- Beranda
- Berita dan Politik
Pembelaan Wamen ESDM soal Tambang Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra
...
TS
jpnn.com
Pembelaan Wamen ESDM soal Tambang Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra
Warga mengevakuasi kendaraannya yang tertimbun lumpur di depan rumahnya pascabanjir bandang di Desa Manyang Cut, Kecamatan Mereudu, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (27/11/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/foc
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara mengenai keberadaan tambang emas yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana banjir bandang di Pulau Sumatera, jauh dari lokasi bencana.
Yuliot mengatakan, lokasi tambang emas sangat jauh dari tempat terjadinya banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Baca Juga:
Oh Ternyata, Ini Penyebab Bandara IMIP Morowali Tak Ada Petugas Imigrasi dan Bea Cukai
“Katanya kan wilayah kerjanya jauh,” ujar Yuliot dikutip Selasa (2/12).
Yliot menjelaskan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, berencanake tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor untuk mengecek berbagai permasalahan, seperti ketersediaan energi di wilayah yang terdampak oleh bencana banjir bandang dan longsor, serta lokasi pertambangan yang diperkirakan menjadi penyebab bencana banjir bandang.
“Ini dicek di lapangan, Pak Menteri akan lihat dari atas.(Selasa ini),” kata Yuliot.
Baca Juga:
Pejabat Kemenhub yang Dekat dengan Tersangka Korupsi DJKA Ini Dicari KPK
Diketahui, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatra telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang mineral dan batu bara (minerba).
Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.
Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi.
Baca Juga:
Di Tengah Cobaan, Hakim MK Arsul Sani Dikuatkan Para Ulama NU
Di Pulau Sumatra saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare. Dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi/geothermal dengan luas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain.
“PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, termasuk salah satu pemegang PPKH ini,” kata dia.
Baca Juga:
Prabowo Prioritaskan Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa di Aceh
Dengan bukaan lahan yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan, menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut.(antara/jpnn)
Sumber:
Pembelaan Wamen ESDM soal Tambang Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra
Diubah oleh jpnn.com 02-12-2025 14:13
0
340
8
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.3KThread•59KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya