Hubungan antara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memang mengalami kerenggangan.

Adapun hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla atau yang akrab disapa Gus Ulil.

Dia mengatakan kerenggangan hubungan antara Gus Yahya dan Gus Ipul terkait pengelolaan tambang.

PBNU memang memperoleh konsesi tambang dari pemerintah yang berasal dari penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Adapun PBNU juga telah memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah dan akan mengelola 26.000 hektare lahan.

Gus Ulil menceritakan awal mula retaknya hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul terkait pihak lain yang akan ikut membantu PBNU dalam mengelola tambang.


Dia mengungkapkan ada perbedaan keinginan terkait pihak yang akan membantu PBNU tersebut.

"Ya kira-kira begitu (keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul soal perbedaan keinginan terkait pihak yang membantu PBNU mengelola tambang)," katanya dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Jumat (28/11/2025).


Gus Ulil pun mengakui diberikannya izin konsesi tambang ke PBNU justru menjadi masalah bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Dia mengungkapkan hal tersebut pernah disampaikannya ke Gus Yahya.

"Jadi memang masalah tambang ini, buat saya, mengganggu sekali. Saya pernah bilang ke Gus Yahya 'udahlah kembaliin aja (tambang) daripada bikin ribut'," katanya.

Menurutnya, kerenggangan antara dua petinggi PBNU ini karena permasalahan tambang membuat malu organisasi.

Perubahan Investor yang Bantu Kelola Tambang: Gus Yahya Manut Pemerintah, Gus Ipul Tak Mau
Gus Ulil mengatakan pada perjalanannya, ada perubahan investor yang akan membantu PBNU dalam mengelola tambang pemberian pemerintah.

Terkait investor, dia menyebut Gus Yahya menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak pemerintah.

Namun, sambung Gus Ulil, Gus Ipul tetap ingin bahwa investor yang membantu PBNU adalah pihak yang sudah ditunjuk saat era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).


Sementara, Gus Ulil mengungkapkan bahwa ada pergantian investor untuk membantu PBNU mengelola tambang di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, perubahan ini karena investor yang ditunjuk di era Jokowi dianggap bakal membuat hubungan antara PBNU dan pemerintah, bermasalah.

Hanya saja, ia menyebut keputusan ini tidak diinginkan oleh Gus Ipul.

"Kebetulan investor yang lama ini memang yang secara politik posisinya kurang oke. Investor yang lama ini kalau jalan terus bisa menimbulkan masalah hubungan kita (PBNU) dengan pemerintah."

"Inilah yang kemudian hubungan ini (Gus Yahya dan Gus Ipul) bermasalah," katanya.

Gus Ulil mengatakan keputusan pergantian investor ini telah disetujui oleh Gus Yahya. Bahkan, hal itu sudah dikomunikasikan ke Presiden Prabowo.

Dirinya menyebut apa yang dilakukan Gus Yahya sebagai bentuk pengakuan bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang.

"Wong kita ini NU kan tidak punya kapasitas juga mengelola tambang ini. Bagaimanapun kita perlu menggandeng pihak lain," ujarnya.

'Risiko yang Harus Dihadapi'

Gus Ulil menyebut diterimanya izin konsesi tambang dari pemerintah dan berujung keretakan hubungan antara Gus Yahya dan Gus Ipul menjadi risiko yang memang harus dihadapi oleh PBNU alih-alih harus disesali.

Dia mengatakan lebih baik kini organisasi berfokus kepada pemanfaatan tambang untuk warga PBNU.

"Saya nggak bisa mengatakan menyesal atau tidak, tapi ini kan faktanya sudah diterima dan memang harus ada risiko yang harus dihadapi bareng-bareng."

"Karena toh ada kesempatan mendapatkan maslahat dari pemberian konsesi ini kepada organisasi. Kenapa sih kita nggak kembali kepada prinsip itu siapa yang mengelola, tidak penting," katanya.

Gus Ipul Dicopot oleh Gus Yahya sebagai Sekjen PBNU


Isu keretakan hubungan Gus Yahya dan Gus Ipul sampai memengaruhi struktur organisasi di tubuh PBNU.

Terbaru, Gus Yahya mencopot Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekjen PBNU. Kini jabatan tersebut diemban oleh Amin Said Husni.

Gus Yahya mengatakan pencopotan ini karena status Gus Ipul yang kini juga menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Hal ini mengakibatkan dirinya tidak bisa hadir secara fisik di Kantor PBNU dan berujung terhambatnya kepengurusan.

Salah satunya akibatnya adalah menumpuknya Surat Keputusan (SK) yang berujung tak segera disahkan.

"Kita sangat maklumi bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial yang sudah setahun ini sejak beliau diangkat menjadi menteri karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali," tuturnya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat.

Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja Sekjen misalnya hal begitu terjadi," sambung Gus Yahya.

Gus Yahya di Pusaran Isu Pemakzulan

Gus Yahya kini berada di tengah isu pemakzulan sebagai Ketua Umum PBNU.

Pengurus Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan KH Yahya Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Pemberhentian tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang tindak lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU.

Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Aam PBNU KH Ahmad Tajul Mafatikhir.

Dalam surat tersebut PBNU pun akan segera menggelar Rapat Pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU.

A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin membenarkan surat tersebut beredar di kalangan pengurus PBNU.

"Valid. Sudah beredar luas di WAG (WhatsApp Group) jaringan Nahdliyin," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (26/11/2025).

Dalam surat tersebut, Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU.

"Dan tidak boleh mengatasnamakan PBNU serta menggunakan fasilitas PBNU. Itu yang beredar," katanya.

Sumber: https://m.tribunnews.com/nasional/77...-tambang-pbnu?