KNPB Desak Pemerintah Hentikan Penggunaan Bom di Papua, Militer Dianggap Melanggar Hukum Humaniter

Tayang: Selasa, 21 Oktober 2025 23:14 WIT
Penulis: Yulianus Magai | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoKNPB Desak Pemerintah Hentikan Penggunaan Bom di Papua, Militer Dianggap Melanggar Hukum Humaniter
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) saat menggelar Jumpa pers di Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi konflik bersenjata di Tanah Papua yang dinilai semakin memprihatinkan.

Keprihatinan ini disampaikan Juru Bicara Nasional, Ogram Wanimbo dalam konferensi pers di Kota Jayapura, Selasa (21/10/2025).

Ogram menilai kondisi Papua saat ini telah memasuki status darurat militer, dengan meningkatnya konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI-Polri.

Ia menyoroti penggunaan senjata berat oleh militer Indonesia yang disebut tidak seimbang dengan persenjataan TPNPB.

“Penggunaan bom fosfor, bom tanda yang ditembak menggunakan drone, hingga pesawat tempur oleh militer Indonesia jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi tentang Munisi Klaster (Convention on Cluster Munitions/CCM),” ujar Ogram.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan dan hutan, tetapi juga mengancam keselamatan warga sipil yang berada di wilayah konflik.

KNPB mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai tindakan militerisme yang brutal dan tidak manusiawi.

Mereka juga menyoroti krisis kemanusiaan yang dialami para pengungsi di wilayah Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo, dan Teluk Bintuni, yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Selain itu, KNPB juga menyoroti insiden penembakan empat warga sipil di Dogiyai pada 20 Oktober 2025 serta peristiwa pembunuhan 15 orang di Soanggama, Intan Jaya yang menurut mereka, 12 di antaranya merupakan warga sipil.

“Kami mendesak agar tim investigasi internasional turun langsung ke daerah-daerah konflik untuk melihat kondisi para pengungsi dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil,” kata Ogram.

Lebih lanjut, KNPB juga mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap seorang guru di Holuwon, Yahukimo, dan meminta aparat keamanan agar tidak menuduh secara sepihak pihak TPNPB maupun masyarakat sipil tanpa bukti yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Ogram menyerukan agar seluruh rakyat Papua dari Sorong hingga Merauke tidak diam terhadap kekerasan dan ketidakadilan tetapi bersatu menentang kekerasan negara di atas tanah Papua.

“Situasi hari ini mengancam alam dan manusia Papua seutuhnya. Orang Papua jangan hanya duduk diam menonton kebiadaban ini, tapi harus bersatu melawan ketidakadilan,” ujarnya.


Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, turut menambahkan bahwa situasi kemanusiaan di Papua merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk lembaga kemanusiaan internasional.

Baca juga: Gembong OPM Lamek Taplo Tewas dalam Kontak Tembak di Papua Pegunungan

Ia menilai, konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM serta pengungsian besar-besaran yang tidak tertangani.

Agus juga mengkritik pendekatan militer yang menurutnya tidak menyelesaikan akar persoalan Papua.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo sudah berjalan satu tahun, namun belum ada langkah nyata dalam penyelesaian konflik Papua. Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah ini. Papua butuh solusi damai melalui dialog, bukan operasi militer,” kata Agus. (*)

https://papua.tribunnews.com/news/12...&s=paging_new.
Desakan KNPB agar rakyat Papua bersatu dan seruan pihak internasional turun