Penjarahan di Sibolga dan Tapteng: Tanda Retaknya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Fik sagala
Fik sagala
29/11/2025
Penjarahan di Sibolga dan Tapteng: Tanda Retaknya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
PENJARAHAN MINI MARKET: Warga Sibolga dan Tapteng melakukan penjarahan pasca-bencana akibat frustrasi atas keterlambatan distribusi bantuan pemerintah. (FOTO: Ist)
KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Penjarahan yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), pasca-bencana alam menarik perhatian publik. Menurut pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi, perilaku kolektif warga muncul akibat tekanan ekonomi dan psikologis yang meningkat.

Agus menjelaskan, warga berada dalam situasi darurat, tetapi informasi distribusi bantuan tidak jelas dan akses logistik terputus.

“Warga berharap bantuan cepat. Ketika harapan itu gagal dipenuhi, muncul frustrasi yang bisa mendorong tindakan ekstrem,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (29/11/2025).

Agus menambahkan, kondisi ekonomi keluarga yang telah lemah sebelum bencana memperparah situasi. Dalam tekanan bertahan hidup, warga menilai barang kebutuhan pokok sebagai hal yang tak bisa ditawar.

Solidaritas Bergeser Menjadi Aksi Negatif
Selain faktor ekonomi, solidaritas masyarakat yang biasanya menguat saat krisis justru bisa berubah menjadi aksi kolektif negatif ketika pemerintah tidak memberikan dukungan yang memadai. Agus menekankan, warga merasa harus bertindak sendiri untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya.

Dalam analisisnya, penjarahan di Sibolga juga muncul karena menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan bencana. Keterlambatan distribusi bantuan memperlebar jarak psikologis antara masyarakat dan institusi negara. Penjarahan pun berfungsi tidak hanya untuk mendapatkan barang, tetapi juga sebagai bentuk protes sosial.

“Masyarakat akhirnya menilai tindakan itu sebagai satu-satunya cara agar suara mereka terdengar ketika merasa diabaikan,” ujar Agus.

Trauma dan Pentingnya Perbaikan Sistem Penanganan Bencana

Agus menyoroti aspek trauma yang menghinggapi warga. Setelah rumah rusak, akses pangan terputus, dan layanan publik mandek, sebagian warga kehilangan kendali dalam pengambilan keputusan.

“Dalam keadaan putus asa, orang bisa melakukan tindakan di luar kebiasaan,” ucapnya.i

Ia menegaskan, fenomena ini harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem penanganan bencana. Pemulihan bukan hanya soal logistik, tetapi juga memulihkan kembali kepercayaan publik.

“Akar masalahnya harus kita pahami, supaya respons bencana ke depan benar-benar lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya. (KSC)
https://kliksumut.com/penjarahan-di-...ap-pemerintah/



Polisi Selidiki Penjarahan di Tapanuli Tengah
[img]https://img2.beritasatu.com/cache/beritasatu/960x620-3/2025/11/1764426467-720x400.webp/img]
Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, memastikan kasus penjarahan yang viral di media sosial di wilayah Tapanuli Tengah kini sudah ditangani Polres Tapanuli Tengah. (Beritasatu.com/M Ihsan Syahreza)
Medan, Beritasatu.com - Kepolisian Daerah Sumatera Utara memastikan kasus penjarahan yang viral di media sosial di wilayah Tapanuli Tengah kini sudah ditangani Polres Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur di tingkat kabupaten/kota.

Selain menangani kasus tersebut, Ferry juga mengimbau warga tetap tenang di tengah situasi darurat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara.

“Kami berharap masyarakat tetap bersabar. Bantuan dari BNPB, kepolisian, TNI, serta instansi terkait terus diupayakan menuju lokasi terdampak,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Namun, distribusi bantuan masih terkendala bencana longsor yang memutus jalur penghubung dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. “Akses darat saat ini cukup berat akibat longsor sehingga distribusi logistik belum bisa berjalan maksimal. Meski begitu, upaya percepatan tetap dilakukan,” jelas Ferry.

Ia meminta masyarakat tidak terpancing melakukan tindakan di luar hukum, termasuk penjarahan karena situasi tersebut sedang ditangani pihak kepolisian. “Kami minta warga tetap menjaga ketertiban. Kasus ini terus kami pantau,” pungkasnya.
https://www.beritasatu.com/sumut/294...apanuli-tengah

Masalah di Sumatera Utara.