi layak, hingga jaringan listrik.

Di Aceh, akses ke sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur, masih terputus total. Distribusi logistik hanya bisa dilakukan menggunakan helikopter atau perahu nelayan, sedangkan bantuan menumpuk di Bireuen dan tidak menjangkau warga di pegunungan yang terancam kelaparan.

Afif dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyebutkan pengungsi terbanyak adalah bayi, anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang penyakit kronis. Sementara, tempat pengungsian dinilainya tidak layak, layanan medis minim, sanitasi memburuk, harga bahan pokok melonjak, dan listrik tidak stabil.

“Jika pemerintah tidak memberi kejelasan, sebagian warga meminta kirimkan saja kain kafan, karena yang membuat orang meninggal bukan bencananya, tetapi penanganannya,” tutur Afif melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Situasi tak berbeda terjadi di Sumatera Utara. Di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, puluhan titik longsor membuat sejumlah desa sepenuhnya terisolasi. Maulana Sidiq dari Walhi Sumatera Utara mengungkap warga harus berjalan menembus longsor untuk menjemput bantuan.

Di sisi lain, krisis air bersih meluas karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) rusak. “Di Batang Toru, gelondongan kayu yang terseret banjir merusak jembatan dan rumah warga. Di Tapanuli Selatan, 22 orang tertimbun longsor di wilayah perkebunan dan dimakamkan secara massal. Pencarian korban terhambat minimnya tenaga, keterbatasan alat berat, dan pemadaman listrik yang belum teratasi,” kata Maulana.

Sumatera Barat juga menghadapi dampak serupa. Banyak nagari terputus akibat jembatan runtuh dan sungai meluap. Lany Verayanti dari Posko Sumbar Pulih menyoroti bahwa tenda pengungsian belum layak. “Anak-anak, perempuan, dan laki-laki masih bercampur sehingga risiko kekerasan seksual meningkat bila penanganan tidak tepat,” kata dia.

Adapun Posko Nasional untuk Sumatera juga menilai minimnya respons pemerintah pusat membuat warga di berbagai lokasi mendirikan hunian sementara secara swadaya. Warga di tiga provinsi, menurut koalisi ini, mendesak Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional.

Penetapan status ini dinilai penting, terutama berkaca dari banyaknya korban, lambatnya distribusi logistik, dan potensi warga selamat yang justru meninggal akibat keterlambatan penanganan. Penetapan status bencana nasional juga disebut bisa membuka akses bantuan internasional, mempercepat mobilisasi helikopter dan alat berat, serta memperluas kapasitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
https://www.tempo.co/politik/prabowo...endali-2099217


Saat Bendera Putih Berkibar di Rumah Warga dan Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional
[img]https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/bendera-putih-dikibarkan-di-kantor-pemerintah-kabupaten-aceh-utara_251215152949-886.jpg/img]
Penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban.

Rep: ,Antara/Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah

Bendera Putih dikibarkan di Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bendera Putih sebagai bentuk reaksi masyarakat dan otoritas pemerintahan di daerah yang tidak lagi sanggup dengan keadaan bencana di wilayah tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ulama Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan status nasional untuk bencana di tiga provinsi di sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Status bencana nasional dinilai akan membuka akses bantuan internasional.

"Ulama Aceh sepakat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, di Banda Aceh, Senin (15/12/2025).
Hal itu disampaikan berdasarkan rekomendasi hasil muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Tgk Faisal menyampaikan, penetapan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.

Selain itu, ulama Aceh juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

Para ulama juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

Pemerintah pusat juga diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

Untuk masyarakat Aceh, juga diimbau terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.

Tgk Faisal menegaskan, penyerahan kepada pemerintah pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Melainkan bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang besar tidak mampu ditangani sendiri daerah, sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pusat.

Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini menuturkan, masyarakat Aceh telah berulang kali ditimpa musibah yang dahsyat. Tetapi, di setiap cobaan itu, Allah SWT menganugerahkan ketabahan dan kekuatan batin kepada rakyat Aceh untuk tetap berdiri tegak menghadapi situasi tersulit sekalipun.

Ia menegaskan, para ulama di Aceh tidak akan pernah meninggalkan masyarakatnya. Dalam setiap bencana, ulama hadir bukan hanya sebagai penyeru doa, tetapi juga penguat jiwa, penuntun moral, dan pengikat solidaritas.
https://news.republika.co.id/berita/...ncana-nasional
Desakan penetapan bencana nasional