Tayang: Minggu, 14 Desember 2025 19:07 WIB
Penulis: Rianza Alfandi | Editor: Muhammad Hadi


zoom-inlihat fotoAceh Minta Bantuan UNDP dan Unicef, Dampak Banjir Masih Memprihatinkan
Serambinews.com/Rianza Alfandi
TRUK BERTUMPUKAN – Mobil truk dan tanki bertumpukan akibat terseret derasnya banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025. Foto direkam Rabu (10/12/2025).
A-
A+
Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional seperti UNDP dan Unicef untuk merespons situasi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang cukup memprihatinkan.

“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan Unicef,” kata MTA dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Menurut MTA, saat ini juga tercatat 77 lembaga beserta 1.960 relawannya terlibat dalam upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Keikutsertaan lembaga beserta relawan tersebut tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujarnya.

Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan pihak terkait lainnya.

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” tuturnya.

MTA menambahkan, terdapat beberapa lembaga yang kini sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.

“Berbagai langkah kebijakan startegis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” pungkasnya.

Korban banjir terus bertambah
Diketahui, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terus bertambah.

Hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB, Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh melaporkan terdapat 419 orang ditemukan meninggal dunia dan 32 lainnya masih dinyatakan hilang.

“Laporan pemantauan data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB, korban meninggal dunia mencapai 419 orang dan hilang 32 orang,” kata Juru Bicara Posko, Murthalamuddin.

Murthalamuddin juga menyampaikan, bencana yang dipicu oleh curah hujan ekstrem tersebut telah berdampak luas pada 18 kabupaten/kota di tanah rencong, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong.

https://aceh.tribunnews.com/nanggroe...emprihatinkan.



Banpres Rp 92 M Masuk Kas Daerah, Pemda Wajib Gerak Cepat Realisasikan Belanja Penanganan Banjir
Tayang: Minggu, 14 Desember 2025 18:43 WIB
Penulis: Yocerizal | Editor: Muhammad Hadi


zoom-inlihat fotoBanpres Rp 92 M Masuk Kas Daerah, Pemda Wajib Gerak Cepat Realisasikan Belanja Penanganan Banjir
Serambinews.com
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M.Si
A-
A+
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp 92 miliar untuk penanganan darurat banjir di Aceh telah resmi masuk ke kas daerah.

Dana tersebut terdiri atas Rp 20 miliar untuk Pemerintah Aceh serta Rp 4 miliar untuk masing-masing 18 kabupaten/kota terdampak banjir.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, SSTP, M.Si, mengatakan, sesuai amanah Presiden Republik Indonesia, seluruh pemerintah daerah penerima wajib segera merealisasikan belanja bantuan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tanggal 11 Desember 2025.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam situasi darurat dan harus segera diwujudkan dalam tindakan konkret,” ujar Reza kepada Serambinews.com, Minggu (14/12/2025).

Reza menjelaskan, Surat Edaran Mendagri tersebut juga secara eksplisit memberikan ruang percepatan dalam tiga aspek utama.

Pertama, pembelanjaan langsung dana bantuan pusat tanpa harus menunggu prosedur birokratis yang tidak relevan dalam kondisi darurat.

Kedua, percepatan pergeseran anggaran guna mendukung operasional tanggap darurat.

Ketiga, penjaminan akuntabilitas dan dokumentasi seluruh penggunaan dana melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sah.

“Dana sudah tersedia. Instrumen hukum sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian dan kecepatan bertindak,"

"Jangan biarkan prosedur mengalahkan kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Adapun prioritas belanja yang harus segera dieksekusi meliputi pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar warga, seperti makanan, pakaian, perlengkapan tidur, dan sanitasi.

Selanjutnya layanan kesehatan, kerohanian, serta dukungan psikososial, diikuti perbaikan sarana darurat dan hunian sementara, serta operasional penanganan bencana dan kebutuhan lapangan lainnya.

Selama status tanggap darurat masih berlaku hingga 25 Desember 2025, seluruh belanja dapat langsung dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pencairan dana oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib dilakukan maksimal satu hari kerja setelah Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) diajukan oleh SKPD terkait.

Selain Banpres, Reza juga menyampaikan bahwa bantuan dari pemerintah daerah di luar Aceh hingga saat ini telah masuk ke kas daerah lebih dari Rp 14 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp 8,8 miliar akan direalisasikan pada Senin mendatang untuk disalurkan kepada 18 kabupaten/kota terdampak sesuai arahan pak gubernur

Monitoring ketat terhadap seluruh realisasi Banpres dan bantuan lainnya
Pemerintah Aceh memastikan akan melakukan monitoring ketat terhadap seluruh realisasi Banpres dan bantuan lainnya.

Setiap rupiah harus dibelanjakan tepat sasaran, akuntabel, dan terdokumentasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini bukan sekadar soal serapan anggaran. Ini soal kehadiran negara,"

"Kita tidak sedang mengurus angka, ajan tetapi kita sedang mengurus penanganan bencana secara nyata,” pungkas Reza.(*)

https://aceh.tribunnews.com/nanggroe...njir?page=all.

Semoga UNICEF ikut bantu penangan banjir untuk mempercepat pemulihan Aceh. Begitu juga Banpres ke Pemprov dan Pemkab.