BEDA NASIB! Bos Terra Drone Jadi Tersangka, Pimpinan Ponpes Al Khoziny Malah Dapat Bantuan Rp 125 M



Heboh di media sosial nasib berbeda yang dialami Bos Terra Drone dan pimpinan Ponpes Al Khoziny.

Diketahui, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran yang melanda Gedung Terra Drone di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025).

Dalam kebakaran tersebut, 22 karyawan tewas.

Michael Wishnu dinilai lalai dan diancam pidana berat, yakni:

1. Penjara hingga 12 tahun apabila perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang.
2. Penjara maksimal 15 tahun jika perbuatan tersebut membahayakan nyawa orang.
3. Hukuman penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun jika kebakaran mengakibatkan korban jiwa.

Michael Wishnu Wardana diamankan polisi pada Rabu (10/12/2025) malam.

Menurut Roby, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti permulaan yang sah.

Namun, nasib berbeda dialami oleh pimpinan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Beberapa waktu lalu, dihebohkan kasus bangunan musala pondok pesantren yang ambruk hingga menewaskan 67 santri, pada 29 September 2025 lalu.

Hingga kini, belum ada penetapan tersangka dan pihak yang disalahkan dalam tragedi yang menewaskan puluhan santri tersebut.

Bahkan kabar terbaru, pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny resmi dimulai setelah pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 125,3 miliar dari APBN.

Rekonstruksi dilakukan, menyusul ambruknya gedung pesantren tersebut beberapa waktu lalu.

Pemerintah membangun asrama santri dan ruang pendidikan setinggi lima lantai, serta masjid empat lantai yang akan menjadi pusat ibadah dan kegiatan spiritual.

Proyek dikerjakan dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender, dan masa pemeliharaan 180 hari.

Kini, perbedaan nasib itu menjadi sorotan warganet.

Tak sedikit warganet yang heran dengan penegakan hukum di Indonesia yang dinilai tidak adil dan sama rata.


https://video.tribunnews.com/news/89...ntuan-rp-125-m

Kenapa warganet heran dengan penegakan hukum di Indonesia seharusnya itu tak mengherankan